Operasi Tinombala Tetap Dilanjutkan

- Periklanan -

PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Sulteng Irjen Syafril Nursal, yang digelar secara tertutup, Kamis (2/7). Akibatnya wartawan dan beberapa organisasi masyarakat (ormas) seperti Tim Pembela Muslim (TPM), Lembaga Pelindung Islam (LPI) Poso, serta Forum Umat Islam (FUI) yang menggagas dan telah bermohon kepada DPRD Sulteng untuk menggelar RDP berkali-kali tak bisa masuk. Bahkan anggota DPRD Poso pun harus bersitegang dengan penjaga pintu ruang sidang utama DPRD agar bisa masuk kedalamnya mengikuti RDP tersebut.

Mengenai insiden ini, diklarifikasi Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, usai RDP yang telah menyita perhatian.

“Yang benar ini adalah rapat Komisi I dengan mitra kerja, yaitu TNI dan Polri, dalam hal ini Polda Sulteng dan Korem 132 Tadulako,” kata Sri Indraningsing Lalusu.

Dijelaskannya, namun tadi, setelah kejadian ada pihak yang mau masuk ke dalam RDP, dirinya kaget. Karena dia tahu hasil rapat komisi I memutuskan akan menggelar rapat mitra kerja yaitu Polda dan Korem. “Kami utamakan dari pihak Polda, lalu besoknya via WhatsApp (WA) dijelaskan untuk rapat dengan TNI karena kami dengar operasi yang lalu dan yang akan datang akan melibatkan TNI, maka Komisi I mengundang Korem sebagai tambahan undangan,” ujarnya.

Karena, kata Sri, setelah menggelar RDP dengan mitra kerja Komisi I, akan dilaporkan ke pimpinan DPRD Sulteng yang akan melakukan rapat diperluas mengundang pihak-pihak lain, dan bukan Ketua Komisi I lagi yang memimpin, tetapi pimpinan DPRD Sulteng. Sri juga memprotes jadwal dan tempat rapat yang sama dengan jam yang sama pula.

Dalam paparannya tentang keberadaan Operasi Tinombala, Kapolda Sulteng Syafril Nursal menyatakan dengan tegas Operasi Tinombala tetap dilaksanakan dan tidak akan pernah dihentikan, kecuali terorismenya sudah habis dan tidak ada lagi di daerah yang selama ini menjadi tempat persembunyian Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin Ali Kalora.

“Operasi Tinombala ini tetap kita lanjutkan, tetap kita laksanakan, dan tidak pernah akan dihentikan. Jangankan dihentikan kita kendorkan saja operasi ini kita sangat khawatir ini akan terus berkembang. Kecuali sudah habis anggota MIT di atas Gunung Biru wilayah Kabupaten Poso sana barulah mungkin operasi ini dihentikan,’’ tegas Kapolda.

Kapolda menyatakan, dengan adanya RDP ini akan mengakhiri polemik yang terjadi. Maka dicari jalannya yang terbaik, dengan adanya operasi Tinombala ini, tidak cukup dengan penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh Polri dan TNI pada saat ini. Tetapi perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif melibatkan semua instansi, semua stakeholder terkait.

“Sebab kalau hanya dengan dilakukannya operasi penangkapan atau operasi penegakan hukum terhadap para DPO yang ada di gunung itu (Gunung Biru), kalau tidak diikuti dengan kegiatan-kegiatan komprehensif di bawah ini terutama adalah memutus mata rantai terorisme. Dalam evaluasi Operasi Tinombala itu terjadi fluktuasi. Ditangkap lima naik lagi tujuh. Ditangkap tiga naik delapan. Ini terus terjadi maka kami pahami Operasi Tinombala itu berlangsung dengan sangat lama,’’ ujarnya.

“Tetapi bukan berarti Operasi Tinombala itu tidak berhasil. Tidak. Tetapi karena terjadinya fluktuasi. Penangkapan non DPO juga banyak yang ditangkap, masih banyak simpatisan yang mendukung kegiatan MIT,” tambah Kapolda Syafril.

