Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Paliudju Wakili Rekan-rekannya Pertanyakan Remisi Bencana

PALU-Usulan pemberian remisi dampak gempa bumi yang terjadi 28 September 2018 silam, bagi kurang lebih 400 warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas II A Palu, menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulteng, yang hingga saat ini belum terealisasikan. Sejak pertama kali pemerintah mengutarakan janji serta komitmennya itu sekitar November 2018, mereka (Warbinpas, Red) tak henti pula menunggu kabar bagaimana hasil pemberian remisi gempa tersebut, yang pengusulannya telah diupayakan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng dalam hal ini Lapas Klas II A Palu.

Oleh karena tidak ingin meluluhkan harapan dan penantian ratusan warbinpas, serta guna memberikan gambaran usulan pemberian remisi tersebut, Kepala Lapas Klas II A Palu, Adhi Yanriko Mastur berserta jajaran pegawainya menggelar pertemuan bersama puluhan perwakilan setiap blok warbinpas di aula Lapas Klas II A Palu, Rabu (3/7) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Kalapas Klas II A Palu ini, menyampaikan hasil informasi dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI mengenai remisi gempa tersebut, baik yang diperolehnya langsung saat ke Jakarta, maupun yang diteruskan oleh kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng Suprapto SH, kepada dirinya lewat pesan Whatsapp.

“Informasi dari Dirjenpas yang disampaikan Kadivpas Kemkumham Sulteng Suprapto adalah hasil pertemuan beliau (Kadivpas) dengan Dirjenpas di Jakarta. Diperoleh informasi bahwa mengenai remisi gempa (bencana) itu sudah berada di Sekretariat Negara. Dan itu sudah pasti akan turun,” kata Kalapas menerangkan informasi dari Dirjenpas Kemenkumham RI.

Hanya saja, Lanjut Adhi menerangkan Informasi yang diperolehnya bahwa nantinya hasil usulan remisi gempa tersebut akan turun dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Dan saat ini masih menunggu proses itu. Selanjutnya berdasarkan Keppres itu, pengelolaan pemberian remisi khusus gempa itu akan dilakukan oleh pihak Lapas Klas II A Palu. Termasuk akan kembali akan mengumpul warbinpas dan akan mensosialisasikan terlebih dahulu Keppres tersebut jika telah turun.

“Ibu Dirjenpas Kemkumham RI, menyampaikan bahwa ketika Kepres itu, turun bukan hanya dalam bentuk remisi saja. Tetapi dalam bentuk remisi, grasi dan amnesti, karena di antaranya ada Warbinpas yang dihukum seumur hidup,” sebut Adhi.

Bahkan informasi dari Dirjenpas Kemkumham RI tambah Kalapas, remisi gempa yang diusulkan dan akan turun nantinya besarnya tidak main main, yakni pengurangan setengah dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Olehnya, lanjut Adhi menyampaikan bahwa, karena masih berproses di Sekretariar Negara dan masih menunggu selesainya pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, warbinpas di Lapas Klas II A Palu, diharapkan untuk bersabar.

“Jadi bukan tidak turun-turun, tetap akan turun dan nanti akan dalam bentuk Keppres. Jadi saya mohon warga binaan pemasyarakatan Lapas Palu, untuk bersabar,” tandasnya.

Beberapa warbinpas atau Napi Tipikor turut hadir dalam pertemuan itu, salah satunya adalah mantan Gubernur Sulteng H Bandjela Paliudju. Orang yang pernah memimpin masyarakat Sulteng ini bahkan sempat mengutarakan pertanyaan dalam pertemuan itu, mengenai remisi gempa tersebut. Pertanyaannya-pertanyaan Warbinpas lainnya hanya ditutup dengan menunggu turunnya usulan pemberian remisi itu yang direncanakan dalam bentuk Keppres.(cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.