Oknum Anggota PMI Donggala Dituding Palsukan SK Pengurus

- Periklanan -

DONGGALA-Dugaan kasus pencairan dana tidak wajar yang terjadi di organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Donggala, diungkapkan oleh mantan Wakil Bupati (Wabup) Donggala, Vera Elena Laruni, bahwa ada pencairan bantuan berupa dana hibah daerah tanggap bencana untuk PMI Donggala. “ Tiba-tiba sudah cair dananya, yang dilakukan oleh oknum anggota PMI, dengan mengatasnamakan dan bertindak sebagai ketua PMI, dan menugaskan beberapa orang sebagai relawan, “ ungkap Vera Elena Laruni, kepada Radar Sulteng, Senin (14/1).
Dijelaskan Vera, dalam surat tugas darurat tanggap bencana selama dua minggu, dan diperpanjang. Disurat pertama itu dia mengatasnamakan sebagai wakil ketua, setelah ini berakhir diperpanjang suratnya terus dia mengaku jadi ketua. Ketiga oknum itu adalah Hamka, Fauziah, dan Rinawati.
“ Kenapa saya sangat marah, karena selama satu setengah bulan saya terus berkomunikai dengan ketua kami di PMI provinsi, pak Hidayat Lamakarate, tapi saya belum melaporkan dulu. Namun setelah saya baca-baca, ternyata mereka bertiga ini yaitu Hamka, Fauziah, dan Rinawati bertindak sebagai Bendahara beralasan bahwa kami ini tidak ada lagi. Kami dinyatakan sibuk dan lain sebagainya, sehingga dana bencana dicairkan oleh mereka bertiga, “ terang Vera.
Fatalnya lagi kata Vera, ketiganya tidak memberi undangan dari PMI Provinsi, padahal undangannya selalu ada, dan tidak pernah disampaikan kepadanya selaku ketua yang sah. “ Mereka menganggap kami ini sudah mati, sehingga provinsi percaya begitu saja. Makanya dia bertindak sendiri, “ tambahnya.
Menurut Vera Laruni, seluruh bantuan keuangan PMI Donggala tidak pernah diketahuinya. Bahkan, bantuan yang masuk, justru masuk ke rekening Fauziah pribadi. Alasanya pada waktu itu lima hari bank belum buka. “Kalau alasan bank tutup itu masih bisa dimaafkan. Tetapi minimal harus koordinasi dengan saya selaku ketua PMI Donggala, “ tandas Vera.
Karena menurutnya, di dalam AD/RT organisasi PMI pusat, dinyatakan pencairan, penggunaan, pembelanjaan dna bantuan dari PMI harus dibelanjakan atas persetujuan ketua. “Kami sementara ini tidak pernah dilibatkan. Katakanlah kalau ketua ini tidak ada, kan ada wakil ketua bisa, “ ujarnya lagi.
Dikatakannya,dalam SK asli pengurus PMI Donggala, Fauziah itu hanyalah sebagai anggota biasa saja. Namun kemudian, dia berani membuat surat seperti layaknya seorang ketua. Hal ini sangat penting, mengingat dana hibah yang kami urus, per triwulanya itu Rp 2.750.000. “Inilah, sehingga dia mau naik jabatan di sini. Diduga SK yang dia masukan untuk pencairan dana itu menggunakan SK palsu, karena tidak ada tercantum Dewan Kehormatan. Padahal dalam AD/RT kepengurusan ada Dewan Kehormatan, “ beber Vera Elena Laruni.
Sementara itu, pengacara Vera Laruni, Sarifuddin Datu SH MH, mengomentari terjadinya pemalsuan surat kepengurusan PMI Donggala, mengatakan, dari hasil Musyawarah Kabupaten (Muskab) itu, Vera Laruni terpilih sebagai ketua PMI Kabupaten Donggala, maka lahirlah SK yang diterbitkan oleh Ketua PMI Provinsi Sulteng, dalam hal ini adalah almarhum Sudarto SH MH yang juga mantan Wakil Gubernur Sulteng. Kedudukan Vera Laruni di komposisi kepengurusan sebagai ketua, dari tanggal SK sampai sekarang tidak pernah berubah sebagai ketua.
“ Namun tiba-tiba ada proyek bantuan tanggap bencana. Kok tiba-tiba ada aktivitasnya PMI Donggala. Celakanya lagi, justru posisi ketua tertulis dengan nama orang lain. Ibu Fauziah itu, bertindak seolah-olah sebagai ketua. Dia buat surat tugas, lalu menugaskan beberapa orang untuk menjadi relawan, “papar Sarifuddin.
Dikatakan Sarifuddin, penunjukan orang sebagai relawan lewat surat tugas yang dia tandatangani Fauziah yang bertindak sebagai ketua, adalah palsu. “ Kapan dia diangkat sebagai ketua, tidak pernah. Jadi, menurut kita, dia betindak sebagai ketua maka kita anggap surat ini palsu. Palsunya itu karena dia menganggap dirinya sebagai ketua, padahal tidak pernah dianggat sebagai ketua, dan ketua ini yang sah masih berlaku sesuai dengan SK ini. Tidak pernah dirubah, diganti, dan tidak pernah dicabut, “tandasnya.
Sehingga, kata dia, dasar surat inilah sebagai bukti bahwa dia melakukan perbuatan pidana berupa pemalsuan surat, tindakan inilah yang kita laporkan. Surat tugas ini digunakan oleh sekretaris dalam membuat pertanggungjawaban pengelolaan dana. Dia buat laporan,menggunakan surat tugas. “ Surat tugas itu kan palsu. Berarti masuk kualifikasi menggunakan surat palsu, sebagai lampiran untuk mebuat laporan. Jadi, dua hal yang kita laporkan, dia membuat surat palsu dan menggunakan untuk laporan palsu, “pungkasnya.
