Pelanggar Lalu Lintas Tidak Perlu Lagi Ikut Sidang

- Periklanan -

HASIL SIDANG TILANG : Inilah daftar hasil putusan tilang setelah PN Palu menerapkan sistem baru dalam sidang tilang. Nampak ketua PN Klas 1A Palu, Sutaji saat berada dekat papan pengumuman yang terpajang hasil putusan sidang tilang. (Foto: Sudriman)

PALU – Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A/PHI/Tipikor Palu, sudah sejak beberapa pekan yang lalu, telah menerapkan atau memberlakukan sistem Indormasi Teknologi (IT) dalam menangani dan menyelesaikan perkara tilang atau pelanggaran lalulintas. Hal tersebut diterapkan guna memberikan pelayanan mudah dan cepat bagi  setiap masyarakat pelanggar lalulintas.

Ketua PN Klas 1A/PHI/Tipikor Palu, Sutaji SH MH, menjelaskan bahwa pemberlakuan sistem tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat pelanggar lalulintas dalam menyelesaiakn perkara tilang yang dihadapi. Sehingga di dalam penerapannya, masyarakat atau setiap pelanggar lalu lintas tidak perlu lagi mengikuti sidang perkara tilang seperti yang telah pernah diterapkan sebelumnya.

“Jadi sistem itu sudah kita terapkan sejak pekan kemarin.  Bahkan hasil putusan perkara tilang itu, masih ada terpajang dipapan pengumuman Pengadilan Negeri Palu ini,” ungkapnya ditemui kemarin.

Lanjut Sutaji, penerapan sistem itu, tidak lain menindak lanjuti surat keputusan dari Mahkamah Agung (MA), Nomor 124/KMA/SK/VIII/2016, yang keluar 9 Agustus 2016 lalu. Dan setelah itu untuk pelaksanaannya akhirnya diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas pada 16 Desember 2016.

“Di dalam ketentuan Perma tersebut, diharapkan penerapan sistem baru ini, dapat mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara tilang di pengadilan, seperti di Pengadilan Negeri Palu ini. Karena jumlah perkara yang ditangani jumlahnya tidam sedikit,” sebut Sutaji.

- Periklanan -

Dengan memanfaatkan Informasi Teknologi yang semakin canggih, katanya lagi, pihak pengadilan tinggal mengeluarkan hasil penyelesaian perkara tilang atau hasil putusan dalam bentu pengumuman. Pengumuman hasil putusan itu, dikeluarkan setiap hari jumat, baik diumumkan dipapan pengumuman, juga melalui website PN Klas 1A/PHI/Tipikor Palu.

“Kemudian masyarakat tinggal melihat hasil putusannya saja yang telah diumumkan. Dipengumuman itu lengkap sebagaiman putusan, nama pelanggar, kemudian pasal yang dilanggar, serta jumlah denda yang harus dibayar,” terangnya.

Sementara, untuk eksekusi denda tilang selanjutnya menjadi wewenang Kejaksaan. Sehingga pelanggar langsung membayar denda tersebut kepada Kejaksaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada website atau papan pengumuman.

“Dalam penerapan sistem ini, yang kita laksanakan pertama meminta kejaksaan, agar berkas perkara tilang dilimpahkan pada Selasa,  atau tiga hari sebelum sidang. Selanjutnya hari itu juga, berkas diperiksa, Sehari kemudian, menunjuk hakim dan panitera penggantinya.

Pada Kamis, hakim sudah harus menyelesaikan perkaranya. Jumat sekitar jam 9 pagi kita sudah umumkan,” urainya.

Ternyata, yang menjadi salah satu tujuan lain diterapkan sistem baru menggunakan kecanggihan teknologi itu, adalah untuk, transparasi.  Diharapkan dengan sistem itu, dapat mencegah terjadinya percalokan atau adanya pungutan liar (Pungli) di lingkungan pengadilan. “Kita tidak ingin ada oknum pegawai pengadilan itu menerima titipan denda dari pelanggar. Kami ingin terbuka, bahkan besaran denda tersebut bisa diakses lebih jelas oleh masyarakat di Website pengadilan,” pungkasnya (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.