PALU– Gubernur H Longki Djanggola terus mendorong percepatan pembangunan, termasuk peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan perekonomian masyarakat. Karena itu Gubernur mendorong para investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah.
Berbagai langkah dilakukan untuk menarik minat investor. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Sulteng dilakukan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian penanaman modal, serta memberikan data dan informasi penanaman modal.
Kepala DPMPTSP CH Shandra Tobondo mengatakan, terbitnya Perpres No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengharuskan pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Pemprov Sulteng telah membentuk Satgas Percepatan Berusaha yang diketuai Sekdaprov. Diharapkan melalui sistem yang ada akan terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan sistem yang ada di BKPM.
Perpres No 91/2017 ini salah satu implementasinya adalah percepatan melalui penerapan izin berusaha terintegrasi (one single submission). Terkait one single submission, Sulteng, Kota Batam, dan Kabupaten Purwakarta dijadikan percontohan di Indonesia. Sebab Sulteng telah menggunakan aplikasi e-siidat, yang dinilai sangat layak dikembangkan dengan adanya Perpres 91/2017.
Untuk realisasi investasi di Sulteng, jelas Shandra, secara keseluruhan telah dicapai sebesar 107,6 persen dari target BKPM sebesar Rp21 triliun. Hasil ini menempatkan Sulteng pada urutan 11 se Indonesia dan di peringkat pertama se Sulawesi.
‘’Dengan capaian ini, Sulawesi Tengah menjadi daerah yang meng-support capaian investasi nasional,’’ ungkap Shandra.
‘’Secara keseluruhan dari target Rp21 triliun, nilai investasi yang dicapai Sulawesi Tengah sebesar Rp22,5 triliun. Tingginya realisasi investasi ini tidak lepas dari kebijakan serta kemudahan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur,’’ katanya.
Dari nilai investasi, realisasi PMDN sebesar Rp1,9 triliun dan PMA Rp20,6 triliun. Realisasi berdasarkan wilayah, Kabupaten Morowali Rp17,4 triliun, Banggai Rp2,7 triliun, Poso Rp1,5 triliun, Morowali Utara Rp311 Miliar, dan Kota Palu Rp260 miliar.
Untuk sektor bidang usaha yang memiliki nilai realisasi terbesar sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik Rp13,9 triliun. Diikuti industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi Rp3,9 triliun, listrik air dan gas Rp2,9 triliun, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp700 miliar, dan hotel dan restoran Rp2,4 miliar.
Untuk Tahun 2018, BKPM menetapkan target investasi Sulteng Rp20 triliun lebih. Target tersebut harapkan bisa terealisasi melampaui seperti tahun sebelumnya.
‘’Kita akan berupaya agar target dari BKPM bisa tercapai. Mudah-mudahan melampaui target. Saat ini satu perusahaan penghasil karbon di bawah PT IMIP dalam penyelesaian AMDAL yang akan menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi,’’ terang Shandra.
Shandra optimis atas percepatan realisasi investasi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Pengurangan Pajak (Tax Holiday) untuk perusahaan yang melakukan investasi baru mendapatkan fasilitas bebas pajak penghasilan bagi perusahaan yang berinvestasi minimal Rp 500 miliar.
Selain itu percepatan realisasi investasi ditunjang dengan Perpres No 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dimana satu pekerja dapat dipekerjakan di dua perusahaan. Optimisme investasi Sulteng juga datang dari zona kawasan ekonomi KEK Palu yang saat ini sudah ada 13 investor. ‘’Diharapkan bisa direalisasikan di tahun 2018 ini,’’ ujarnya. (awl)
