Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Oknum Kades Tangkura Diduga Korupsi Dana Desa

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi(@radarbanten.com)

POSO –  Penyidik Polres Poso telah mentapkan Kepala Desa (Kades) Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Daud Laganda sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) tahun 2016.

Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiyarto mengatakan, Kades Tangkura tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah menemukan sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan penyalah gunaan DD dan ADD sebagaimana yang dilaporkan masyarakat.

“Ada beberapa kegiatan penggunaan dana desa yang dilaporkan masyarakat berpotensi merugikan negara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti cukup, maka yang bersangkutan sekarang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik,” kata Kapolres pada wartawan, Minggu (13/8).

Jenis kegiatan DD dan ADD apa saja yang diduga “menyimpang” dan dilaporkan warga ke polisi, Kapolres tak menyebutnya. Informasi yang diperoleh, kegiatan DD dan ADD yang menjerat hukum Kades Tangkura ini berupa proyek fisik desa.

Menurut Kapolres Bogiek, kasus DD dan ADD yang menjerat Kades Tangkura Daud Laganda sebelumnya sudah ditangani oleh Inspektorat Poso. Tapi kemudian dilimpahkan ke Polres. Pelimpahan kasus diduga karena kades tidak menyelesaikan temuan- temuan kegiatan yang bermasalah. “Kalau masalah seperti itu kan selalu diproses dulu secara internal oleh Pemda di Inspektorat. Pada penanganan internal itu penyelesaiannya diperintahkan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan pekerjaan atau perintah mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Tapi kalau diproses  Inspektorat ini tidak diselesaiakan oleh yang bersalah, maka biasanya Inspektorat langsung menyerahkan kasusnya ke penagak hukum, polisi atau jaksa,” ungkap Bogiek yang pernah menjabat Wakil Kapolres Poso.

Terkait DD dan ADD, diakui Bogiek, Polres Poso sudah banyak menerima informasi dan aduan masyarakat yang menyampaikan adanya indikasi dugaan penyimpangan pemanfaatan alias praktek penggunaan dilapangan. “Pada prinsipnya kami terus mengawasi. Karenanya kami berharap dalam praktek penggunaannya dana desa tepat sasaran sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat di desanya,” demikian Kapolres Bogiek. (bud)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.