- Periklanan -

Karena itu Kapolda meminta kepada DPRD Sulteng dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk membentuk tim terpadu, guna menyelesaikan persoalan prinsipal ini. “Selama kita tidak bisa menyelesaikan masih saja ada orang yang mendoktrin teroris, maka kita khawatir teroris tidak akan berkurang,’’ bebernya.

Dirinya berharap, jangan sampai negeri atau daerah yang kaya ini diobok-obok oleh orang yang tidak jelas asalnya. Sebab selain MIT di Gunung Biru itu tidak murni lagi orang Poso, tetapi ada dari kelompok Nusa Tenggara Barat (NTB), bahkan ada juga dari Banten, dan dari Ambon. Kapolda juga mengatakan sempalan ISIS juga bahkan sudah bergabung dengan kelompok MIT ini.

‘’Karena itu kita harus waspada, dan tidak kita biarkan orang-orang ini masih bercokol di Gunung Biru Poso. Saya setiap minggu selalu meninjau langsung di daerah ini,’’ tutur Kapolda.

Menurutnya, kekuatan MIT juga didukung oleh suplai logistik dari simpatisannya, berupa power bank, bateray, senter, amunisi, perlengkapan tempur dan pakaian untuk survive di hutan. Selalu lolos, dan inilah yang akan diputus oleh aparat Polri dan TNI.

‘’Saya dan Pak Danrem, selalu berkoordinasi untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di area tersebut. Kami rutin meninjau dengan helikopter,’’ ungkapnya.

Kita sama tahu, kata Kapolda, ada 600 kombatan ISIS yang bubaran Syria dan lain sebagainya itu. Meskipun pemerintah mengatakan tidak akan mengembalikan mereka ke Indonesia tetapi pertanyaan kita sekarang mereka itu berada dimana sekarang. Kita tidak ingin daerah kita menjadi basis terorisme. Menjadi ibukota teroris. Ini menjadi kegetiran kita bersama,’’ tandas Kapolda.

Sedangkan personel yang bertugas di Gunung Biru adalah para prajurit pilihan. Dari 300 prajurit yang akan direkrut hanya 120 orang bisa lulus tes. Dan mereka inilah yang bertugas sekarang di Poso. “Tesnya adalah survival di hutan, mahir menembak. Sabar, tidak tergesa-gesa, kuat dan ulet, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya personel ini orang-orang pilihan. Mereka lah yang menjalankan tugas saat ini di Gunung Biru,’’ beber Kapolda lagi.

Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap tim ini sangat tinggi. Meski misalnya ada masyarakat yang tertembak itu sudah akses (dampak) dari Operasi Tinombala yang digelar di tengah-tengah masyarakat, yang bersentuhan langsung, di Kabupaten Poso. “ Kalau ada masyarakat yang kena tembak itu merupakan salah satu akses dari diterapkannya Operasi Tinombala, “ kata Sayfril Nursal, yang saat itu hadir bersama pembantu-pembantunya seperti antara lain Irwasda, Dir Reskrimum, Dir Reskrimsus, Dir Intelkam, dan Bid Propam.

Sejauh ini, Operasi Tinombala sudah beberapa kali berganti nama, sejak Bumi Sintuwu Maroso dilakukan perjanjian damai di Kota Malino Sulteng, yang digagas mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Mulai dari Operasi Sadar Maleo tahun 2000, Operasi Sintuwu Maroso I sampai dengan Sintuwu Maroso VII tahun 2005, Operasi Lesto Dago tahun 2006, Operasi penyergapan Tibo Cs 2006, Operasi Aman Maleo 2010, hingga Operasi Tinombala 2020.

Dalam catatan Polda Sulteng, dari operasi pertama Sadar Maleo I tahun 2000 hingga Operasi Aman Maleo tahun 2010, tercatat korban meninggal dunia dari masyarakat biasa 58 orang, korban luka 67 orang, teroris 16 orang, anggota Polri meninggal dunia sebanyak 3 orang, dan luka 6 orang. Sedangkan anggota TNI nihil.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.