alexametrics OJK Terus Dorong IJK Berikan Restrukturisasi Kredit – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

OJK Terus Dorong IJK Berikan Restrukturisasi Kredit

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng terus berkomintmen mendorong Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk memberikan restrukturisasi kredit dan pembiayaan masyarakat yang terdampak Covid-19. Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar berharap OJK kedepan bisa berperan untuk mendorong perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama UMKM, apalagi disaat pandemi Covi19.

Sektor usaha UMKM sangat didorong, karena level terbanyak di Indonesia.Dengan jumlah orang berkecimpung didalamnya juga jutaan, berbeda dengan industri, saat industri gagal sudah ketahuan jika umkm sussah terditeksi, dan tidak jalan makan ekonomi akan hancur. Apalagi, OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan yang terdampak Covid-19 melalui POJK nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 untuk Industri Perbankan dan POJK nomor 14/POJK.05/2020 tanggal 14 April 2020 untuk Industri Keuangan Non Bank.

Keduanya mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus adalah debitur termasuk debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank atau Leasing karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. “Sebagai informasi OJK telah memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun terhitung dari Maret 2021 menjadi Maret 2022,” tuturnya.

Gamal mengungkapkan, Hutang pinjaman tidak bisa dihapuskan, Restrukturisasi bukan penghapusan hutang, tapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang. Jadi hutang masih ada. “Cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama Antara debitur dengan Bank atau Leasing,” tegasnya.

Sebagai dampak dari Covid-19, ada kelonggaran cicilan kredit satu tahun untuk rakyat kecil.Kelonggaran sampai dengan satu tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK stimulus. Kelonggaran cicilan dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

Misalkan pengemudi ojek online yang menurun penghasilannya karena sepi penumpang, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan work from home. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan, penjadwalan pokok dan bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank atau leasing misalnya tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan dan 12 bulan.

“Cara mengajukan keringanan, dengan menghubungi Bank atau Leasing tempat kita meminjam tanpa perlu datang langsung ke kantornya,Hubungi melalui telepon, email, whatsapp atau sarana komunikasi digital lain. Ingat untuk tetap di rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Gamal menambahkan, pemberian keringanan ini diutamakan untuk usaha kecil yang terkena dampak Covid-19 dengan nilai pinjaman dibawah Rp10 milyar, terutama UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online dan usaha kecil lain yang sejak terkena dampak Covid-19 mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman. Ingat, pemberian keringanan ini hanya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. “Jadi, kalau kita masih memiliki penghasilan tetap atau masih sanggup membayar, jangan memanfaatkan keringanan ini ya. Biarkan Bank/Leasing fokus membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan,” imbaunya.

Pemberian keringanan ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar pinjaman, namun di sisi lain dapat tetap menjaga stabilitas keuangan. Bank juga mengalami kesulitan pemasukan akibat terkena dampak Covid-19 sementara Perusahaan Bank atau Leasing tetap harus membayar bunga kepada para penabung dan mengeluarkan biaya operasional seperti menggaji karyawan, biaya sewa, listrik, air dan lain-lain. “Sementara tidak ada pendapatan dari nasabah. Apabila harus menghapus semua hutang yang ada, Bank atau Leasing bisa terancam tutup, mem PHK pegawai, dan ujungnya bisa berimbas ke ekonomi Indonesia,” tegasnya. (umr)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.