Pansus Raperda Pemberian Nama Jalan DPRD Protes

- Periklanan -

DEWAN : Anggota DPRD Palu Bey Arifin (kiri) mempersoalan masuknya pasalnya tentang pemberian nama Taman Kota dalam Raperda Nama Jalan, kemarin (21/2) di DPRD Palu. (Foto: Zainudin Jacub)

PALU –  Para Anggota DPRD  yang duduk sebagai anggota Pansus Pemberian nama jalan protes. Sebabnya, Pemkot memasukan draf Raperda yang berbeda dengan yang diparipurnakan DPRD Palu.

Raperda yang diparipurnakan DPRD hanya mengatur tentang Pemberian nama Jalan. Namun dalam Rapat Pansus kemarin (21/2), draf Raperda yang diserahkan Pemkot adalah tentang Pemberian Nama Jalan dan Taman Kota Palu.

Akhirnya, sejumlah interupsi dilontarkan sejumlah anggota dewan atas dimasukannya draf Raperda yang berbeda dengan yang dibahas di tingkat Bapperda.

“Ini harus diperjelas agar agar kita tidak salah. Sebab kalau dilanjutkan pembahasan kita akan lebih salah lagi. Sebab draf awal yang disetujui DPRD adalah tentang Pemberian Nama Jalan dan  tidak ada pembicaraan  soal Taman Kota,” kata Wakil Ketua Pansus Bey Arifin.

- Periklanan -

Menurut Bey, karena Raperdanya adalah tentang Pemberian Nama Jalan sehingga kata dia atas inisiatif pimpinan pansus kemudian  dihadirkan para tokoh masyarakat untuk memberikan masukan.

“Mungkin di wilayah mereka semrawut dalam pengaturan nama jalan, maka mereka kita hadirkan,” kata Bey lagi.

Hal senada disampaikan anggota Pansus Armin ST. Dia, menyatakan sepakat dengan pernyataan Bey Arifin. “Karena sejak pembahasan di Bapperda hingga pandangan fraksi yang kita tahu ini adalah Perda tentang nama Jalan,” kata Armin.

Sementara Anggota Pansus Idiljan mengatakan jika Raperda ini adalah mengatur tentang Pemberian nama Jalan dan Taman Kota, maka Raperda ini sama saja dengan Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Pemberian Nama Jalan dan Taman Kota. Padahal dalam Rapat Bapperda Kabag Hukum Pemkot Muliati SH pernah menyatakan bahwa Raperda tentang Pemberian Nama Jalan ini berbeda dengan Raperda Nomor 16 tahun 2001.

“Ini yang kami persoalkan sebab dalam pandangan fraksi kami tidak ada yang namanya  taman.Seharusnya dalam pengajuan harus jelas itu yang diinginkan kami dari DPRD,” kata Idiljan.

Seharusnya kata Idiljan saat pengajuan Raperda ini harus sempurna. Jika belum sempurna sebaiknya Raperda jangan dulu diajukan ke DPRD Palu.(zai)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.