Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pelayanan Publik Rendah, Tiga OPD Pemkot Masuk Zona Merah

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

ilustrasi

PALU – Nilai kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, masih menjadi catatan tersendiri untuk melakukan pembenahan atau pun evaluasi.

Berdasarkan periode observasi 2016 silam, terkait penilaian standar pelayanan di Pemkot Palu, tengah menjadi salah satu topik yang diperbincangkan para pejabat di lingkup Pemkot Palu.

Bagaimana tidak, dalam lembaran hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman Sulteng, yang pada Kamis (9/2), diedarkan ke OPD lingkup Pemkot Palu, menyatakan bahwa ada tiga Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) jajaran Pemkot Palu yang dikategorikan nilai kepatuhan standar pelayanan publiknya rendah alias masuk dalam zona merah.

Tiga OPD tersebut di antaranya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Palu. Terkait produk layanan rekomendasi tanda daftar perusahan di instansi itu, hanya mendapat nilai 42,50. Nilai yang diperoleh terkait pelayanan di instansi tersebut, terpaksa harus masuk di zona paling rendah, yaitu, di angka 0-50.

Berikutnya, OPD yang masuk dalam zona merah nilai kepatuhan standar pelayanan publik selanjutnya adalah, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Di instansi terebut terdapat ada sebanyak lima produk layanan yang mendapatkan penilaian rendah, yaitu 0-50. Di antaranya, AK-I/kartu pencari kerja 49,50, dan selanjutnya ada empat produk pelayanan publik yaitu penerbitan izin operasional pendirian organisasi sosial, penerbitan izin pendirian panti sosial, penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan penerbitan izin undian gratis berhadiah masing-masing mendapatkan nilai 14,50.

Sedangkan OPD yang mendapat predikat nilai kepatuhan pelayanan publik terendah adalah Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. Di instansi tersebut juga terdapat ada sebanyak lima produk pelayanan yang masuk dalam kategori zona merah. Di antaranya, layanan ruang baca umum, pembuatan kartu anggota, peminjaman buku, penerbitan izin penggunaan arsip, perpanjangan kartu anggota. Kelima produk pelayanan tersebut masing-masing memperoleh nilai 17,00.

Dikonfirmasi Radar Sulteng, Jumat (10/2), Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri SH mengaku, tidak mengetahui berkaitan dengan ada beberapa instansi di lingkupnya yang mendapatkan atau masuk zona merah terkait nilai kepatuhan standar pelayanan publik di tahun 2016. “Saya belum tahu soal itu,” cetus Sekkot.

Sementara itu, terkait ada beberapa instansi yang mendapatkan nilai rendah 0-50, alias masuk zona merah atas nilai kepatuhan standar pelayanan publik, dibenarkan dan diakui sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Palu.

Salah satunya adalah Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Aspa. Aspa sendiri memperlihatkan lembaran daftar tabel nama intansi serta produk pelayanan yang dinilai oleh Ombudaman Sulteng belum maksimal atau masuk zona merah. Hal ini pun, lanjut Aspa, menjadi pembahasan Pemkot Palu barusan (Kamis kemarin, red). “Untung kita Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan tidak masuk zona merah,” pungkas mantan Kabag Humas Pemkot Palu itu.(sur)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.