alexametrics Oknum Wartawan Disomasi Kuasa Hukum Longki Djanggola – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Oknum Wartawan Disomasi Kuasa Hukum Longki Djanggola

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Hukum Longki Djanggola///JDl
PALU-Mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Longki Djanggola melalui kuasa hukumnya, Salmin Hedar, SH, Advokat/Konsultan Hukum telah melakukan somasi atau surat peringatan keras kepada salah seorang oknum wartawan, bernama Siradjudin alias Safarudin Udin, yang mengaku asal Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dan kini berdomisili di Jakarta.

Oknum wartawan ini disomasi Longki Djanggola terkait postingan dia di media sosial (medsos) Facebook (Fb). Ada beberapa akun digunakannya untuk memframing Longki Djanggola, seolah-olah benar terjadi. Pertama di akun Fb DPN, Forum Komunikasi Keluarga Besar Kejaksaan (FKKBK), Rusdy Mastura Center (RMC), dan di akun Siradjudin sendiri. Akibat postingan itu Longki Djanggola merasa tidak nyaman hingga dijukanlah gugatan (somasi) ini.

Kepada Radar Sulteng, Minggu (5/12), Salmin membeberkan kronoliogis terjadinya postingan, yaitu pada 2 November 2021, terbit sebuah berita dan di posting di grub Fb DPN dan di FKKBK dengan judul “Jaksa Agung : Saya Yakin Belum Ada Daerah Bersih dari Korupsi, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan tergeting, tetapi saya yakin belum ada daerah yang bersih dari korupsi, kecuali saudara mampu membuktikan sebaliknya kepada saya.”

Postingan berita dari statemen Jaksa Agung ini dikomentari oleh pelaku (Siradjudin, red) dengan narasi yang tidak meng-enakkan. Pelaku mengomentari pernyataan Jaksa Agung itu di grup Fb DPN dan di FKKBK, dengan menuduh mantan Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, melakukan korupsi dana bantuan pasca bencana alam pada 28 September 2018, memiliki rumah pribadi dan apartemen di Jakarta dengan harga puluhan milliar, serta memiliki puluhan alat berat berupa tronton yang dioperasikan di Kalimantan.

Sebelumnya, pelaku sempat memberikan komentar di Fb grup DPN dan di Fb FKKBK, pelaku juga memposting ke grub Rusdy Mastura Center (RMC) pada 14 Oktober 2021.

Di akun ini, pelaku memposting, dengan kata-kata “Saya tertarik membaca berita koran tentang korupsi pejabat di Palu zaman rezimnya Longki dan saya tertarik melihat dan membacanya. Pejabat yang turun di lapangan langsung kerja. Bapak Presiden dan Menteri aja turun lapangan langsung kerja. Tentang pembangunan nasional, dengan pertanyaan kenapa kita banyak rapat terus-menerus di posting”.

Selanjutnya, pelaku membagikan/menyebarkan postingan DPN FKKBK, dan ke grup Facebook Rusdy Mastura Center (RMC) pada 2 November 2021, dan berkomentar. Selain itu pelaku menyebarkan/memposting ke akun Facebook pribadi pelaku dengan berkomentar yang intinya, “menuduh Longki Djanggola mantan Gubernur Sulawesi Tengah korupsi dana bantuan bencana alam ratusan miliar, dan Periksa Kadis Bencana Alam kok tiba-tiba pensiun dini pada saat selesai bencana alam, serta meminta Jaksa Agung RI melakukan pemeriksaan dan audit.”

Disebutkan Salmin, kedua grup DPN dan FKKBK bersifat terbuka (bukan private) yang dapat dilihat oleh semua orang, dengan follower 2,4 ribu anggota, dan grup RMC 26 ribu pengikut. Sedangkan akun Fb Safarudin Udin memiliki 417 teman, juga bersifat terbuka (bukan private).

