Para Mantan Kepsek Disilakan Tempuh Jalur Hukum

- Periklanan -

Spanduk di depan SDN 2 Palu berisikan penolakan terhadap kepsek baru, Kamis (16/11). (Foto; Mugni Supardi)

PALU – Sikap pantang mundur diperlihatkan beberapa mantan kepala sekolah (kepsek) yang tetap bersikukuh tidak ingin dikembalikan menjadi guru. Bukan tanpa alasan, apa yang menjadi alasan para mantan kepsek ini untuk tidak mau mundur dan mengikuti kebijakan pergantian kepsek berdasar pada regulasi yang jelas.

“Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah atau Madrasah itu jelas. Yang boleh menjadi kepsek itu yang punya NUKS (nomor unik kepala sekolah). Tapi kenapa kita yang punya NUKS dijadikan guru, tapi yang tidak punya NUKS, yang jadi kepsek. Aturan mana dia pakai itu? Kita tanyakan, cuma dia bilang, ini kebijakan, ini kebijakan. Yang bapak pimpin ini kantor Dinas Pendidikan, bukan kantor pribadi yang seenaknya membuat kebijakan sendiri. Memberlakukan pergantian kepsek tanpa aturan yang berlaku, hanya kebijakan saja,” tegas mantan Kepala SDN 2 Palu, Hj Erna SPd MPd kepada Radar Sulteng, ditemui di SDN 2 Palu, kemarin (16/11).

Dalam Permendikas itu lanjut Erna, pada BAB II tentang syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah disebutkan, yang menjadi syarat umum menjadi kepala sekolah harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Sedangkan syarat khususnya, tambah Erna, pada poin ketiga bagian b ditegaskan bahwa kepsek harus memiliki sertifikat kepala sekolah atau biasa disebut NUKS.

“Ini yang dia langgar. Ada mengangkat kepsek belum lulus S1 (strata 1, red). Ada yang umurnya sudah lebih 56 tahun, bahkan banyak kepsek yang dia pilih tidak punya NUKS. Malah kita yang ikut pelatihan 3 bulan untuk dapat NUKS ini, dijadikan guru, jelas ada aturannya. Dia (Kadisdik, red) bilang, dia pakai kebijakan. Malah dia bilang kepsek yang sudah dia pilih ini akan diusahakan agar ada NUKS nya. Seharusnya NUKS dulu, baru pergantian kepsek. Sama dengan siswa, ujian dulu baru ada ijazah, bukan ijazah dulu baru ujian,” sebut Erna lagi.

Aturan pemilihan kepsek menurut Erna, juga sudah dijelaskan dalam aturan tersebut. Bahwa calon kepsek itu merupakan usulan nama yang diberikan dari kepsek menjabat atau pengawas kepada Dinas Pendidikan. Nama dari kepsek menjabat atau pengawas itu selanjutnya diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk mengikuti seleksi secara administratif dan akademik.

“Setelah dinyatakan lulus seleksi, baru mengikuti pelatihan calon kepsek. Tidak macam kita baru-baru ini. Diuji macam, ujian siswa masuk sekolah. Dibuka pendaftaran, karena tidak banyak yang berminat mendaftar, diperpanjang lagi pendaftarannya, sampai-sampai ditelepon guru-guru untuk mendaftar karena kurang yang mendaftar. Makanya sampai banyak yang mendaftar itu. Padahal banyak yang tidak memiliki persyaratan jadi kepsek,” tuturnya.

Jika pengangkatan kepsek dilakukan dengan aturan yang jelas, Erna menegaskan, tidak akan ada yang komplain seperti saat ini. Dia juga menjelaskan terkait pernyataan Kadisdik Kota Palu yang menyamakan jabatan kepsek dan wali kota yang hanya boleh 2 periode. Erna menjelaskan bahwa antara keduanya, jelas-jelas berbeda. Jabatan wali kota kata Erna, merupakan jabatan politik yang jelas-jelas berbeda jauh dengan jabatan kepsek di dunia pendidikan.

“Seandainya bapak (Kadisdik, red) memberhentikan kepsek dan mengangkat kepsek baru didasari aturan, tidak mungkin ada komplain. Tetapi bapak (Kadisdik, red) mengangkat hanya kebijakan bapak,” tambahnya.

- Periklanan -

Mantan kepsek SDN Inpres Tanamodindi, Ertawati SPd MPd yang juga bersama Erna kemarin menambahkan bahwa, pernyataan Kadisdik Kota Palu Ansyar Sutiadi yang meminta wali murid tidak terprovokasi seolah mengarah pada pernyataan bahwa kepsek yang dijadikan guru, memprovokasi. Ertawati menegaskan bahwa mereka bukanlah provokator.

“Kami bukan provokator, melainkan menuntut satu keadilan. Dimana kami sebagai pemimpin dicabut tanpa melalui prosedur, hanya menurut kebijakan,” kata Ertawati.

Yang juga tidak terpikirkan oleh Kadisdik dalam melakukan pergantian kepsek kata Ertawati, ialah adanya sekolah yang dirujuk sebagai piloting pengembangan pendidikan karakter (PPK). Yang salah satunya adalah SDN Inpres Tanamodindi. Dokumen yang diperlukan untuk program tersebut lanjut Ertawati, harus rampung sebelum 26 Desember 2017 dan pembelajarannya sudah harus diterapkan pada 2018.

“Tapi ini akan terhambat oleh kebijakan kepala dinas pendidikan Kota Palu. Mencabut jabatan kepala sekolah, inikan bentuk penzaliman terhadap pendidikan dan membunuh karakter pendidik,” tegasnya.

Soal masa jabatan kepsek 8 tahun, kata Ertawati, sudah tidak lagi dibatasi. Hal itu kata dia, juga disampaikan langsung Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarno saat Diklat Tenaga Kependidikan, di Makassar, Juni lalu.

Pantauan Radar Sulteng, di SDN 2 Palu, spanduk yang berisikan penolakan terhadap kepsek baru, masih terpasang di depan sekolah. Ada dua spanduk yang terpasang. Pertama, spanduk putih dengan tulisan berwarna merah yang bertuliskan “MAAF!!! KAMI TIDAK MENERIMA KEPALA SEKOLAH BARU. APA KESALAHAN KEPALA SEKOLAH LAMA SAMPAI DITURUNKAN”. Sedangkan spanduk kedua terpasang di dinding luar sekolah yang bertuliskan “KAMI DARI ORANG TUA WALI MURID SDN 2 PALU BARAT MENOLAK DENGAN KERAS PERGANTIAN KEPALA SEKOLAH BARU DAN TETAP MEMPERTAHANKAN KEPALA SEKOLAH LAMA Hj Erna SPd MMPd”

Terpisah, Kadisdik Kota Palu, Ansyar Sutiadi, tidak mau lagi menjawab poin-poin yang dipertanyakan para mantan kepsek tersebut. Menurutnya, hal seperti itu hanya akan membuang banyak waktu dengan saling berbalas pantun.

Ansyar menegaskan, siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya tersebut. Penjelasan yang disampaikannya juga menurutnya sudah cukup jelas kepada seluruh pihak yang tidak sepakat dengan pergantian kepsek.

“Kalau memang masih tetap tidak bisa menerima, silakan tuntut melalui jalur hukum, saya siap dituntut jika seandainya yang saya lakukan ini salah,” tegas Ansyar. (saf)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.