Musda REI VIII Sulteng Digelar Hari Ini

- Periklanan -

Tiga kandidat Ketua Umum DPD REI Sulteng, Ir Musafir Muhaimin (kiri), Nizar Rahmatu (tengah) dan Ir Gufran Ahmad (kanan) usai press conference, Selasa (24/10) di Palu. Ketiganya siap bersaing dalam pemilihan ketua umum. (Foto: Andi Amal)

PALU – Hari ini, REAL ESTAT INDONESIA (REI) Sulteng menggelar musyawarah daerah sekaligus pemilihan ketua baru DPD REI Sulteng periode 2017-2020. Musda kali ini mengambil tema “Optimalisasi Peran REI Sulteng Bersama Pemda dalam Mempercepat Pembangunan Sejuta Rumah” bertempat di salah satu hotel di Kota Palu.

Saat mengadakan presconference Selasa (24/10), Ketua Panitia Pelaksana Musda VIII, Slamet Muliono, SE mengatakan, ketiga calon ketua DPD REI Sulteng sangat berkompeten dan layak menjadi seorang pemimpin. Terlebih lagi Musda tahun 2017 ini sangat istimewa, karena dihadiri Ketua Umum REI langsung. Jumlah perusahaan yang memiliki hak pilih juga lebih banyak dibanding periode sebelumnya.

- Periklanan -

Jumlah peserta musda periode 2014–2017 hanya 35 perusahaan sebagai pemilik hak suara. Tapi periode 2017–2020 ini meningkat menjadi 84 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa para pemula bisnis di bidang perumahan atau properti menjadi lebih banyak. “Untuk REI Sulteng sendiri selama periode 2014–2017 setiap tahunnya membangun,” sebutnya.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan,  segala upaya telah dilakukan REI belakangan ini. Salah satunya yaitu agar pembangunan rumah semakin banyak, termasuk ada dalam kebijakan pemerintah yang mendorong program rumah rakyat. Semua tipe rumah bisa masuk. Termasuk rumah–rumah yang dibangun secara komersial oleh para pengembang termasuk apartement, rusunawa, dan masih banyak lagi.

Menurut Ketua Umum REI, ada tiga ketegori rumah komersial yang dibangun secara umum. Yakni rumah yang menggunakan merket yang bebas, rumah non subsidi, dan rumah bersubsidi termasuk rusunawi. Khusus untuk DKI Jakarta, pengembang berkewajiban membangun rusunawa.

“Dan pemerintah hadir di rumah MBL (rumah untuk yang berpenghasilan rendah) yang menjadi konselider dari para pengembang,”kata dia. “Untuk dapat mempercepat pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah mengeluarkan berbagai macam ketentuan, di antaranya dipermudahnya perizinan,” imbuhnya. (umr)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.