PALU – Kurun waktu 2017 yang lalu, tingkat pelanggaran berat yang dilakukan oknum anggota Polri menurun, di banding tahun sebelumnya. Meski tetap ada aduan masyarakat yang masuk terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oknum anggota Polri, namun di tahun 2017 tidak ada satu pun anggota Polri yang diputus untuk pemecatan.
Kepada wartawan belum lama ini, Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menyebutkan, di tahun 2017, tidak ada putusan dari sidang kode etik yang memutuskan adanya anggota Polri yang dipecat atau diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Angka ini jauh lebih banyak jika dibanding tahun sebelumnya, di mana di tahun 2016, tercatat ada 23 orang oknum anggota Polri yang diputus PTDH, dan resmi dipecat pada awal 2017 silam. “Ini bentuk dari pembinaan dan pengawasan yang berjalan, sehingga anggota takut untuk melakukan pelanggaran yang berat,” ungkap Kapolda.
Meski begitu, aduan dari masyarakat di Tahun 2017, terkait dugaan pelanggaran oknum anggota Polri di jajaran Polda Sulteng, juga masih tinggi yakni sebanyak 203 kasus. Sementara untuk pelanggaran disiplin di tahun 2016, hanya sekitar 70 kasus naik menjadi 178 kasus. Sedangkan kode etik, di tahun sebelumnya 85 kasus, menurun menjadi 34 kasus dan 1 kasus pidana umum.
Ketatnya pengawasan terhadap personel Polri dari segala bentuk pelanggaran ini, tidak hanya dilakukan Kapolda, namun juga pihak Itwasda serta atasan-atasan langsung di masing-masing satuan. Dia pun berharap, di Tahun 2018 ini, tidak ada lagi anggota Polri yang terlibat pelanggaran, baik ringan maupun berat. “Jika pun ada, kami tidak segan-segan memberikan tindakan tegas. Contohnya ada yang terlibat menjadi bandar Narkoba beberapa waktu lalu langsung kami tembak, tidak akan kami lindungi jika ada anggota yang berbuat salah,” tegas Kapolda. (agg)
