Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pangkalan Elpiji 3 Kg Jualan di Kantor Lurah

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi elpiji 3 Kg. (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Untuk mengantisipasi penjualan elpiji bersubsidi 3 Kg yang tidak tepat sasaran, Pertamina atas permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mulai hari ini, Kamis (7/9) akan mengalihkan penjualan elpiji 3 Kg yang selama ini dijual di pangkalan masing-masing, untuk sementara dipusatkan di kantor Kelurahan.

“Besok (hari ini, Red) pangkalan akan jualan di Kantor Kelurahan,” ujar Sales Eksekutif Elpiji V Pertamina Sulawesi Tengah (Sulteng), Bastian Wibowo kepada Radar Sulteng, kemarin (6/9).

Bastian menjelaskan, tidak akan ada penambahan kuota tabung dari pelaksanaan penjualan di Kelurahan ini. Dia menjelaskan yang dilakukan hanyalah pemindahan titik penjualan yang selama ini dilakukan di pangkalan masing-masing. Selama sepekan ini, pangkalan akan dipusatkan untuk melakukan penjualan di kantor Kelurahan.

“Di Palu ada 7 agen. Setiap agen minimal mendistribusikan 1 truk tabung elpiji 3 kg ke pangkalan-pangkalan. Dalam 1 truk, terdapat 560 tabung bila dikalikan tujuh pangkalan maka dalam sehari ada 3920 tabung yang siap dijual,” terangnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat Hiswana Migas Sulteng, H Syamsudin Oemar turut meluruskan polemik tentang keberadaan pengecer elpiji 3 kg. Tanggungjawab Pertamina dalam mendistribusikan elpiji bersubsidi yang menjadi program pemerintah katanya, sudah dilakukan sesuai prosedur mulai dari Pertamina, Agen dan Pangkalan. ‘’Diluar dari sistem tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Palu karena Pemkot lah yang memiliki instrumen hukum maupun peraturan daerah (Perda). Untuk Pangkalan dan agen aturannya jelas dan yang menjual elpiji di atas HET langsung diberikan sanksi tegas,’’ kata  mantan Ketua Hiswana Migas Sulteng dua periode itu.

Semestinya lanjut Syamsudin, keberadaan pengecer yang merupakan bagian dari masyarakat Kota Palu perlu ditata agar elpiji bersubsidi tersebut dijual dengan harga yang wajar. ‘’Kalau masih juga melanggar harus diberikan tindakan tegas karena usaha yang dimiliki pengecer prosedurnya melalui dari dinas terkait yang ada di Pemkot Palu,’’ jelas Syamsudin.

Intinya tegas Syamsudin, kewenangan pengecer elpiji menjadi tanggungjawab Pemkot Palu, baik dalam hal pembinaan maupun sanksi terhadap pelanggar aturan-aturan yang ada di Pemerintah Kota Palu. Sebaliknya, bila terjadi pelanggaran pada Agen maupun pangkalan yang berhak memberikan sanksi dari Pertamina karena regulasinya juga sudah jelas. Sekali lagi tegas Syamsudin, yang berhak menggunakan elpiji 3 Kg adalah masyarakat kurang mampu dan memiliki penghasilan dibawah dari Rp1,5 Juta per bulan. (saf)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.