Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pecat Kades, Bupati Poso Digugat ke PTUN Palu

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi

PALU – Mantan Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Arisyanto Mambele, menggugat Pemerintah Kabupaten Poso atau dalam hal ini Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu selaku tergugat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu.

Gugatan penggugat Arisyanto Mambele, terdaftar di PTUN Palu dengan nomor register, 9/G/2017/PTUN.PL. Terdaftar sejak tanggal 20 Juni 2017. Kamis (3/8) kemarin, sidang gugatan mantan Kades Toinasa, sekaitan dengan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) itu, telah dimulakan.

Agendanya pembacaan surat gugatan dari penggugat. Di persidangan, penggugat didampingi dua kuasa hukumnya yakni Azriadi Bachry Malewa SH dan Abdul Rahman SH. Sebaliknya demikian Bupati Poso diwakil oleh tim penasehat hukumnya,  yang diketuai oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso, Eske Sonora.

Dalam sidang perdana agenda pembacaan gugatan itu, Asriadi Bachry Malewa menyatakan gugatan TUN itu diajukan oleh kliennya karena Bupati Poso dinilai telah melanggar beberapa hal serta perundang undangan di negara ini.  Mulai dari melanggar azas penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang yang baik.

Sedikitnya kata Azriadi kuasa penggugat, ada tujuh azas yakni, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, azas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. “Kemudian tindakan atau surat keputusan Bupati Poso atau tergugat itu sangat bertetangan danmelanggar melanggar pasal 30 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, “ ungkap kuasa hukum penggugat.

Tindakan Bupati Poso yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian itu, dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang dan tidak prosedural. Tindakan itu dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada penggugat. Seperti menerbitkan surat peringatan, teguran, atau panggilan dan sebagainya atau mendapatkan tindakan itu dari BPD Desa Toinasa. “Sebaliknya, surat keputusan Bupati Poso itu, berisikan pemecatan terhadap penggugat. Kemudian selanjutnya tergugat mengangkat Pejabat Sementara Tugas kepala Desa Toinasa menggantikan penggugat,” katanya lagi dihadapan Majelis Hakim.

Lanjut kuasa penggugat, surat keputusan Bupati Poso itu bernomor 188.45/0385/2017 diterbitkan tanggal 23 Mei 2017. Karena itu dalam petitum gugatan, penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim PTUN Palu yang memeriksa perkara itu agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0385/2017 tentang pemberhentian Kepala Desa Toinasa dan pengangkatan pejabat pelaksana tugas Kepala Desa Toinasa yang diterbitkan oleh tergugat tertanggal 23 Mei 2017.

“Kemudian mewajibkan tergugat untuk mencabut  Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0385/2017 tentang pemberhentian Kepala Desa Toinasa dan pengangkatan pejabat pelaksana tugas Kepala Desa Toinasa yang diterbitkan oleh tergugat tertanggal 23 Mei 2017,” tegas Azriadi Bachry Malewa membacakan gugatan.

Lebih dari itu, dalam tuntutannya penggugat juga memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan dan memerintahkan kepada tergugat wajib untuk merehabilitasi nama baik penggugat selaku Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso.

Atas gugatan itu, Majelis Hakim yang terdiri dari ketua Majelis Hakim Rosida SH Cahyeti Riyani SH dan Arief Aditya Lukman SH MH, dua hakim anggota, mempersilakan dan memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum tergugat, untuk menjawab gugatan penggugat.

Hanya saja, karena belum menyiapkan jawabannya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyiapkan jawabannya, untuk dibacakan pada sidang berikutnya.
“Karena belum siap kita berikan kesempatan kepada tergugat untuk menyiapkan tanggapannya. Sidang kita ditunda dan akan dilanjutkan pada Kamis, 10 Agustus,” kata Rosida Ketua Majelis Hakim sembari menutup jalannya sidang perdana gugatan TUN hari itu. (cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.