alexametrics Pemangku Kepentingan Duduk Bersama Bahas Pendidikan Khusus – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pemangku Kepentingan Duduk Bersama Bahas Pendidikan Khusus

Dalam FGD yang Digelar Bidang PKPLK Disdikbud Sulteng

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak serta merta turun begitu saja. Perlu upaya khusus yang dilakukan, guna meyakinkan pemerintah pusat bahwa bantuan tersebut benar-benar diperlukan oleh daerah.

Hal itu lah yang selalu dilakukan Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulteng, sebagai upaya “menjemput bola” agar bantuan bisa diberikan kepada daerah. Mengandalkan APBD saja, tidak akan cukup untuk mengurus kepentingan sejumlah SLB maupun sekolah-sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusi maupun Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CI/BI).

“Bidang PKPLK Disdikbud Sulteng, karena seringnya presentase program ke Kementerian Pendidikan, kami sampai dapat Bantuan Pemerintah (Banper) terbanyak urutan ketiga se Indonesia,” ungkap Kepala Bidang PKPLK Disdikbud Sulteng, Dr Minarni Nongtji MSi, dalam paparannya saat Focus Group Disscussion (FGD) yang membahas terkait pendidikan khusus di Sulawesi Tengah, Selasa (28/12) kemarin.

Di depan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng, bersama Staf Ahli Gubernur Sulteng, Plt Kepala Disdikbud Sulteng, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Ketua KONI Sulteng, Wakil Ketua DPRD Sulteng dan Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Minarni mengungkapkan, upaya-upaya yang dilakukan pihaknya itu dibuktikan dengan turunnya berbagai bantuan dari pemerintah pusat. Mulai dari hadirnya Sekolah Menengah Negeri Olahraga (SMANOR) Tadulako serta bertambahnya SLB-SLB di Sulawesi Tengah.

“SMANOR ini hadir bermula dari program pemerintah pusat terkait Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) di Indonesia, namun hanya empat Provinsi di Indonesia yang dapat. Sulteng salah satunya, karena dari presentase di pusat memang Sulteng juga sudah siap karena memiliki lahan sendiri,” ungkapnya di forum yang turut dihadiri para Kepala SLB dan sejumlah Kepala Sekolah lainnya.

Tidak hanya berhenti di bangunan sekolah saja, pihaknya pun memperjuangkan agar dibangun asrama SMANOR dan juga mendapat gedung indoor untuk fasilitas olahraga di sekolah tersebut yang terwujud sejak Tahun 2012 silam. Semuanya dapat dibangun berkat bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula dengan SLB-SLB. Dari awalnya hanya 9 SLB se Sulteng, kini sudah berdiri sekitar 30 SLB.

“Bangunan-bangunan SLB tersebut juga murni berdiri berkat bantuan dari pemerintah pusat, yang kami upayakan agar Sulteng yang dapat. Alhamdulillah, sekarang sudah ada sekitar 30 SLB di Sulawesi Tengah,” tutur Minarni.

Bantuan dari pemerintah pusat tersebut pun kata dia, dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Sebab, dalam penggunaan bantuan tersebut, setiap prosesnya tetap didampingi oleh BPKP, Kejaksaan Tinggi maupun Ombudsman. Hal ini pula yang menjadi penilaian khusus Kementerian Pendidikan, yang tidak segan-segan memberikan bantuan bagi kepentingan pendidikan khusus di Sulawesi Tengah.

Ketika pihak Kementerian Pendidikan berkunjung untuk melakukan peninjauan langsung ke daerah, pihaknya berupaya memberikan kesan terbaik, untuk meyakinkan bahwa daerah ini memang benar-benar perlu mendapat bantuan pemerintah. Meski demikian, Minarni melanjutkan, pendidikan khusus juga tetap harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu contohnya, terkait bantuan makan minum untuk siswa-siswa SLB.

“Setelah terbitnya UU No 23 Tahun 2014, makan minum siswa-siswa SLB yang dahulu ditanggung Pemkab, banyak yang dihapuskan,” sebutnya.

Namun komunikasi yang intensif dilakukan ke sejumlah Pemkab, sudah ada beberapa Pemkab yang kembali berkomitmen menanggung makan minum siswa SLB. Antara lain Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan serta Kabupaten Morowali. Sejumlah kabupaten lainnya juga akan menyusul.

Tidak hanya SLB, makan minum untuk siswa SMANOR, juga harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya Pemerintah Provinsi, namun juga Pemerintah Kabupaten/Kota yang warganya menimba ilmu di SMANOR, dengan cara sharing pendanaan.

