alexametrics Pansus Rehab-Rekon Resmi Dibubarkan – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pansus Rehab-Rekon Resmi Dibubarkan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Panitia Khusus (Pansus) penangananrehabilitasi dan rekonstruksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menyampaikan laporan hasil kerja kepada paripurna untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Rabu (19/8) lalu. Selesainya kerja Pansus yang telah melaksanakan kegiatan selama 6 bulan dengan menggelar rapat sebanyak 15 kali bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu itu, secara resmi juga dibubarkan.

Dilaporkan oleh ketua Pansus rehab rekon DPRD Kota Palu, Moh Syarif, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah DPRD provinsi kabupaten dan kota disebutkan bahwa paling lama 6 bulan untuk tugas selain pembentukan Perda tugas ini dilakukan untuk memaksimalkan peran pengawasan selama rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, agar seluruh proses atau tahapan terkontrol dengan baik.

Pansus telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan instansi vertikal yaitu Dinas Tataruang dan Pertanahan Kota Palu, Dinas Pemukiman Kota Palu, Dinas Sosial Kota Palu, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, dan Badan Pertanahan Nasional, serta pemilik sertifikat hak milik atau warga korban gempa petobo.

Kemudian Pansus melaksanakan peninjauan lapangan sebanyak 8 hari kerja di 17 Kelurahan yang dijadikan sampel hasil investigasi lapangan, yang dilakukan Pansus yaitu ditemukan masih banyak permasalahan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam kota Palu, yang dihadapi antara lain yaitu mengenai tidak akuratnya data pada pemerintah kota Palu meliputi satu kebutuhan sektor sosial dalam subsektor perlindungan sosial mengenai data jaminan hidup (Jadup) dan santunan duka yang belum terbayarkan secara keseluruhan.

Kedua kebutuhan sektor sosial dalam subsektor pendidikan masih banyaknya kondisi bangunan gedung sekolah yang belum terbangun dengan kondisi baik, sehingga kondisi belajar anak-anak kurang memadai ketika kebutuhan sektor sosial dalam subsektor kesehatan mengenai minimnya persediaan air bersih, yang menimbulkan penyakit yang menjangkiti penyintas yang tinggal di Huntara, masyarakat untuk direlokasi tahun karena mata pencaharian sebagian nelayan dan pedagang yang bertempat tinggal di pesisir pantai.

Penyerahan dana stimulan tahap 2 tahun 2020 pada tanggal 26 Februari 2020 proses pencarian pencairan dana stimulan sampai dengan bulan Juni 2020 mencapai 95 persen. Namun demikian dalam proses penyaluran dana stimulan tahap 2 tersebut tidak sedikit pula kendala yang dihadapi BPBD kota Palu, kendala yang dihadapi yaitu dari masyarakat yang bukti kepemilikannya itu bermasalah dalam artian yang belum bersertifikat, ada yang masih nama orang tua.

Sehingga itu harus dibuatkan surat hibah dan ada juga beberapa data kategori kerusakan yang harus disesuaikan dengan fakta di lapangan. Untuk itu Pansus menyarankan kepada BPBD kota Palu harus segera mengintegrasikan validasi data penerima bantuan stimulan tahap 2 dalam database Rehab rekon kota Palu.

Adapun Jumlah calon penghuni hunian tetap, seperti di Kelurahan Duyu disiapkan untuk jumlah 327 KK, Kelurahan Tondo dua Jumlah 2.808 KK, ketiga jumlah 1091 Buddha Tzu Chi, 454 KK, dan Kelurahan Tondo 1 Buddhaa Tzu Chi tahap 1 berjumlah 550 KK, tahap 2 berjumlah 496 KK. Pansus meminta pabila data sudah terpenuhi merekomendasikan secepatnya kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera menanggulangi pemenuhan kebutuhan korban yang belum ditangani.

“Pemerintah juga harus membenahi drainase di setiap Huntap yang ada, sebab belum lama ini di salah satu Huntap yang ada di Tondo sempat terjadi genangan air yang dikarenakan tidak maksimalnya pembangunan drainase yang dilakukan, di saat curah hujan yang deras ,” kata Syarif.

Kemudian untuk bekas Rusunawa yang direncanakan akan dibangun Huntap untuk warga Kelurahan Lere masih dalam proses. Namun untuk data yang berada di pesisir pantai wilayah Palu Utara dan Mamboro belum ada datanya masuk ke Pansus berapa jumlah korban yang akan menempati Huntap. “Sebab pemerintah telah bersedia menyiapkan lahan seluas 10 hektare, namun lokasinya belum jelas dimana lokasinya,” ujarnya. (who)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.