Parkir Langganan bagi ASN akan Dihentikan Sementara

- Periklanan -

Atribut parkir berlangganan di Palu (ilustrasi foto @radarsutlengonline.com)

PALU – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu berencana segera menghentikan sementara tagihan atau pungutan retribusi parkir kendaraan berlangganan bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Palu. Wacana tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Sulteng.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Setyo Susanto kepada wartawan Selasa (17/1). Dalam rekomendasi tersebut, kata Setyo, BPK menyarankan agar polanya harus diubah karena ada unsur yang perlu dilakukan perbaikan. Untuk itu, sekiranya diubah dulu cara penarikan retribusi kepada ASN yang sifatnya tidak memaksa.

Untuk waktu penghentian retribusi parkir bagi ASN, lanjut Kadishub, terlebih dahulu akan dikoordinasikan ke Wali Kota. Pihaknya saat ini tengah menyusun formulasi pijakan pola baru baru dalam melaksanakan kebijakan retribusi parkir berlangganan bagi ASN. “Kami atur dulu sistemnya baru dikoordinasi ke wali kota,” tuturnya.

- Periklanan -

Dia mengakui, untuk pungutan retribusi berlangganan bagi ASN, sampai saat ini masih terdapat sejumlah kelemahan. Sebab, meski para ASN, telah berlangganan parkir melalui pemotongan gaji, namun ASN masih juga dipungut atau ditagih parkir oleh juru parkir. Padahal, sudah jelas ada panin berlangganan parkir yang ditempelkan pada plat (DN) kendaraan ASN. “Ini yang masih menjadi kendala di lapangan,” aku Setyo.

Olehnya, dalam konsepnya ke depan, pihaknya berencana mengubah panin (kode parkir berlangganan) menjadi sebuah card (kartu tanda) dengan pilihan tarif parkir berlangganan. Kartu itu juga nantinya dapat dikerjasamakan dengan sejumlah supermarket besar di Kota Palu.

“Misalnya, ada ASN yang memilih kartu parkir berlangganannya dengan tarif Rp50 ribu setiap bulan. Nah, dalam kartu itu juga ada diskon bagi pelanggan. Tinggal bagaimana kita mengatur pola kerjasamanya dengan supermarket,” kata dia.

Kebijakan parkir berlangganan, tambahnya, digagas kepala Dishub Palu sebelumnya, Ajenkris. Kebijakan itu wajib bagi seluruh ASN di lingkup Pemkot Palu. Bagi pegawai dengan kendaraan roda dua wajib membayar Rp20 ribu setiap bulan. Sementara bagi ASN dengan kendaraan roda empat Rp50 ribu per bulan.

Semoga dengan kebijakan ini, pihaknya bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus retribusi parkir. Setiap tahun retribusi parkir berlanganan yang berkisar Rp 800-Rp900 jutaan. (sur)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.