PBHR Teken Kontrak Baru Program Bantuan Hukum Cuma-cuma

- Periklanan -

Ilustrasi (@sumut.pojoksatu.id)

PALU – Program bantuan hukum cuma cuma bagi masyarakat kurang mampu yang berperkara hukum, dari Kemenkumham RI, masih terus berjalan. Tahun 2017 ini, menjadi tahun anggaran baru bagi lembaga yang mendapat amanah dalam melaksanakan program tersebut sebagaimana mestinya.

Seperti salah satunya lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah yang ada di Kota Palu. Karena tahun anggaran baru sediannya PBHR dan beberapa lembaga lagi, wajib menandatangani kontrak baru. Dengan catatan kontrak di tahun sebelumnya sudah selesai dan dipertanggung jawabkan.

“Jadi tahun ini tetap berlanjut, karena tahun anggaran baru, kita juga akan melakukan penandatanganan kontrak baru,” ungkap Direktur Eksekutiv PBHR Sulteng, Harun SH ditemui kemarin.

- Periklanan -

Kata Harun, program bantuan hukum cuma cuma itu, sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Sejak di realisasikan dari tahun 2013 lalu, PBHR sudah cukup banyak menerima dan melayani masyarat yang kurang mampu, yang terlibat perkara hukum begitu juga kliem terhadap. “Perkaranya beragam. Perkara pencurian, Narkoba bahkan perkara perdata dan perkara perkara lainya,” kata Harun lagi.

Ternyata dalam palam melaksanakan program ini, lembaga lembaga yang dipercaya melaksanakan program itu, setiap bulannya menuai pengawasan dari Kemenkumhan Kantor Wilayah Sulteng. Selain lembaga itu sendiri yang melaporkan, kadang tim dari Kemenkumham kantor Wilayah Sulteng yang langsung ke lembaga lembaga ini untuk mengevaluasi.

“Karena di dalam melaksanakan program ini, ada reward serta panisman bagi lembaga lembaga yang melaksanakan. Kalau melebihi target dari yang diberikan seperi target di 6 bulan pertama, lembaga ini akan mendapatkan reward berupa ketambahan anggaran, jika tidak malah sebaliknya,” tutur harun.

Seperti yang pernah dialami PBHR, dari 40 persen perkara yang harus di capai di 6 bulan pertama, PBHR dapat menangani permohonan pengajuan bantuan hukum cuma cuma itu, lebih dari persentase itu. Bahkan hingga 50 persen itu sudah pernah di capai PBHR di 6 bulan pertama.

“Hanya bukan itu sejatinya yang kami kejar, tapi bagaimana kita bisa terus membantu masyarakat yang kurang mampu. Saat ini saja PBHR terus menerima masyarakat yang datang meminta bantuan hukum. Meski PBHR tahu kontrak di tahun ini belum ditandatangani dan yang kita tangani tersebut tidak masuk dalam perhitungan porgram yang dimaksud. Intinya PBHR tetap bersedia membantu masyarakat kurang mampu,” tandasnya. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.