Negara, Agama dan Ideologi Radikalisme/Terorisme

Oleh : Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag *)

- Periklanan -

HUBUNGAN antara negara dengan agama merupakan merupakan salah satu topik yang tak pernah usai diperbincangkan dalam diskursus pemikiran Islam. Dalam pandangan politik Islam dua elemen ini merupakan hal yang tak terpisahkan. Sehingga politik Islam dipandang sebagai penggabungan “agama dan politik” yang dalam istilah gerakan Islam modern, Islam adalah al-Diin wa al-Daulah (agama dan negara). Hal ini disebabkan karena ajaran Islam itu sendiri bersifat komprehensif. Banyak cendekiawan, baik muslim maupun non muslim, yang menyatakan bahwa Islam adalah cara hidup yang menyeluruh. Karena sifatnya yang menyeluruh ini, tidak heran jika di dalam ajaran Islam banyak ditemukan term-term yang terkait dengan politik dan kekuasaan, seperti: khilafah, ulil amr dan lain-lain. Bahkan, secara historis Islam tidak hanya lahir dalam bentuk “agama” tetapi juga dalam bentuk “negara”.

Kenyataan di atas, oleh sekelompok orang, dijadikan sebagai pijakan teologis dalam menggusung konsep tentang wajibnya mendirikan “negara Islam”. Dan ketika konsep ini dipaksakan kepada orang atau kelompok lain, maka segera konsep tersebut berevolusi menjadi sebuah ideologi radikalisme.

Negara Islam, haruskah?

Pada satu sisi, Alquran tidak menyebutkan bentuk negara tertentu yang harus diikuti oleh kaum muslim, akan tetapi di sisi lain banyak ayat Alquran yang mengandung nilai-nilai dan konsepsi politik dalam bernegara. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki pilihan menganut model atau bentuk negara berdasarkan kondisi kebangsaan. Persoalan penting antara bidang agama dan bidang politik (atau bidang kehidupan duniawi manapun) ialah bahwa dari segi etis, khususnya segi tujuan yang merupakan jawaban atas pertanyaan “untuk apa” tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Hal itu diharapkan agar tumbuh kegiatan politik yang bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama. Tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya (yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad).

Islam sebagai agama, tidak menentukan suatu sistem atau bentuk pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, karena adagium tentang relevansi dan kesesuaian agama Islam untuk sepanjang waktu dan tempat “ṣālih likulli makān wa zamān” menuntut agar persoalan duniawi (sekuler) yang bersifat evolutif harus diserahkan kepada ijtihad dan penalaran kaum Muslim sendiri. Oleh karena Islam tidak menentukan bentuk dan corak maupun dasar negara tertentu bagi kaum Muslim, maka mereka memiliki ruang kebebasan untuk memilih bentuk Negara dan politik pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosio-geografis dan akar kultural kebangsaannya, guna mengatur mekanisme dan tata kehidupan mereka dalam bernegara.

Radikalisme Agama

Gerakan radikalisme agama (Islam) bagaikan musuh dalam selimut. Hal itu dikarenakan dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta umat Islam. Dalam kehidupan berbangsa kekayaan budaya dan tradisi akan tereduksi dengan hadirnya formalisasi agama. Bagi Islam sendiri itu berarti penyempitan pemahaman akan Islam. Pemahaman berbeda terhadap ideologi tertentu akan dianggap menyimpang dari Islam dan harus dibungkam. Cendekiawan Muslim, Nazaruddin Umar, mengatakan radikalisme sebenarnya tak ada dalam sejarah Islam. Sebab selama ini Islam tak menggunakan radikalisme untuk berinteraksi dengan dunia lain. ‘’Dalam sejarahnya, Nabi selalu mengajarkan umatnya untuk bersikap lemah lembut,’’ tegasnya. Ini berarti, bahwa penyebaran ajaran Islam yang diemban oleh Nabi Muhammad dilakukan dengan cara yang santun dan lemah lembut. Nabi mengajarkan untuk memberikan penghormatan kepada orang lain meski mereka adalah orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Nazaruddin menambahkan bahwa ajaran Islam yang masuk ke Indonesia juga dibawa dengan cara yang sangat damai. Pun penyebaran Islam yang terjadi di Negara lainnya.

Harus dicatat, pemerintahan Islam yang pertama di Madinah berproses secara alami dan bukan dipaksakan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah saw justru menciptakan suasana aman dan kondusif (bukan teror) bagi semua elemen masyarakat, muslim dan non-muslim, melalui Piagam Madinah. Pemerintahan Madinah terbentuk setelah terbentuknya kultur islami dalam praktek kehidupan masyarakat Madinah.

