Pembangunan Huntap Mangkrak, Imbas Belum Dibayar Pengerjaannya

- Periklanan -

PALU-Relawan Pasigala bencana Sulteng yang juga aktivis diberbagai bidang kemanusiaan, Moh. Raslin, kembali menyoroti mangkraknya pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) Hunian Tetap (Huntap) di sejumlah wilayah di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dalam rilis Persnya, Minggu (11/4), kepada Radar Sulteng, Moh. Raslin menuturkan sejumlah polemik dan fakta yang ditemuinya di lapangan terkair lambatnya pembangunan Huntap yang berimbas kepada nasib para penyintas yang masih menempati bilik huntara, dan tidak tahu kapan mereka mendapatkan hunian layak. Padahal kucuran dana fantastis sebanyak Rp 110,7 miliar telah lama dikucurkan melalui APBN dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Provinsi Sulteng dan wilayah lainnya yang terdampak bencana.

Vendor lokal ‘dizalimi BUMN’ menjadi salah satu topik yang hangat dibahas di Twitter belakangan ini. Salah satu hal yang disoroti ialah keterlambatan pembayaran jasa dari BUMN selaku pemberi kerja. Hal tersebut rupanya dirasakan oleh para kontraktor, dan termasuk vendor-vendor Huntap di daerah pada pembangunan rehab rekon tahap 1B pasca bencana Sulteng.

“ Dalam beberapa kasus, bahkan telat bayar sampai tahunan. Wouh tahunan, ada yang dua, tiga, empat tahun bahkan ada yang hingga lima tahun. Beberapa case seperti itu, kami sudah laporkan ke Menteri BUMN dan Menteri PU menjembatani dan ada beberapa case sudah selesai,” kata Moh. Raslin mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi Andi Rukman N Karumpa melalui siaran pers, Rabu (7/4).

Sekjen Gapensi menjelaskan, pada dasarnya tidak ada urusan dengan BUMN yang tidak selesai alias pasti dibayar. Namun, yang menjadi persoalan adalah durasi atau waktu pembayaran yang lama alias molor. Bukan hanya itu, yang menjadi masalah adalah harga. Menurutnya, BUMN cenderung menekan harga saat memberi pekerjaan kepada vendor atau subkon.

Yang menjadi problem utama selain anggarannya minim pembayarannya juga lamban. Itu yang disesalkan para vendor-vendor Huntap saat ini. Dampak ngeri BUMN telat bayar sangat berpengaruh pada percepatan pembangunan huntap.

Sementara itu, para pengusaha daerah enggan ‘berteriak’ karena khawatir tidak mendapat pekerjaan lagi. Apalagi, dalam kondisi pandemi Covid-19 di mana kondisi pengusaha daerah serba sulit.

- Periklanan -

“Jadi, mohon maaf, ini kan mereka mencari hidup, mereka selalu bertahan dalam kondisi seperti itu. Kalau mereka mengeluh ribut-ribut, mereka takut nggak kebagian pekerjaan subkon dalam kondisi sulit seperti ini,” katanya.

Dia menjelaskan, telat bayar kewajiban ini memberi dampak besar bagi pengusaha daerah. Untuk menjalankan pekerjaan biasanya para pengusaha meminjam uang atau kredit di bank. Bukan hanya uang, materialnya pun juga kadang meminjam dari toko material bahkan aksesorisnya pun harus diutang.
Dia bilang, jika BUMN telat membayar maka akan berdampak pada bunga bank dan beban pada material. Bukan hanya itu, para pengusaha pun mendapat beban dari karyawan yang sering mogok kerja.

Menurutnya, jika itu terus dibiarkan akan berpengaruh pada cara berpikir (mindset) para pengusaha. Mengetahui pembayaran akan molor, maka dapat dipastikan vendor bekerja tidak sesuai dengan spesifikasi. Alhasil, itu sangat berpengaruh pada mutu dan kualitas pekerjaan.

Lambannya pembayaran BUMN saat ini sangat dirasakan para vendor yang membangun huntap saat ini. Subkon menjerit ibarat kata pepatah menolong anjing terjepit, ditolong justru menggigit.

Media ini mencoba menemui beberapa vendor-vendor huntap seperti Ir. Aminuddin Aziz Direktur PT. Teluk Kendari Persada, Muhamnad Ikbal, SE, Direktur PT. Konstrindo Putra Perkasa. Tidak tanggung-tanggung, Ketua Aspekindo ini merogoh kas perusahaannya miliaran rupiah untuk menggenjot percepatan pembangunan huntap.

Begitu pula halnya dengan PT. Teluk Kendari Persada. Pria yang akrab disapa bang Amin ini juga telah menggolontorkan dana besarnya untuk percepatan pekerjaan huntapnya di Balaroa.

Kata Raslin kinerja para vendor-vendor huntap dalam percepatan pembangunan rehab rekon tahap 1B yakni PT. Hakka Utama. PT. Arasma Mulya patut diapresiasi meski mereka ngos-ngosan di lapangan namun tetap mempertahankan kredibilitas perusahaan yang mereka pimpin.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.