Mulai 2018, Dana Desa Bisa untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat

- Periklanan -

Gubernur Sulteng Longki Djanggola memberiksan penghargaan kepada Pemkab Tolitoli. (Foto: Umi)

PALU – Pada 2018 mendatang, Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola MSi akan mengizinkan dana ADD Desa untuk Jaminan Kesehatan, agar seluruh masyarakat di Sulteng dapat merasakan kesehatan dengan mudah dan murah secara keseluruhan, dengan target 90 persen masyarakat Sulteng sudah terintegrasi kesehatan.

Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola MSi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penandatanganan kerja sama Jamkesda di Mercure Palu Hotel Selasa (19/12) mengatakan di Sulteng masih banyak penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), kejadian tersebut bukan hanya di Sulteng, tapi juga secara Nasional masih banyak ditemukan warga yang belum ada KTP.

- Periklanan -

Dengan kejadian tersebut, Gubernur Longki berharap kepada masing-masing Bupati/Walikota se Sulteng untuk sedikit proaktif, pihaknya juga sangat bangga karena ada Pemerintah Daerah yang sangat intens dan dapat menanggulangi masalah-masalah kesehatan sampai di tingkat desa. Salah satu contoh Kabupaten Banggai melalui dana ADD Desa. “Dalam satu desa paling banyak 70–80 juta saja, sudah mencakup jaminan sesehatan desa secara keseluruhan,” ucapnya.

Dibandingkan dengan jumlah dana desa dari setiap desa yang sudah sampai miliaran, jika dari jumlah itu disisihkan 70–juta saja untuk Jaminan Kesehatan semua penduduknya tidak akan memberatkan. Gubernur menegaskan akan memberikan panduan itu, artinya mengizinkan kepada pemerintah Kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi desanya melalui dana desa. Pihaknya yakin dan percaya, itu tidak  menyalahi, karena ini untuk kepentingan masyarakat. “Jika ini kita laksanakan semua kabupaten/kota melakukannya saya yakin dan percaya tahun 2018 cakupan Sulteng sudah lebih 90 persen,” ungkapnya.

Targert yang akan diterapkan akan secepatnya dibuat, dan hal ini bukan hanya untuk Kabupaten Banggai, tetapi seluruh Kabupaten/Kota di Sulteng. Terutama untuk Kota Palu, