Pelaku OTT Dukcapil Dituntut 15 Bulan Penjara

- Periklanan -

PALU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan hukum kepada terdakwa Marten Martinus Khere, Kepala Seksi (Kasi) Pencatatan Pernikahan dan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu, Kamis (26/10).

Terdakwa dugaan tindak pidana korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Saber Pungli Polda Sulteng ini, dituntut 1 tahun 3 bulan penjara pada sidang di Pengadilan Palu kemarin.

Sidang OTT pungli dipimpin hakim ketua I Made Sukanada. Tuntutan terdakwa dibacakan JPU Topan.

“Menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua,” baca jaksa Tofan.

Sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, perbuatan Marten terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang (RI) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Periklanan -

Selian pidana pokok, terdakwa juga dituntut membayar denda. “Menuntut pidana denda Rp50 juta, jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” sebutnya jaksa Tofan lagi.

Pertimbangan tuntutan terhadap terdakwa, berdasarkan hal memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas tuntutan itu, terdakwa bersama kuasa hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan di sidang pekan berikutnya.

Tapi, tuntutan terdakwa Marten menggambarkan adanya pilih kasih bagi pelaku korupsi, khususnya operasi tangkap tangan. Sebab, terdakwa Marten dengan barang bukti hanya Rp 200 ribu, dituntut 1 tahun 3 bulan penjara.

Sementara tuntutan berbeda dengan hukuman yang diganjarkan kepada empat terpidana OTT di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Donggala. Empat terpidana OTT Donggala  dengan barang bukti tangkapan kurang lebih Rp 4 juta, hanya dituntut 6 bulan penjara, dan telah divonis hukuman 4 bulan.

“Jadi sangat miris penerapan hukum bagi pelaku OTT. Terdakwa Marten babuknya Rp200 ribu, dituntut 1 tahun 3 bulan penjara. Ini kan kentara pilih kasih. Apa ini yang namanya adil. Ini kah gambaran hukum di negara kita ini,” ungkap salah satu pengunjung di Pengadilan Palu saat itu yang menyaksikan sidang tuntutan si Marten. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.