Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Panwas Bangkep Berang,  Pemilih Cacat Tidak Masuk DPT

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

EVALUASI : Ketua Panwaslih Bangkep Khaerudin saat menyampaikan materi pada workshop Pilkada di Graha Pemuda KNPI Bangkep, Selasa (7/2). (Foto: Barnabas)

BANGKEP–Spontan saja ketua Panwaslih Banggai Kepulauan (Bangkep) Khaerudin berang, sambil bertanya mana Panwas Tinangkung. Namun yang ditanya tidak menjawab. Sikap Khaerudin terkait dengan sorotan masyarakat yang menanyakan mengapa pemilih cacat tidak diberikan surat undangan memilih. Padahal waktu pencoblosan tinggal menghitung hari, atau sepekan lagi.

Khaerudin kemudian menginstruksikan agar Panwascam Tinangkung memastikan bahwa pemilih tersebut terakomodir dalam DPT dan bisa menggunakan hak pilihnya. Tanggapan masyarakat itu berasal dari Sahran Tatedeng (60) yang tinggal di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung. Sahran mengatakan, dari enam anggota keluarganya, dua tidak terdaftar dikarenakan cacat tuna netra.

Pertanyaan tersebut disampaikan saat workshop hasil pengawasan Pilkada 2017 di Kabupaten Bangkep yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sulteng di Rumah Pemuda KNPI Sulteng, Selasa (7/2). Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi sejauhmana pengawasan Pilkada di Bangkep. Termasuk soal DPT dan pelanggaran lainnya.

Khaerudin mengatakan, Undang-undang menjamin setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, asalkan memenuhi syarat. Termasuk bagi penyandang cacat asalkan tidak cacat mental. Selama masih berkemampuan mencoblos dan sadar, maka tugas negara menyediakan fasilitasnya. Bahkan di TPS pun disediakan khusus serta pembimbing bagi penyandang cacat. “Maka saya bisa pastikan bahwa pemilih yang menyandang cacat tadi menerima undangan untuk mencoblos,” jelasnya.

Selain membahas masalah pemilih, dalam workshop juga mengupas soal evaluasi pelaksanaan Pilkada di Bangkep sampai dengan tahapan, saat ini sudah memasuki penyortiran logistik surat suara.

Dalam paparannya, Khaerudin menjelaskan sejauh ini, bahwa selama mengawasi jalannya Pilkada Bangkep 2017 terdapat 26 laporan dan temuan. Terdiri dari 9 berupa administrasi dan 17 sisanya pidana. Untuk 9 laporan atau temuan administrasi terdiri dari satu sengketa yang pernah disidangkan dan dinyatakan ditolak sampai berujung pada banding di PT TUN Makassar dan juga ditolak, serta dua direkomendasikan ke KPU dan lima sisanya tidak memenuhi unsur.

Sementara 17 laporan atau temuan masalah pidana satu diteruskan ke kepolisian dan kejaksaan, menyangkut pidana politik yang yang masih berjalan proses hukumnya sampai saat ini. Kemudian 12 laporan diteruskan ke Gakkumdu namun setelah dibahas di tingkat Gakkumdu laporan tersebut tidak memenuhi unsur sehingga tidak diteruskan ke kepolisian. Sisanya empat laporan tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil.

Kharedin juga memaparkan Panwaslih Bangkep mengeluarkan sejumlah rekomendasi, imbauan bahkan peringatan. Diantaranya delapan imbauan ke KPU Bangkep terkait tahapan pelaksanaan Pilkada. Dua peringatan dini ke KPU terkait dengan pendaftaran pasangan calon dan pendaftaran tim kampanye. Dua rekomendasi ke KPU Bangkep terkait dengan perbaikan dokumen paslon dan DPT. Tiga imbauan ke pasangan calon. Dua himbauan ke Pemkab agar ASN di Bangkep netral dan satu imbauan ke tokoh masyarakat sebanyak 20 orang per desa se Kabupaten Bangkep untuk berpartisipasi menyosialisasikan larangan-larangan dalam kampanye.

Workshop pengawasan Pilkada dihadiri Ketua Bawaslu Sulteng Dr Ratna Dewi Pettalolo. Dihadiri peserta dari pasangan calon, pemerintah daerah, media dan tokoh masyarakat.

Bawaslu Sulteng menyampaikan indeks kerawanan Pemilu pada Pilkada 2017 di Indonesia, salah satunya Buol dan Bangkep. Kerawanan pemilu menyangkut segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.

Komisioner Bawaslu Sulteng Asrifai SIP MSi, menjelaskan, hasil IKP 2017 kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada 2017 di Sulteng, Buol masuk dalam kategori sedang. Sedangkan Bangkep kategori rendah. Sementara TPS rawan dibagi beberapa indikator. Dan hasilnya 249 TPS dari 268 TPS di Bangkep dinyatakan rawan atau 93 persen rawan. Sisanya 7 persen atau 19 TPS tidak rawan. Indikator kerawanan berdasarkan akurasi data pemilih dan pengguna hak pilih, ketersediaan logistik, pemberian uang, keterlibatan penyelenggara, dan profesionalisme penyelenggara.

Ratna Dewi Pettalolo menambahkan sampai dengan pelaksanaan pilkada tahun ini terkait dengan fungsi dan tugas Bawaslu menemui sejumlah kendala. Diantaranya kewenangan Bawaslu yang terbatas dalam menindak pelanggar pilkada. Karena dalam tugas tersebut terdapat unsur lembaga lain yang terlibat dalam Gakkumdu.

Disamping itu, khususnya tugas Bawaslu dalam memutus diskualifikasi paslon yang terlibat politik uang, ternyata tidak mudah karena harus memenuhi tiga unsur kumulatif yakni terstruktur sistematif dan massif. Meskipun ditemukan bukti terjadinya pidana politik yang secara massif dan terstruktur dilakukan namun tidak bisa didiskualifikasi karena satu unsur tidak terpenuhi. “Sehingga memungkinkan untuk dilakukan judicial review khususnya pasal 153 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.(bar)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.