“ Itu artinya postingan/komentar saudara dengan cara memfitnah dengan menyebarkan postingan tanpa didukung oleh bukti dan fakta, sehingga sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Klien kami, baik selaku pribadi, Ketua Dewan Kehormataan Keadatan (Tomaoge) Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Mautong, serta selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah (Sulteng), “ sebut Salmin Hedar dalam somasinya.

Ditegaskan Salmin hedar, postingan/komentar yang dibuat/disebarkan oleh saudara Siradjudin dikategorikan sebagai perbuatan delik/Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatikan RI, Jaksa Agung RI dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan surat Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

“ Aturan ini mengatur, terkait penerapan Pasal 27 ayat (3) bukan di titik beratkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakuka nsecara sengaja dengan maksud mendistribusikan atau mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP), criteria diketahu iumum bias berupa unggahan pada akunsosial media dengan pengaturan bisa di akses publkc, unggahan konten menyiarkan sesuatu pada aplikasi grub percakapan dengan sifat grub terbuka, dimana siapapun bias bergabung dalam grub tersebut (sebagaimana diuraikan point 3 di atas”.

Bahwa, tambah Salmin, jika benar saudara sebagai wartawan postingan/komentar dibagikan tersebut bukanlah sebuah berita Pers yang mendapat perlindungan melalui Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“ Sehingga klien kami, tidak perlu melakukan hak jawab dan mengajukan pengaduan ke Dewan Pers, karena saudara bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan pidana yang saudara lakukan. Oleh karena itu, klien kami dapat mengajukan Pengaduan (delikabsolut) kepada Kepolisan Republik (Polri), namun sebelumnya kami mengajukan Somasi/Peringatan kepada saudara agar mencabut postingan komentar saudara dan memposting permintaan maaf saudara kepada H. Longki Djanggola, (Klien kami) melalui akun pribadi saudara ke grub DPN FKKBK dan grub RMC, dan ke akun Facebook pribadi saudara atas nama dan Siraj Siraj, serta pada media cetak dan media online yang ditentukan oleh kami (Kuasa Hukum), “ papar Salmin Hedar.

Diakhir keterangan somasinya, Salmin Hedar menjelaskan Somasi atau Peringatan ini diajukan kepada saudara dalam tenggang waktu 2 (dua) hari terhitung sejak pelaku menerima Somasi/Peringatan ini atau dapat menghubungi nomor telepon Salmin Hedar.

“ Apabila saudara tidak mencabut dan meminta maaf kepada klien kami dalam tenggang waktu dua hari tersebut, maka kami akan melaporkan/mengadukan saudara pada Kepolisan Republik Indonesia Cq Polda Sulawesi Tengah, “ tegasnya.

Kepada Radar Sulteng, Salmin juga menjelaskan, pelaku Siradjudin, telah memberikan permohonan maafnya lewat sebuah tayangan video yang direkamnya dan dikirim di WhatsApp (WA), kemudian membacakan surat permohonan maafnya ditujukan ke Kuasa Hukum Longki Djanggola, Salmin Hedar tetapi tidak semua dibacakan secara lisan.

“ Klien kami bapak Longki Djanggola merasa tidak puas juga setelah beliau mendengarkan dan menonton video pernyatan permintaan maaf dari Siradjudin, karena tidak dibacakan semua. Secara lisannya sangat singkat. Ditambah lagi belum semua akun medsos grup disampaikan pelaku. Baru disampaikan itu di grup RMC, “ ungkap Salmin Hedar.

Salmin mendesak agar pernyataan permintaan maaf itu diposting di akun medsos Fb ditempat yang sama dia memposting komentarnya, yaitu di Fb DPN, Fb FKKBK, Fb RMC, serta akun pribadinya.

“ Bahwa kami menyuruh dia untuk memposting di akun pribadinya, dan di forum kejaksaan. Baru dua dia posting pernyataan permintaan maafnya, sisanya di Rusdi Mastura Center. Tetapi di Rusdi Mastura Center tidak bisa kita melihat apakah dia sudah mempostingnya atau tidak. Karena grub tersebut sudah bersifat private, “ bebernya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.