Pembangunan Huntap di Pasigala Diduga Mangkrak

- Periklanan -

PALU-Pembangunan lanjutan hunian tetap (Huntap) tahap 1B sebanyak 1.005 unit di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala). Memasuki bulan ke delapan atau tepatnya 232 hari, pasca penandatanganan kontrak kerja 9 Oktober 2020 oleh PT. Waskita Karya selaku kontaktor pelaksana saat ini progresnya baru mencapai 42 persen kata Suko Wiyono pada rapat koordinasi (Rakor) teknis III rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca bencana Sulteng TA 2021 di Palu, pada Senin 19 April 2021.

Relawan Pasigala, Moh. Raslin kembali mengungkap sebuah permasalahan di sekitar pembangunan Huntap di Pasigala. Kepada media ini, Raslin mengatakan, mangkraknya sejumlah pembangunan huntap di sejumlah wilayah Sulteng khususnya di Desa Loli Pesua, Loli Tasiburi Kabupaten Donggala dan Desa Pombewe Kabupaten Sigi sangat memilukan, harapan para penyintas untuk segera mendapatkan hunian layak masih sebatas mimpi.

“ Hal ini mengindikasikan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P), Satker SNVT dan BUMN telah gagal dalam menindaklanjuti
Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulteng, “ tegasnya.

Relawan Pasigala bencana Sulteng Moh. Raslin, yang aktif dalam memantau jalannya pembangunan sudah geram dengan ulah oknum-oknum para pemangku kepentingan rehab rekon tersebut.

Dalam rilis persnya yang dikirim ke redaksi, Minggu (2/5) Moh. Raslin menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dan ketimpangan.

Raslin menilai mangkraknya pembangunan huntap disejumlah wilayah terutama di Desa Loli Pesua, kemudian di Loli Tasiburu Kabupaten Donggala dan Desa Pombewe Kabupaten Sigi diduga faktor kebijakan BP2P dan Satuan Kerja Non-Vertikal(SNVT) yang menutup akses pengusaha lokal untuk diberdayakan sesuai dengan amanat dan pesan Presiden RI Joko Widodo untuk mengikutsertakan pengusaha dan Aplikator lokal dalam pelaksanaan pembangunan.

Raslin kesal sebagai relawan, dirinya mengakui bahwa pengusaha lokal tidak berdaya kalau sudah dihadapkan dengan kepentingan oknum-oknum pejabat BP2P dan Satker SNVT. “ Inilah wajah birokrasi kita hampir disetiap kesempatan tergantung sama ahlak, “ ujarnya.

Raslin lalu mengutip sebuah ceramah dari mubaliq kondang almarhum ustadz Zainuddin MZ, “Dulu Korupsinya di bawah meja. Kemudian lambat laun di atas meja. Tapi sekarang dengan meja-mejanya yang dikorup, ” paparnya.

- Periklanan -

Dikatakan Moh. Raslin lagi, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) semestinya Balai menciptakan lapangan kerja yang sustainable tetapi malah diduga mengumpulkan panel-panel bekas dari Lombok dan Jawa Timur (Jatim) digunakan membangun huntap di Duyu dan Pombewe pada tahap 1A yang lalu.

Panel-panel tersebut tidak memiliki standar kelayakan terlihat jelas rangkaian strukturnya dibangun asal-asalan, mulai dari posisi plat strip sambungan P1 ke P2 yang tidak persisi, posisi letak strukturnya tidak simetris.

“ Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan, Satuan Non Vertikal Tertentu dan BUMN selaku kontraktor pelaksana sebagai garda depan pembangunan diduga kuat tidak ada kepedulian yang bisa memotivasi pengusaha lokal seperti kami agar kerja tuntas dengan azas manfaat, “ cecar Raslin, yang juga seorang pengusaha muda ini.

“ Padahal, investasi dan cara kerja kami untuk Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) sudah paling serius, paling cepat, paling bagus terbukti dalam waktu relatif singkat workhsop kami mampu memproduksi ribuan picis panel bermutu dengan ready mix tambahan kimia sika 1.003 super plasticty dan accelerator, “ tambah Raslin.

Dijelaskannya, bahan baku besi yang digunakan pihaknya adalah Wirerod Low Carbon yang memiliki keunggulan daripada besi longjoran yang memiliki sifat ductile diameter full SNI yang sangat layak untuk digunakan menahan potensi gempa dangkal dan gempa horizontal untuk bahan struktur Risha.

“Tapi apa daya, pengusaha lokal seperti kami mati kutu kalau sudah diperhadapkan dengan kepentingan oknum-oknum pejabat yang memegang peranan dan memiliki kekuasaan dalam hal ini BP2P, Ka Satker SNVT, dan BUMN, “ kesalnya.

Raslin mengakui bersama timnya telah menginvestasikan dana yang sangat fantastis untuk Cipta Kerja zaman pandemik dengan membangun workhsop dan menampung lebih kurang 200 orang pekerja untuk menggenjot percepatan pembangunan rehab dan rekon pasca bencana Sulteng, agar warga terdampak dalam hal ini penerima manfaat segera mendapatkan hunian tetapi sayang cita-cita kemerdekaan justeru dihianati oleh sistem birokrasi. “Dunia investasi seperti apa ini, ” tanyanya, dengan nada geram.

“ Mewakili segenap warga penerima manfaat dan warga terdampak, kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono segera mencopot Kepala BP2P, Kasatker SNVT karena diduga kuat oknum-oknum tersebut yang menghambat percepatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah kami yang kami cintai ini Provinsi Sulawesi Tengah, “ pungkasnya.(tim)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.