Mulhanan Bersaksi di Sidang Kasus Korupsi Dana Bansos KONI Palu

- Periklanan -

Ilustrasi

PALU – Mantan Wakil Walikota (Wawali) Palu Andi Mulhanan Tombolotutu bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial (bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Palu, Tahun 2014-2015, Senin (23/10).

Perkara ini menjerat terdakwa mantan Ketua Harian KONI Palu, Djikra Garontina dan mantan bendahara KONI Palu Kasrianto Abdi. Andi Mulhanan Tombolotutu, hadir dipersidangan dan diperiksa sebagai saksi karena kapasitasnya sebagai Ketua Umum KONI Palu. Saat perkara korupsi ini terjadi dia masih juga menjabat sebagai Wakil Walikota Palu.

Berbagai pertanyaan dilayangkan kepada saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut. Terutama sekaitan dengan kapasitasnya sebagai ketua umum dan peranannya dalam pengelolaan dana hibah bansos KONI Palu Tahun 2014-2015 yang jumlah totalnya sebesar Rp 2,7 miliar. “Dana hibah itu bersumber dari APBD Kota Palu,” tutur saksi Andi Mulhanan Tombolotutu dihadapan Majelis Hakim, tim JPU serta terdakwa bersama Penasehat Hukumnya.

Selaku ketua umum sejatinya saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas penggunaan anggaran di KONI Palu. Saksi seakan akan tidak tahu terhadap penggunaan dana hibah bansos Rp 2,7 miliar yang dikuncurkan agar KONI Palu dapat mengikuti  kegiatan Popda di Kabupaten Banggai dan Porprov di Kabupaten Poso.

“Secara formal saya memang ketua umum. Hanya pelaksana hari-hari di lapangan dan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran adalah ketua harian Koni Palu (terdakwa Djikra Garontina) dan bendahara,” sebut saksi lagi.

Dia mengakui menjabat sebagai ketua umum KONI Palu hanyalah formalitas. Tetapi saksi mengakui, permohonan pencairan dana hibah bansos KONI Palu itu tidak lepas dari perannya sebagai ketua umum. Dialah yang menandatangani pengajuan pencairan dana hibah KONI Palu sehingga bisa tercairkan.

Bahkan pernah KONI Palu mengeluarkan dana terhadap  pengajuan proposal dari salah satu lembaga di Kota Palu, itu juga semua terjadi karena kendali dari saksi.  “Untuk bantuan proposal yang masuk di KONI Palu itu, ia benar saya yang setujui,” kata saksi lagi.

“Jika yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana  KONI itu adalah ketua harian, apa dasar hukumnya. Apakah ada mandat atau delegasi yang saksi berikan kepada ketua harian selaku ketua umum? Kalau ada mana bukti tertulisnya?” tanya I Ketut Sudiarta satu dari Tim JPU, dan juga merupakan Kasidatun Kejari Palu.

- Periklanan -

Menjawab pertanyaan itu, saksi Andi Mulhanan Tombolotutu mengaku bahwa dasar yang digunakan oleh Ketua Harian KONI atau terdakwa adalah Surat Keputusan (SK) yang sejak awal telah diberikan sebagai ketua harian. Untuk mandat atau delegasi ada juga hanya lisan dan tidak secara tertulis. “Jadi ketua harian bertindak terhadap penggunaan anggaran itu karena adanya SK. Apa isi dari SK itu, saya sudah tidak tahu pasti,” sebut saksi lagi.

Saksi tidak akan tahu, karena sejauh ini dalam perkara tersebut terdakwa Djikra Garontina selaku ketua harian benar bertugas karena SK, tetapi hanya sebagai pengurus saja. Namun isi SK yang membenarkan kewenangan terdakwa dapat mengelola dan bertanggung jawab terhadap dana hibah, itu yang tidak ada. “Kalau memang ada delegasi dan mandatnya.  Apa saksi dapat buktikan,” tanya Tim JPU.

Terhadap penggunaan anggara Rp 2,7 miliar,  dugaan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 837 juta. Terhadap penggunaan dana itu, saksi tidak terlalu tahu secara terperinci. Hanya saksi Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan kalau secara umum dana itu untuk kegiatan Porprov di Kabupaten Poso dan Popda di Kabupatem Banggai.

“Memang setelah penggunaan dana itu, terdapat temuan kurangnya pertanggung jawaban penggunaan dana itu. Saya selaku ketua umum serta Wakil Walikota saat itu, juga telah memerintah kepada ketua harian untuk segera melengkapi pertanggung jawabannya,” terang saksi.

Ditanya apakah penggunaan dana hibah itu telah dipertanggungjawabkan seluruhnya? Sepengetahuan saksi Mulhanan demikian, sudah dipertanggungjawabkan semuanya, termasuk dilengkapi yang kurang. Hanya keterangannya itu sangat berbeda dengan fakta sebenarnya, dimana masih terdapat sekitar Rp 837 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sidang lanjutan pemeriksaan saksi perkara dugaan korupsi Koni Palu ini, dipimpin oleh I Made Sukanada SHMH, didampingi dua hakim anggota, Felix Da Lopez SHMH, dan Jult SH.  Diakhir pemeriksaan saksi Andi Mulhanan Tombolotutu,  hakim anggota I Felix DA Lopes sempat menanyakan kembali tim JPU, seperti apa status saksi di dalam perkara yang hanya menjerat Ketua Harian dan Bendahara KONI Palu tersebut.

“Pak jaksa status saksi dalam perkara ini seperti apa?” tanya  Felix DA Lopez  ke Tim JPU.

Tim JPU, langsung menjawab serentak kalau Andi Mulhanan Tombolotutu, masih sebatas saksi saja. Kemudian dari situ Felix DA Lopez mengalihkan pertanyaan kepada saksi langsung, diantara pertanyaan itu salah satunya sekaitan dengan aktivitasnnya saat ini. “Saya saat ini dipercaya oleh Pak Gubernur  untuk menangani Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” tutur saksi. Menanggapi jawaban saksi tersebut hakim anggota satu itu berpesan agar permasalahan yang terjadi di KONI Palu itu dijadikan pelajaran dan pengalaman. “Saksi apa mengelola anggaran di KEK? Ohh. Perkara ini dijadikan pelajaran dan pengalaman ya,” tandas Felix Da Lopez SH MH.

Selain saksi mantan Wakil Walikota Palu ini, JPU juga menghadirkan 6 orang saksi lagi pada hari itu. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan kembali dengan agenda  pembuktian. Diberitakan sebelumnya, dari total Anggaran Rp 2,7 miliar tersebut, kerugian negara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 837 juta, jumlah inilah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua terdakwa.  (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.