Pejabat Nonjob di Pemkot Palu Melapor ke Komisi ASN

- Periklanan -

Ilustrasi (@jpnn.com)

PALU – Rotasi dan pelantikan pejabat di Pemerintah Kota Palu belum lama ini, ternyata berbuntut pada pelaporan ke Komisi Aparat Sipil Negara (K-ASN). Diperoleh informasi, ada beberapa pejabat yang dimutasi dan dinonjob, melapor ke K-ASN di Jakarta. Alasan pejabat yang melapor tersebut, karena proses mutasi dan nonjob yang dilakukan Pemkot, tidak prosedural serta disinyalir melanggar beberapa ketentuan.

“Saya dengar ada yang melapor. Pejabat yang melapor itu, mengaku bahwa penempatannya di jabatannya saat ini tidak prosedur. Pejabat itu juga mengaku, tidak tahu apa yang jadi kesalahannya, sehingga dia dimutasi,” kata sumber di Pemerintahan Kota Palu, akhir pekan kemarin seperti dilansir Harian Umum Radar Sulteng, Senin (23/1).

Ditanya siapa dan berapa orang pejabat yang melapor ke K-ASN, sayangnya, sumber enggan membeberkannya. “Coba tanya ke Pak Sekkot, beliau pasti tahu itu. Bohong kalau beliau tidak tahu, karena Sekkot adalah komandannya ASN di Pemkot,” kata sumber lagi.

Masih menurut sumber, laporan ke K-ASN terpaksa dilakukan, karena pejabat yang dimutasi tersebut, mengaku tidak terima. Pasalnya, dia mengaku tidak memiliki kesalahan, sehingga tidak ada alasan bagi Pemkot memutasi dan menonjobkannya.

Informasi lain yang diperoleh, bahwa saat ini laporan pejabat Pemkot tersebut telah diproses oleh K-ASN. Namun prosesnya belum final, sehingga belum terbit rekomendasi terkait aduan tersebut.

“Saya dengar, Pak wali kota dan Pak Sekkot, sudah dipanggil untuk dikonfirmasi dan memberikan penjelasan terkait pengaduan tersebut. Makanya saya bilang, tidak mungkin Pak Sekkot tidak tahu menahu, kecuali memang Beliau mau melindungi Pak Wali, jadi untuk sementara no komen dulu,” kata sumber lagi.

- Periklanan -

Laporan pejabat yang dinonjobkan tersebut ke K-ASN, karena dia menganggap, bahwa itulah jalan satu-satunya dia mendapatkan keadilan atas kezaliman yang dia terima. Sebab menurut sumber, bahwa Komisi ASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

“Selain itu, dalam melaksanakan pengawasannya, K-ASN berwenang memutuskan adanya pelanggaran norma dasar, kode etik, kode perilaku Pegawai ASN. Kemudian Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh K-ASN, disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti. Jadi kita tunggu saja perkembangannya, sebab saya dengar pula, pejabat Pemkot yang diundang ke K-ASN, sudah mengaku ada prosedur yang dilanggar ketika mereka melakukan mutasi dan nonjob,” tandas sumber.

Sementara itu, dikonfirmasi Radar Sulteng, usai acara pelantikan 568 pejabat eselon III dan IV, belum lama ini, Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri SH mengungkapkan, bahwa berkaitan dengan penempatan jabatan di jajaran Pemkot Palu, untuk mengisi jabatan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang juga berstatus dinas dan badan, dengan merujuk ke PP nomor 18 tahun 2016, sudah dilakukan sesuai disiplin ilmu masing-masing pejabat.

Sayang, ketika ditanya berkaitan dengan isu dirinya dipanggil oleh K-ASN, atas adanya pejabat yang melapor karena penempatan jabatannya di Pemkot Palu yang tidak sesuai prosedural, pihaknya enggan menanggapinya.

“Jadi tidak ada yang salah penempatan. Kalau didengar wali kota lagi ada yang bilang penempatan pejabat di Pemkot Palu tidak sesuai, marah lagi dia itu,” cetus Asri sambil berjalan menuju lantai III kantor wali kota Palu.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said. Pria yang akrab disapa Pasha Ungu ini menjelaskan, bahwa perombakan atau pembentukan kabinet superstarnya saat ini, sudah sangat rasional dan penempatan jabatan mereka pun sudah sesuai disiplin ilmu masing-masing pejabat itu sendiri.

“Memang perombakan ini, ada pejabat yang dipindahkan dari jabatannya atau dirotasi. Namun sekali lagi, itu sudah kami lakukan sesuai prosedur atau mekanisme yang berlaku,” tuturnya.

Diketahui, pada perombakan kabinet lama menuju kabinet baru di jajaran Pemkot Palu, atau biasa disebut dengan pembentukan kabinet superstar, terdapat ada sebanyak 154 pejabat yang dinonjob. “Memang, dalam perombakan ini, ada pejabat yang dirotasi jabatannya, dan ada juga ratusan pejabat yang nonjob. Hal itu dipengaruhi oleh merujuknya ke pembentukan struktur OPD baru. Dan penempatan pejabat di sejumlah jabatan di jajaran Pemkot Palu, sudah rasional serta sesuai disiplin ilmu,” pungkasnya. (sur)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.