Dikonfirmasi Rabu kemarin, Fauziah mengatakan terkait SK PMI Donggala dirinya enggan dituduh seperti yang disamapikan Vera Laruni kepada pihaknya.
“Saya tidak tau ibu Vera memakai dasar apa, dia menuduh saya memalsukan Surat Keputusan, nanti saya diperiksa saya juga akan memperlihatkan bukti juga yang kuat. Bahwa saya tidak pernah memalsukan surat keputusan. Adapun dia menuduh saya mengganti jabatanya Aswan MD Ali, padahal yang sesungguhnya hasil musyawarah itu. Saya tetap dijabatan itu, pak Aswan MD Ali menjabat sebagai wakil ketua bidang penggalangan dana, musyawarahnya tahun 2014 bulan Juli, “ ungkap Fauziah.
Menurut Fauziah, justru yang menggantikan jabatan Aswan MD Ali sebagai wakil ketua bidang penggalngan dana adalah suaminya Vera Laruni yaitu Rony Tanusaputra. “Dan perlu saya informasikan, yang mengganti dan mengubah SK itu ke Provinsi adalah ibu Risma SPd. Sudah jelas sekali, karena saya yang menantang beliau untuk melaporkan saya, karena saya juga tidak mau difitnah, “ tandas Fauziah.
Fauziah berani menyatakan dia memiliki bukti kuat, dan tidak pernah mengubah SK, justru Ronny Tanusaputra lah yang mengganti jabatan Aswan MD Ali pada waktu itu. “ Kalau lebih jelasnya boleh tanya sama ibu Risma, karena dia adalah dalang, pelaku utama yang mengubah SK pengurus PMI Donggala pada tanggal 12 Juli 2014 lalu, “ sebut Fauziah.
Dikatakannya, sesuai hasil musyawarah kabupaten PMI Donggala, Fauziah menduduki jabatann Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Komunikasi, sedangkan Aswan MD Ali menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Penggalangan Dana. Seiring berjalannya waktu, Ronny Tanusputra menjadi suaminya Vera Laruni, maka pada waktu itu karena Aswan MD Ali dianggap tidak aktif selama 3 (tiga) bulan, maka jabatan Aswan MD Ali itu digantikan oleh Ronny Tanusaputra.
“ Kemudian siapa yang menggangti itu SK ? Yang mengubahnya di PMI provinsi itu adalah ibu Risma SPd guru SMK I Banawa, waktu itu jabatannya sebagai Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Penanganan Bencana dan Relawan, dia dalangya itu, “ serunya.
Fauziah bersikukuh dirinya tidak bertanggungjawab dalam dana keuangan. “ Bukan saya. Saya tidak terkait disitu, karena bukan saya pengelola keuangan. Waktu itu yang mempertanggungjawab keuangan adalah staf keuangan, atas nama Rafli Gani. Dana bantuan operasional dari PMI pusat, dan semuanya itu sudah dipertanggungjawabkan ke PMI pusat, “ paparnya.
Dirinya menolak difitnah, kalau nanti dirinya tidak terbukti berkeinginan nama baiknya direhabilitasi. “Karena saya juga punya keluarga, saudara. Saya juga pejabat di Pemkab Donggala, “ tuturnya.
Ditambahkan Fauziah, selama empat tahun lebih, Vera Laruni sebagai Wakil Bupati Donggala tidak pernah menengok aktifitas PMI Donggala. “ Nanti dia tau ada dana bencana operasi, baru beliau datang mengaku sebagai Ketua PMI Donggala. Dan satu lagi dia laporkan saya mencatut namanya, pada sebuah surat tugas. Nanti saya bawa buktinya juga, bahwa itu murni kesalahan pengetikan, “ ujarnya.
Dijelaskan Fauziah, pada 29 September 2018, anak-anak ditugaskan sebagai relawan, itu adalah pelengkap dokumen kita harus membuatkan SK. Ke 29 anak-anak sudah mulai kerja mengevakuasi mayat, maka dibuatlah surat tugas untuk relawan PMI. “ Nah disitu saya menandatangani sebagai wakil ketua. Pas 10 Oktober 2018, saya membuatkan lagi surat tugas untuk realawan, untuk kelengkaopan dokumen. Di situ saya tidak perhatikan lagi, masa tanggap darurat anak-anak salah menulis/mengetik itu menjadi ketua, saya tidak memperhatikan seharusnya saya sebagai wakil ketua, “ sebutnya.
Dijelaskannya lagi, masa tanggap darurat bencana, Vera Laruni tidak ada, mau dimana dicari dia. Karena pada waktu itu, semua pengurus dan relawan kumpulnya di Posko PDB Donggala, tapi beliau tidak ada menampakan dirinya. “ Mengaku ada di Palu, bagaimana mungkin, kita mau baku cari lagi. Ini kita baku urus dengan masa tanggap darurat, pergi assessment, pergi odkap, evakuasi, dan lain sebaginya. Seperti itu, jadi saya dituduh seperti ini saya juga punya bukti dan sudah siap untuk menghadap panggilan Polda. Saya juga didukung oleh seluruh relawan PMI seluruh Indonesia yang pernah bertugas di PDB Donggala, karena selama mereka bertugas mereka tidak pernah melihat wajah ketua PMI Donggala, “ pungkasnya.(win)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.