Oknum PPK BPBD Donggala Diduga Menghambat Pembangunan Huntap di Sirenja

- Periklanan -

DONGGALA-Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya di Sulawesi Tengah (Sulteng) di bulan November 2018 yang lalu, melihat langsung percepatan pembangunan rehabilitasi (rehab) dan rekonstruksi (rekon) hunian tetap (Huntap) pascabencana di Sulteng.

Presiden Jokowi telah menekankan kepada stakeholder atau semua unsur pemangku kepentingan, termasuk Aplikator yang membangun Huntap pascabencana di Sulteng, agar para korban bencana dalam hal ini masyarakat penerima bantuan perumahan stimulan sudah harus menempati Huntap sebelum lebaran Idul Fitri, April 2020 mendatang.

Menurut salah seorang relawan, yang juga Ketua Dewan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Forum Pemuda Kaili Bangkit yang terkoneksi langsung dengan aksi gerak cepat Korem 132 Tadulako, Moh. Raslin, bahwa di Kabupaten Donggala sendiri, ada 120 titik rumah Insitu tersebar dibeberapa desa di wilayah Kecamatan Sirenja, meliputi Desa Tanjung Padang, Dampal, Balentuma, Sipi, Sibado, dan Lende mulai 27 Desember 2019 sampai dengan 4 Februari 2020, atau sekitar 39 hari tidak ada progres sama sekali.

“Padahal begitu banyak Aplikator di Palu yang siap mengerjakan pembangunan tersebut namun diduga tidak diberi ruang oleh oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Donggala. Diduga, mereka (PPK BPBD, red) telah merekomendasikan aplikator versi mereka yang sampai 3 Februari kemarin belum ada tanda-tanda pembangunan ataupun persiapan Panel di beberapa titik lokasi di Sirenja, “ ungkapnya.

Terlihat jelas, kata Moh. Raslin, betapa kepentingan oknum PPK di BPBD Donggala menambah panjang derita para pengungsi yang masih berada di tenda-tenda. Oknum-oknum tersebut tidak punya nurani terkesan menghambat pembangunan.

“ Bahwa target 4.522 rumah Insitu untuk Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala sampai bulan Februari 2020 saat ini belum adanya tanda-tanda signifikan pembangunan Huntap di wilayah tersebut, “ bebernya.

Menyikapi hal tersebut, kata Raslin, Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit FPK-B Palu Sulteng, Moh. Syarif, S.Kom, bersama Moh Raslin, didampingi beberapa relawan lainnya, yakni Moh. Faisal dan Ardin Silimpole, Minggu (2/2) menyambangi titik-titik pembangunan Huntap tersebut di beberapa wilayah di Sirenja, dalam rangka memastikan warga mereka yang belum mendapatkan hunian.
Tim dari Forum Pemuda Kaili Bangkit ini menemukan adanya beberapa kejanggalan di lapangan, bahwa oknum PPK terkesan menghambat pembangunan di wilayah Sirenja.

Tim Forum Pemuda Kaili Bangkit menemukan bersama Pokmas berinisial IND, dan masyarakat penerima bantuan mensinyalir adanya permainan kotor oknum PPK yang telah merekomendasikan aplikator yang hanya menjanjikan masyarakat penerima bantuan namun tidak ada realisasi ataupun progres di lapangan.

- Periklanan -

“ Terlihat jelas, PPK bersama Pokmas bermain mata dan menunjuk aplikator yang hanya menjanjikan, tetapi tidak ada progresnya, “ terang masyarakat penerima bantuan kepada tim Forum dengan nada kesal.

“ Harapan kami, mari kita bersinergi bersama membangun kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, dengan melibatkan semua unsur yang berkompetensi demi percepatan rehab rekon pascabencana di Sulteng.
Karena sampai saat ini, masih ada ribuan masyarakat penerima bantuan perumahan masih menghuni tenda-tenda panas, “ tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Donggala, Dr. Ir. Akris Fattah Yunus mengatakan, BPBD Donggala dari tahun 2018 sampai dengan saat ini sudah bekerja maksimal dengan hati ikhlas untuk kemanusiaan.

Akris mengatakan, dana untuk pembangunan rumah masyarakat seluruhnya berada di rekening Pokmas. Menurut Akris, yang melakukan kontrak dengan aplikator adalah Pokmas. “PPK hanya memfasilitasi pertemuan dan mengetahui terjadinya ada yang berkontrak antara keduanya,” terang Akris.

Akris menegaskan, masyarakat yang memilih bangunan Riko (Rumah beton biasa) seluruhnya sudah berjalan dan bahkan sudah banyak selesai 100 persen. “Bahkan pemilik rumah ikut bekerja membangun. Namun yang pilih Risha adalah masyarakat yang tidak mau pusing, ingin terima jadi karena dengan alasan tertentu,” sebut Akris.

Disamping itu kata Akris, aplikator PT. Adhi Prima Mandiri Persada adalah aplikator pengganti dari sebelumnya yakni Yul-yul corporation yang telah putus kontrak.

Akris menyebutkan, pembangunan yang sudah berkontrak dan sudah dilaksanakan antara lain Kecamatan Banawa 24 unit (on progres di atas 50 persen). Kemudian Kecamatan Sirenja tepatnya Desa Balentuma 20 unit, Desa Sipi 14 unit, dan Desa Tondo 12 unit (on progres 50 persen).

Selanjutnya Akris menyebutkan, Desa Lende Ntovea 11 unit, dan Desa Ujumbou 12 unit. Menurut Akris, saat ini sementara proses kontrak peralihan dari Yul-yul corp yang juga diputus kontrak, dan akan dialihkan kepada PT. Adhi Prima Mandiri Persada. “Dan sesuai kesepakatan akan mengirim panel yang diperkirakan hari Minggu ini,” jelasnya.

Akris menambahkan, saat ini BPBD Donggala membuka ruang bagi siapapun aplikator yang ingin berpartisipasi membangun. Akris menegaskan, BPBD Donggala masih tetap tegar dan semangat bekerja untuk mempercepat proses pembangunan. “Jika ada masukan dan kritikan dari siapapun yang sifatnya membangun, dengan senang hati kami terbuka untuk menerimanya,” tandasnya.(mch/ujs)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.