“Agar ini tidak berat, memang perlu MoU kedepan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota pula memberikan makan minum siswa. Kebetulan kami juga mengundang Kepala Perwakilan BPKP yang bisa menjelaskan aturan bentuk kerjasama tersebut,” papar Minarni.

Yang tidak kalah penting kata dia, untuk dibahas yakni terkait nasib TK, SD maupun SMP Negeri Terpadu Madani, yang sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014, apakah akan diserahkan ke Kota ataukah tetap kewenangan Provinsi. Sebab, menurut Minarni, dirinya sudah berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan, jika sekolah tersebut menjalankan pendidikan untuk CI/BI maka masih bisa kewenangannya berada di Provinsi dalam hal ini Bidang PKPLK.

Sementara itu, Plt Kepala Disdikbud Sulteng, Yudiawati Vidiana, dalam FGD tersebut menyoroti masih kurangnya tenaga pengajar khusus SLB. Diperlukan kata dia, perhatian khusus seluruh stake holder terkait masalah ini. Sebab, siswa-siswa SLB memang perlu guru-guru yang paham dengan cara memberikan ilmu kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini.

Dia juga menanggapi, terkait lulusan dari SMANOR yang merupakan anak-anak berprestasi, namun khusus pendidikannya tidak lanjut ke perguruan tinggi. Setelah lulus, para siswa ini, tidak hanya dibiarkan begitu saja, namun harus tetap didampingi agar bisa terus berprestasi di bidang olahraganya, dan juga dapat dikaryakan sebagai pelatih di SMANOR.

“Kita berharap, dengan semakin dikuatkannya SMANOR, maka target Sulteng masuk 15 besar perolehan medali pada PON mendatang bisa pula terwujud,” ungkap Kepala Dinas.

Senada dengan Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Umum KONI Sulteng, Nizar Rahmatu, juga berkomitmen untuk mendukung keberadaan SMANOR termasuk siswa-siswanya. Dia pun berjanji akan memprioritaskan siswa-siswa SMANOR yang berprestasi untuk mendapat beasiswa ke perguruan tinggi.

Terkait dengan pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung SMANOR, dia menyarangkan memakai payung hukum Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. “Dengan Perpres ini, payung hukumnya jelas untuk ajak semua terlibat. Memang dibutuhkan semua pihak bergandengan tangan untuk memajukan olahraga. Dan saya pun mengapresiasi ibu Minarni dan dinas yang tetap konsisten ikut serta memajukan olahraga Sulteng,” ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Efendi Sihombing, yang turut dalam FGD ini, menyarangkan, agar terbangun Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama tertulis antara SMANOR dan juga Universitas Tadulako, agar pendidikan lulusan dari SMANOR tetap berlanjut. Begitu juga terkait makan minum siswa SLB maupun SMANOR, bisa menggunakan anggaran Pemkab/Pemkot asalkan sudah terjalin MoU terlebih dahulu.

“Tidak usah takut menyalahi aturan, kalau memang untuk kepentingan anak-anak kita, asalkan tidak masuk kantong pribadi. Yang penting pertanggungjawabannya jelas,” terang Kepala BPKP.

Dukungan terhadap pendidikan khusus di Sulteng juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet. Dia menyampaikan bahwa semua program Dinas Pendidikan yang tujuannya untuk kebaikan, tetap akan mendapat dukungan DPRD. Khusus keberadaan SMANOR sendiri, Nyoman mengatakan, bahwa itu menjadi kebanggaan Sulawesi Tengah.

“Karena tidak semua provinsi yang memiliki SMANOR, dan kita semua sama-sama berharap prestasi olahraganya meningkat,” tegasnya.

Ismail Yunus, anggota Komisi IV lainnya yang turut hadir dalam kegiatan ini, memberikan pandangannya terkait masalah kewenangan di TK, SD dan SMP Madani. Menurut dia, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Palu perlu duduk bersama mencari solusi terkait masalah ini.

“Sebab, bila ini terus berkepanjangan yang kasihan guru-guru di sana (sekolah madani). Baik itu guru PNS maupun honorer, terkait hak-hak mereka, yang tentu nantinya berdampak kepada pendidikan siswa-siswa kita,” tuturnya.

Dalam FGD ini pun, diputuskan terkait dengan Sekolah Madani, nantinya akan dimediasi oleh Tenaga Ahli Gubernur, Husin Alwi yang turut hadir dalam kegiatan itu. Apa yang menjadi masalah di sekolah madani ini pun nantinya juga akan dilaporkan langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah. “Kami targetkan awal tahun ini sudah bisa kita bahas bersama dengan bapak Gubernur,” terang Husin. (agg)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.