alexametrics Pelantikan Harus Dilakukan Agar Pemerintahan Tidak Stagnan – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pelantikan Harus Dilakukan Agar Pemerintahan Tidak Stagnan

Adanya Perubahan Nomenklatur, Mendagri Perintahkan Segera Pelantikan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola menegaskan pengukuhan dan pelantikan pejabat lingkup pemprov Sulteng dilakukan sesuai aturan dan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Pengukuhan dan pelantikan dilakukan berdasarkan nomenklatur baru sesuai Peraturan Mendagri No.081/1505/OTDA 13 maret 2020 yang diitindaklajuti dengan Peraturan gubernur.

Hal itu ditegaskan Gubernur menyahuti kritikan Gubernur terpilih hasil pilkada 2020, Rusdy Mastura yang dilansir beberapa media kemarin.
Disampaikan Longki, pengukuhan dan pelantikan dilakukan karena telah mengantongi ijin Mendagri, no 821/1388/OTDA tanggal 3 maret 202 . Perihal persetujuan pengukuhan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas dilingkungan pemerintah provinsi Sulteng.

“Jadi tidak ada yang dilanggar. Ini yang bung cudi tidak tahu. Beliau pikir saya melanggar edaran Mendagri. Ijin Mendagri turun setelah kami mengajukan nama-nama yang akan dilantik,” tegas Gubernur Longki.

Dijelaskannya, pengukuhan dan pelantikan tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Dengan terjadinya perubahan nomenklatur atau kelembagaan harus dilakukan pelantikan dan pengukuhan lembaga dan pejabatnya.

“Kalau tidak dilakukan, maka semua program atau kegiatan di pemerintahan ini tidak bisa berjalan. Yang paling utama, pengesahan APBD 2021 untuk beberapa kegiatan di OPD sudah menggunakan nomenklatur baru. Semuanya tidak akan berjalan kalau belum di kukuhkan dan dilantik,” terangnya.

Diantara OPD yang mengalami perubahan nomenklatur, Biro Otda yang sebelumnya berdiri sendiri, dilebur menjadi satu dengan Biro Pemerintahan. Sebaliknya, Biro Ekbang yang sebelumnya secara kelembagaan satu biro berubah menjadi dua biro, yakni Biro ekonomi dan biro pembangunan. Untuk itu pejabatnya perlu dikukuhkan kembali.

“Makanya oleh Mendagri diperintahkan untuk segera dikukuhkan,” terang Gubernur.

Mestinya lanjut Longki, Rusdy Mastura berterima kasih atas pelantikan ini. Mengingat sesuai aturan, Gubernur baru baru diperkenankan melantik setelah enam bulan setelah dilantik.

“Bayangkan kalau saya masa bodoh dan membiarkan gubernur baru yang kukuhkan perubahan nomenklatur ini, maka roda pemerintahan akan stagnan, tidak akan jalan,”tegasnya.

Ia juga menambahkan, terkait pelantikan sebelumnya, memang ada SE Mendagri yang melarang bagi daerah yang menjalani Pilkada serentak dilarang melakukan pergantian dan rotasi pejabat. Tapi di jelaskan Gubernur periode ini, ada pengecualian, mengisi kekosongan akibat kasus hukum, meninggal dunia dan ditinggal pensiun.

Atas kepentingan jalannya roda pemerintahan dan dilakukan sesuai ketentuan, maka pelantikan pejabat administrator dan pengawas yang dinilai hanya karena kepentingan syahwat politik, merupakan anggapan yang keliru dan tidak mendasar.

“Nanti setelah beliau bung cudi dilantik, kemudian beliau tidak suka atau tidak setuju dengan pejabat-pejabat yang masih menjabat tersebut silahkan gubernur cudi merombak atau mengganti pejabat-pejabat tersebut. Tapi tentu harus sesuai juga dengan ketentuan- ketentuan perundang-undangan beliau diizinkan untuk merubah, mengganti setelah 6 bulan habis dilantik,” pungkas Longki Djanggola.(awl)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.