Pansus Covid-19 DPRD Sulteng Lahirkan 8 Rekomendasi

Segera Percepatan Penanggulangan Wabah Covid-19

- Periklanan -

PALU – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Pengawasan Penanggulangan Covid-19 dalam rangka pembahasan rencana kerja rencana aksi dan evaluasi kegiatan penanggulangan, penanganan Covid-19 bersama instansi terkait.
Digelar secara virtual dan dalam jaringan (daring). Sejumlah anggota DPRD Sulteng turut hadir di ruang sidang utama tempat digelarnya RDP kemarin, dan ada pula yang mengikuti secara virtual, termasuk para pejabat terkait maupun yang tergabung dalam tim Satgas Covid-19 Sulteng, Senin (2/8).

Selain Ketua DPRD Sulteng, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, yang hadir dalam rapat juga Ketua Pansus Covid-19 Sonny Tandra, anggota DPRD lainnya seperti Fairus Maskati, Dr. Alimudin Paada, I Nyoman Slamet, Wiwik Jumatul Ro’fiah, Ibrahim Hafid, Elisa Bunga Allo, Enos Pasaua, Muharram Nurdin, dan Zainal Daud. Dari eksekutif terlihat Direktur RSUD Torabelo Kabupaten Sigi, dr.Sofyan Mailili.

Sementara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng hadir Asisten I Faisal Mang yang mewakili Gubernur Sulteng, Kapolda Irjen Polisi Abdul Rakhman Baso, Danrem 132 Tadulako Brigjen Farid Ma’ruf, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Bachran, Kepala Satpol PP Sulteng Moh. Nadir, dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Datumusu. Direktur Undata dr. Amsar Praja, Direktur RSUD Anutapura dr Hary Mulyadi, Direktur RS Madani, Direktur RSUD Kabelota Donggala Muzakir Ladoali, Direktur Budi Agung Ida Bagus, Direktur Samaritan dr Sangkaliang, Direktur RS Bhayangkara, Direktur RS Dr. Shindu Tris (Wirabuana), semua hadir secara virtual, dan memberikan masukan serta rencana aksinya.

Dari hasil pertemuan tersebut, tim Pansus Pengawas Penanggulangan Covid-19 DPRD Sulteng berhasil membuat dan memberikan 8 (delapan) rekomendasi untuk Tim Satgas Covid-19. Anggota DPRD Sulteng dari PPP Fairus Maskati ikut menambahkan berapa usulan. Berikut 8 usulan rekomendasi Pansus Pengawasan Penanggulangan Covi-19, yakni, Pertama, penanganan pasien yang terlalu bertele-tele. Kedua, insentif tenaga kesehatan (Nakes) di beberapa kabupaten diminta segera dibayarkan. Ketiga, merekrut nakes-nakes di beberapa kabupaten dan kota untuk dikontrak 3-6 bulan masa kerja (relawan). Keempat, Pemprov Sulteng segera melakukan kontrak kerjasama dengan pihak hotel yang sudah tidak beroperasi atau sepi pengunjung untuk dijadikan tempat-tempat pelayanan pasien Covid-19 dengan menyesuaikan standart pelayanan pasien Covid-19. Atau tempat-tempat lainnya seperti gedung olahraga, wisma, dan sport center.

Kelima, memperbaiki administrasi dan birokrasi cenderung yang lambat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang prosesnya cukup rumit mulai dari perencanaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan anggaran, mekanisme penyaluran dana, proses verifikasi dan sebagainya. Keenam, melakukan perencanaan atau kesiapan yang matang terkait perencanaan anggaran.

Ketujuh, mempercepat proses penyesuaian data masyarakat terdampak pandemik di lapangan akibat lonjakan kenaikan kasus Covid-19 varian baru ini sehingga jumlah warga terdampak pun bertambah drastis, diharapkan Pemda perlu memperbarui kembali data terkait kesehatan.

Kedelapan, adanya komitmen dari kepala daerah, SKPD, dan DPRD untuk melakukan perubahan agar tidak menghambat dari proses perencanaan, pelaksanaan, sehingga berimbas ke penyerapan.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Sonny Tandra, terjadi dinamika merespon situasi terkini perkembangan wabah Covid-19 yang semakin mengganas. Sedikitnya ada empat poin penting dari lalulintas pendapat yang dilahirkan kemarin itu, yakni isolasi terpusat, tempat isolasi diusulkan di hotel atau penginapan yang saat ini ditutup atau berhenti beroperasi, memperkuat nakes dan membayyar insentifnya tepat waktu, kesediaan oksigen, APD nakes, dan memperbanyak sosialisasi di lapangan.

- Periklanan -

Menurut Ketua DPRD Sulteng Hj. Nilam Sari Lawira, dalam rapat kali ini bukan lagi memperbanyak diskusi tetapi lebih banyak evaluasi dan melakukan action.

“Kita sudah berkali-kali membahas di beberapa kali rapat Pansus sebelumnya. Sudah cukup itu, kita perlu action sekarang. Bagaimana Pemprov menyusun rencana aksinya sekarang. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan, untuk menyelamatkan warga masyarakat kita agar tidak terpapar dari wabah Covid-19 ini,” tegas Ketua Nilam Sari.

Semprotan dari Nilam Sari cukup efektif, semua peserta rapatpun menyusun strategi baru untuk menanggulangi semakin dahsyatnya wabah ini. Termasuk anggaran yang banyak dipersoalkan dan dipertanyakan dalam rapat kemarin.

Muharam Nurdin juga selaku Wakil Ketua DPRD Sulteng, menyatakan, bahwa dalam penanganan ini tidak bisa biasa-biasa saja, tetapi dengan cara luar biasa. Dalam situasi darurat.

“Dalam rapat ini kok gagasan yang disampaikan hanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Kita saat ini kan lagi darurat. Mari kita berpikir saat ini dalam pikiran keadaan darurat. Nah, apa gagasan kita itu. Rencana aksinya bagaimana dalam konsepsi darurat ini,” cetus Muharram.

Menurut Kepala Badan Pendapatan dan Aset daerah, Bachran, anggaran Rp 153 miliar lebih sudah cukup untuk bergerak. Untuk mencairkan uangnya itu tergantung dari OPD terkait. “Uangnya sudah ada, tinggal OPD yang akan menggunakannya bagaimana. Tentu sesuai prosedurnya,” tegas Bachran.

Alur anggaran kata Bachran juga mengalir efektif ke seluruh kabupaten dan kota, yang disponsori oleh masing-masing kepala daerahnya. Hingga bisa melakukan perencanaan atau rencana aksi dengan baik.

Dari pihak Polri dan TNI, melalui Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako menyatakan sangat mendukung kerja-kerja Tim Satgas Penanggulangan wabah Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Misalnya dengan program serbuan Vaksinasi yang terbilang sukses dan berjalan lancar di Sulteng.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.