Pedagang Seluler Tolak Aturan 1 NIK 3 Simcard, Bakar Kartu

- Periklanan -

PALU – Puluhan pedagang seluler yang tergabung Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Kota Palu menggelar aksi menolak aturan Menteri Komunikasi tentang satu nomor induk keluarga (NIK) hanya dapat digunakan 3 kartu SIM, Senin (2/4), di kantor DPRD Provinsi Sulteng.

Aksi Pedagang seluler di kota Palu dengan membakar ratusan kartu SIM sebagai simbol penolakan aturan satu NIK tiga simcard, Senin (2/4), di jalan Sam Ratulangi depan kantor DPRD Provinsi Sulteng. (Foto: Wahono)

Koordinator aksi, Arman, menyampaikan outlet atau yang dikenal dengan istilah konter pulsa sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Palu para pengusaha UMKM kreasi anak bangsa yang telah menjadi front office sejak awal dalam memajukan pasar seluler serta melakukan edukasi kepada masyarakat  tentang penggunaan telekomunikasi seluler.

“Kartu perdana merupakan komoditas seluler yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi outlet, kalau ada pembatasan kartu sesuai aturan Menkominfo yang mengacu pada aturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016, maka sama saja pihak Kominfo menginginkan kami kehilangan pendapatan,“ katanya.

Menurutnya, pembatasan registrasi satu NIK 3 kartu perdana akan mengakibatkan kerugian langsung bagi outlet, sebab tercatat 10 outlet yang ada di setiap kelurahan di Kota Palu, bahkan di Indonesia sudah berjumlah 83 ribu outlet yang tersedia. Apabila setiap outlet memiliki stok kartu perdana minimal 25pc saja, maka jumlah stok kartu perdana, dengan adanya batasan maka akan mengurang juga jumlah stok yang nantinya akan disediakan para outlet.

- Periklanan -

“Harga satu kartu perdana yaitu Rp35 ribu apabila stok yang biasa kami dapat jual maka untuk pendapatan keseluruhan di Indonesia mencapai Rp437 triliun pembelian yang kami lakukan sesuai dengan data jumlah keseluruhan per outlet. Karena pendapatan outlet lebih signifikan dari kartu perdana, dengan pembatasan, maka dipastikan berapa bulan ke depan, akan banyak outlet yang gulung tikar (tutup usaha),” ujar Arman.

Dirinya, menjamin bahwa aturan ini tentunya agar masyarakat harus membeli pulsa internet dengan harga yang cukup mahal dari harga saat ini. “Pasar seluler tentunya akan dikuasai total oleh segelintir pemodal besar dalam jaringan modern chanel, dan tentunya warga pedesaan akan susah mendapatkan sebuah outlet di setiap desa karena sudah banyak yang tutup,” kata Arman.

Arman meminta agar Menkominfo harus bertanggung jawab karena telah membohongi outlet melalui keputusan PPI yang disampaikan secara terbuka dihadapkan seluruh stakeholder telekomunikasi seluler pada 7 November 2017. “Kami hanya meminta aturan pembatasan satu NIK dan tiga simcard dihapuskan,” orasinya.

Sementara, seorang pekerja di salah satu konter pulsa, Ikca, dengan adanya keputusan tersebut maka tentunya akan mengancam para karyawan konter pulsa. “Sudah tiga tahun saya bekerja di tempat itu dan memang pendapatan kami hanya pada simcard. Takut saja kalau pendapatan tempat saya bekerja berkurang, maka gaji berkurang dan fatalnya saya harus diberhentikan dari pekerjaan,” katanya.

Pantauan Radar Sulteng, masa aksi menuntut untuk bertemu anggota DPRD Provinsi, selama kurang lebih 2 jam masa aksi belum diterima oleh anggota legislatif tersebut. Massa aksi pun melakukan pembakaran ratusan simcard sebagai simbol penolakan aturan Menkominfo satu NIK tiga simcard tersebut. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.