Islam sama sekali tidak membolehkan radikalisme. Karena Islam adalah agama rahmatan lil’alamin. Islam berasal dari dari kata salam yang berarti selamat, aman, damai. Islam tidak memperkenankan kekerasan sebagai metode menyelesaikan masalah. Islam menganjurkan agar kita mengajak kepada kebaikan dengan bijak (hikmah), nasihat yang baik (mau’izah hasanah) dan berdialog dengan santun (wajadilhum billati hiya ahsan). Radikalisme, apalagi terorisme, hanya akan membuat Islam jauh dari watak aslinya sebagai agama rahmat, dan bisa membuat kehilangan tujuannya yang hakiki.

- Periklanan -

Syariat Islam diturunkan kepada manusia untuk menjaga irama fondasi kehidupan yang dalam ushul fiqh dikenal dengan maqasid asy-syari’ah untuk memelihara hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan (al-umūr alḍarūriyyah). Apabila sendi-sendi ini tidak ada, kehidupan manusia akan menjadi kacau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukrawi tidak bakal dinikmati. Al-umūr al-ḍarūriyyah ini meliputi:

  1. Hifz an-nafs, melindungi keselamatan fisik atau jiwa manusia dari tindakan kekerasan di luar ketentuan hukum.
  2. Hifz ad-din, melindungi keyakinan atas suatu agama.
  3. Hifz an-nasb, menjaga kelangsungan hidup dengan melindungi keturunan atau keluarga.
  4. Hifz al-mal, melindungi hak milik pribadi atau harta benda.
  5. Hifz al-aql, melindungi kebebasan berfikir.

Dengan demikian syariat Islam pada dasarnya melindungi dan menghargai manusia sebagai individu yang bermartabat. Semua tindakan yang melawan kebebasan dan martabat manusia, bertentangan dengan syariat. Untuk mewujudkan itu semua, syariat Islam selain berfungsi melindungi seluruh dimensi kemanusiaan, juga diturunkan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan hidupnya, bukan membuat hidup jadi sulit. Islam melindungi hak hidup manusia, karena itu perbuatan melawan hak ini tidak diperkenankan.

Oleh karena itu, setiap kelompok, gerakan, aliran atau pemikiran yang mengatas-namakan Islam tetapi dalam prakteknya bertentangan dengan maqashid syariah sebagaimana yang dipaparkan di atas, tidak dapat dibenarkan. Dan ketika mereka mulai memaksakan pemikirannya ini untuk diikuti oleh orang lain, tidak toleran terhadap pemikiran yang berbeda dengannya, maka ia telah menjadi sebuah bentuk radikalisme agama.

Agama Islam sangat memperhatikan kemaslahatan individual maupun kolektif secara keseluruhan. Karenanya, tidak ada suatu kemaslahatan individu atau pun kolektif yang melampui kemaslahatan lainnya. Akan tetapi, jika ada benturan antara dua kepentingan (kemaslahatan) itu, maka kepentingan kolektif akan diutamakan daripada kepentingan individu. Ini sejalan dengan kaidah, “jika ada dua madlarat maka yang lebih besar ditolak (dijaga) dengan mengesampingkan madlarat yang lebih kecil” (yudfa’u akbar al-dharurain bi al-akhaff minhuma).

Dalam Islam juga tidak ada ajaran kekerasan yang bisa menimbulkan kerugian kepada masyarakat umum atau meresahkannya, seperti fatwa MUI tentang gerakan teroris yang berisi:

“Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusian dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan Negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinari crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran.” Dengan pertimbangan tersebut, MUI perpendapat kalau gerakan teroris hukumnya adalah haram.

Lahirnya gerakan radikalisme agama, bukan dilatari oleh persoalan ideologi semata, tetapi juga oleh persoalan ekonomi dan politik. Kemiskinan dan pengangguran, ketidak-adilan yang dipertontonkan, serta perilaku korup oknum-oknum yang diberi amanah sebagai pemimpin, semua itu menjadi stimulus bagi tumbuh kembangnya ideologi dan gerakan radikalisme. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh untuk menangkalnya adalah dengan memberikan pemahaman keagamaan yang utuh (bukan parsial) kepada masyarakat melalui pendidikan dan dakwah. Dan yang lebih penting lagi adalah membangun kultur sosial-politik, hukum dan ekonomi yang sehat bagi semua anak bangsa.

*) Penulis adalah Ketua MUI Kota Palu dan juga Ketua FKUB Provinsi Sulteng

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.