Pelantikan Bupati dan Walikota Terpilih Diseragamkan 26 Februari

- Periklanan -

PALU- Pelantikan kepala daerah hasil pemilihan serentak 2020 akan diseragamkan 26 Februari 2020. Pelantikan bagi kepala daerah yang tidak ada gugatan dan yang telah inkracht berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi. Untuk saat ini Sulawesi Tengah yang pasti akan menjalani pelantikan adalah bupati dan wakil bupati Banggai Laut terpilih.

Kepastian rencana pelantikan ini disampaikan Plt Kepala Biro Otonomi Daerah (OTDA) Sulawesi Tengah, Datu Pamusu Tombolotutu, kemarin (17/2). Keputusan rencana pelantikan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi melalui virtual dengan Dirjen OTDA Kemendagri ,Selasa (16/2).

“Memang rencananya pelantikan akan diseragamkan tanggal 26 bulan ini,” terangnya.
Selanjutnya bagi daerah yang menjalani sengketa dan telah inkracht kemungkinan akan bisa ikut dilantik jika proses pleno KPU dan penetapan DPRD secepatnya dilakukan. Kemudian mengusulkan pelantikan ke Kemendagri melalui gubernur.

” Jadi tinggal kita liat mulai beberapa hari kedepan ini daerah mana saja yang sudah ada putusannya. Yang sudah putus di MK Sigi dan Tolitoli. Tergantung mereka, kalau proses pleno KPU dan penetapan DPRD bisa cepat bisa diusulkan, kemungkinan bisa dilantik bersamaan,”jelas plt Karo OTDA yang juga Kepala BPBD ini.

- Periklanan -

Diketahui per 17 Februari kemarin sengketa pilkada Kota Palu juga telah ada putusan MK. Mahkamah konstitusi menolak gugatan pemohon. Dipastikan kota Palu akan segera menggelar pleno KPU dan penetapan calon walikota terpilih di DPRD.
Bagi daerah yang tidak sempat menjalani proses pelantikan di 26 Februari ini lanjut Datu Pamusu, akan menjalani pelantikan di tahap II di April mendatang.

Adakah kemungkinan pelantikan pejabat definitif akan bersamaan dengan penjabat bagi daerah yang masih berperkara? Menurut mantan Pjs Bupati Touna ini, belum ada kepastian dari kementerian dalam negeri.

” Nah ini yang belum ada kepastian dari kementerian dalam negeri, apakah Plh (pelaksanaan harian) tetap lanjut, atau karena dianggap periodenisasinya lama, akan menunjuk penjabat. Itu belum ada putusan final,” ungkapnya.

Terkait dengan pengisian jabatan bagi daerah yang memasuki akhir masa jabatan bupati/walikota 16 Februari pukul 00.00, disampaikannya, Gubernur telah mengeluarkan surat menunjuk sekda sebagai pelaksana harian (Plh).

“Tujuh kabupaten sekda semua pelaksana harian nya,”” pungkas Karo OTDA.
Diketahui, 270 kabupaten kota se-Indonesia yang melaksanakan Pilkada, 140 yang tidak bermasalah, satu diantaranya Balut dan 170 yang mengajukan gugatan.(awl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.