Ormas Ini Diduga Ilegal, Polisi Periksa Pengurusnya

- Periklanan -

PALU – Sat Reskrim Polres Palu memeriksa pengurus Ormas Task Force Geruda Macan Putih. Yang mana ormas ini belum diketahui keabsahan legal hukumnya. Keberadaan organisasi ini terungkap setelah diamankan salah seorang anggota organisasi tersebut, karena melakukan perlawanan kepada anggota Sat Lantas Polres Palu saat hendak ditilang.

Salah seorang anggota Organisasi Task Force Geruda Macan Putih lengkap dengan seragamnya diamankan di Polres Palu. (Foto: Wahono)

Irwan, Ketua Kosong Tiga Provinsi Sulteng Kota Palu Organisasi Lap Force Geruda Macan Putih, mengatakan bahwa sampai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Sat Reskrim Polres Palu, awalnya bahwa anggotanya berdebat dengan salah satu anggota Sat Lantas Polres Palu, pada 23 Mei 2018, sampai anggotanya harus memperkenalkan diri lembaga organisasinya. “Cekcok sampai merembes ke organisasi ini,” jelas Irwan di ruang Sat Reskrim Polres Palu Kamis (24/5).

Irwan mengaku saat bergabung tidak lah disengaja. Awalnya hanya melakukan perbincangan di rumah temanya yang terletak di jalan Kihajar Dewantoro, Kota Palu, dengan tujuan mengawasi aset negara. Dirinya mulai masuk organisasi tersebut di akhir 2016 yang diajak oleh Pimpinan Wilayah, Aristo yang memberikan kartu anggota dan surat tugas. Selama dirinya menjabat dan menjadi anggota tidak ada yang dibuat oleh organisasi ini.

“Karena kita disuruh untuk mengawasi aset negara. Selama saya menjabat juga belum melihat sama sekali bukti keabsahan surat dari lembaga organisasi ini,” ungkapnya,.

- Periklanan -

Yang memotivasinya bergabung di organisasi ini, Irwan melihat dari tugas yang diberikan untuk mengawasi aset negara cukuplah bagus, karena dapat membantu aparat untuk mengurangi adanya tindakan korupsi. Namun diakuinya sampai saat ini belum ada instruksi dari pimpinan untuk bergerak. “Kami boleh bergerak bila menunggu perintah dari pusat untuk ditempatkan dimana pengawasannya,” katanya.

Ia bahkan mengatakan bahwa belum ada kantor untuk di wilayah Palu, dan Markas lembaga organisasi ini berada di Kabupaten Parimo. “Pimpinan Markas sudah ada pernyataan untuk datang, namun ada sedikit kendala ke Palu. Dan untuk anggota di Sulteng ada 100 anggota yang sudah bergabung, dan saya nyatakan ini adalah lembaga negara, karena di KTA kita itu bukan NIP tetapi NIN (Nomor Induk Negera),” jelasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Palu, AKP Holmes Saragi, menyampaikan bahwa dengan adanya kejadian lembaga organisasi yang belum diketahui legalitas hukumnya ini akan dikoordinasi kepada Polres Palu maupun Polres lainnya jajaran Polda Sulteng, agar tidak ada korban penipuan yang dilakukan lembaga organisasi ini. “Sementara dari hasil koordinasi kita dengan Kesbang Pol bahwa lembaga organisasi ini belum ada terdaftar. Karena kita liat di wilayah Sorong, Papua dan Riau, Sumatra sudah terjadi adanya tindak penipuan dengan organisasi yang sama, yaitu Tas Force Garuda Macan Putih,” katanya.

Diakui Holmes, belum lama menerima sebuah panggilan dari telepon genggamnya dari salah satu pimpinan organisasi tersebut, namun dirinya meminta agar pimpinannya segera hadir dan membawa dokumen-dokumen legalitas organisasi ini. “Tapi malah beradu argumen, dan saya tetap meminta dirinya untuk hadir di Polres Palu untuk dimintai keterangan,” ungkapnya.

Dan yang telah dimintai keterangan dinyatakan sebagai korban, agar tidak ada korban, sehingga ini menjadi pencegahan agar tidak ada timbul korban, karena modus sandi yang dijalankan adalah sejenis dengan UINSINDO yang diketahui banyak menipu warga Indonesia. “Organisasi ini membuat selembaran, mulai dari Presiden Amerika L.Sarif dan Presiden Republik Indonesia L.Sarif, dengan melihat selebaran mereka inilah secara tidak langsung mereka menganggap presiden yang sah saat ini bukanlah Jokowi, makanya ideologi organisasi ini kemana?” jelas Holmes.

Kasat Reskrim, menjelaskan apabila ideologi yang sebetulnya organisasi ini sudah menganggap Presidennya adalah L.Sarif maka bukan ideologi Pancasila. “Apabila kita mengacu kepada Perpu tentang Ormas sudah bisa diberikan sanksi Pidana, namun karena ini baru pertama kali, sehingga kita mengambil keterangan dan menunggu pimpinannya,” tegasnya.(who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.