Pembagian Fee Jembatan IV Tak Merata

Tercatat Baru Satu Orang Kembalikan Rp 50 Juta Ke Penyidik

- Periklanan -

PALU – Ibarat sedang mungurai benang yang kusut, itulah yang saat ini dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng agar dapat mendapatkan dua alat bukti untuk menetapkan siapa tersangka dalam dugaan kasus pembagian fee pembayaran jembatan IV Palu.

Dalam tahap penyidikan tercatat, baru satu orang yang mengakui dan mengembalikan uang sebesar Rp50 juta kepada penyidik.
Informasi yang dihimpun Radar Sulteng, pembagian fee pembayaran jembatan tersebut diduga tidaklah merata. Sumber menyebutkan yang jelas pembagian fee bervariasi, mulai dari Rp100 juta, Rp50 Juta, Rp20 Juta, Rp10 juta bahkan ada yang tidak menerima sepeserpun alias tak kebagian. “Informasinya uang diduga dari bagi-bagi fee pembayaran jembatan itu ada yang digunakan untuk ongkos maju dalam Pilkada Legislatif 2019 lalu,” ungkap sumber yang minta identitasnya tidak dibeberkan.

Sementara dari sejumlah pihak yang diperiksa penyidik Kejati Sulteng hingga saat ini hanya satu yang mengakui menerima uang yang disebut-sebut sebagai uang dari pembagian fee pembayaran utang jembatan IV Palu. “Baru satu orang yang mengembalikan uang sebesar Rp50 Juta kepada penyidik dalam kasus tersebut, namun kami tidak bisa sebutkan siapa orangnya,” kata Kepala Seksi Penerangana Hukum Kejati Sulteng Inti Astutik, Senin (13/7).

Inti Astutik mengatakan, bahwa hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 38 orang saksi, yang terakhir yakni inisial MA, SA, AN dan AF. “ Yang jelas hingga saat ini belum ada penetapan tersangka,” tambahnya.

Sementara anggota DPRD Kota Palu yang juga mantan Ketua DPRD Palu, Ishak Cae, mengaku tidak mengetahui sama sekali soal fee jembatan IV yang disebut-sebut sejumlah anggota DPRD ikut kebagian. Ishak menegaskan bahwa dia tidak menegtahui, apalagi menerima uang fee yang dimaksud. “Soal fee untuk jembatan IV saya tidak tahu menahu dengan itu,” katanya saat dikonfirmasi Radar Sulteng via telepon.

- Periklanan -

Hal senada diungkapkan mantan anggota DPRD Kota Palu periode 2014-2019, Danawira Asri. Dia meminta agar pihak Kejati Sulteng bisa secepatnya menetapkan tersangka dalam kasus jembatan IV Palu. Mengingat bahwa citra DPRD di tahun sebelumnya sudah ternodai dan perlu ada kepastian terkait kasus ini. “Karena kasus ini, kami sudah saling tuduh, siapa sebenarnya yang terima. Kalau saya pribadi tidak tahu soal fee itu,” katanya.

Danawira menjelaskan, sebaiknya kasus itu dibahas di Komisi B, sebagai mitra bidang pendapatan dan keuangan. Apalagi berkaitan dengan pembayaran fee jembatan IV Palu, tentu juga Bangar perlu menyetujui pembayarannya. “Kalau terkesan sembunyi seperti ini saya yakini bahwa isu fee itu ada. Saya anggota Banggar pada saat itu, tetapi tidak sama sekali tidak ada dibahas soal pembayaran jembatan IV Palu,” tambahnya.

Parahnya lagi, pembayaran utang jembatan IV dilakukan di saat masyarakat Kota Palu sedang berduka, dan mengalami bencana alam. Sementara saat itu masih banyak masyarakat perlu bantuan pemerintah dan saat itu pengungsi masih banyak di tenda-tenda. “Kok bisa dilakukan pembayaran, ada apa?. Disitulah saya curiga, dan perlu penyidik jeli tangani kasus ini,” tambah Danawira Asri.

Sebelumnya diberitakan Senin pekan lalu (6/7), mantan anggota DPRD Palu, Hamsir usai diperiksa penyidik Kejati Sulteng mengakui dihadapan penyidik bahwa dia menerima uang pembagian fee pembayaran Jembatan IV Palu senilai Rp 50 juta.

Bahkan Hamsir mengaku telah memberikan berkas semua petunjuk adanya uang yang diterimanya. “Ada uang Rp 50 juta, juga dokumen itu saya serahkan ke penyidik. Bahwa memang saya terima uang itu Rp50 juta. Tetapi saya tidak diberitahu uang untuk apa. Setelah saya terima uang itu, saya baru dikasih tahu kalau uang itu dari proyek Jembatan IV,” ujarnya kepada Radar Sulteng.

Hamsir juga menuturkan, bahwa dalam APBD tahun anggaran 2019 tidak ada soal pembayaran eskalasi jembatan sebesar Rp14 miliar, yang ada hanya terkait dengan pembangunan jembatan V. “Jembatan V yang sementara ini dibangun. Nanti muncul anggaran untuk jembatan IV itu di DPA dengan total Rp 14 miliar,” ungkapnya.
Selain Hamsir, bersamaan saat itu juga Walikota Palu, Hidayat ikut diperiksa penyidik Kejati Sulteng. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.