alexametrics Oknum PPK BPBD Donggala Diduga Menghambat Pencairan Aplikator – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Oknum PPK BPBD Donggala Diduga Menghambat Pencairan Aplikator

Mestinya Sudah Layak dan Harus Dibayarkan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Relawan Pasigala bangkit, yang juga Ketua Dewan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B), Moh. Raslin, kembali menyoroti adanya oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD Donggala yang diduga menghambat dan menghalangi pencairan Aplikator yang sudah layak dibayarkan.

“Inilah salah satu faktor penghambat keterlambaran pembangunan Rumah Stimulan di Kabupaten Donggala adalah oknum PPK dan Koorfas. Mereka tidak sadar bahwa Aplikator sudah bekerja maksimal dan ngos-ngosan di lapangan membantu beban para pemangku kepentingan ini, agar warga penerima manfaat yang masih tinggal di hunian sementara (Huntara) segera mendapatkan hunian yang layak, “ ungkap Moh. Raslin, kepada Radar Sulteng, Rabu (17/2).

Raslin lalu memberi contoh, yakni beberapa unit bangunan stimulan yang ada di Desa Enu, Kaliburu, Labuan Panimba, Labuan Toposo Kabupaten Donggala yang telah selesai dikerjakan Aplikator dan sudah ditempati oleh penerima manfaat sampai saat ini belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala melalui BPBD Donggala. Padahal rumah stimulan Riko Kontraktual tersebut telah lama selesai dibangun.

Mendapati adanya permasalahan tersebut, Moh. Raslin angkat bicara dan membenarkan ulah oknum PPK tersebut. Dalam rilis persnya yang dikirim ke redaksi Raslin mengungkapkan kekesalannya kepada oknum ini.

Kata Raslin tidak sedikit biaya, tenaga dan waktu tersita membawa warga penerima manfaat yang belum terdata namun oknum ini sangat sulit ditemui.

“Ditelpon tidak pernah diangkat, mereka acuh cuek seperti tidak menyadari bahwa mereka pejabat publik yang setiap saat bisa melayani warganya yang belum mendapatkan kepastian untuk mendapatkan haknya dibangunkan rumah stimulan, “paparnya.

Karena itu, Raslin menduga kuat, bahwa salah satu faktor keterlambatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Donggala disebabkan oleh oknum PPK ini. Sangat jelas bahwa faktor penghambat pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Instan Stimulan Kabupaten Donggala bersumber dari
pemangku kepentingan ini.

“ Oknum PPK ini sangat angkuh, bak jagoan yang sangat susah dicari, hampir semua Aplikator mengeluhkan kinerjanya. Secara terang-terangan oknum PPK ini tidak amanah dalam menindaklanjuti dan menjalankan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Sulteng dan daerah-daerah lain yang terdampak bencana, “sebut Raslin lagi.

Malaikatpun akan marah, kata Raslin, melihat kinerja oknum PPK ini. Sudah masuk 29 bulan lamanya atau 870 hari kalender terhitung dari 28 September 2018 sampai dengan berita ini diturunkan masih terdapat sejumlah bangunan rusak sedang terbengkalai dan Riko Kontraktual yang sudah selesai dibangun namun oknum PPK ini masih menunda-nunda pencairannya. “Ada apa sebenarnya, “ pungkasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.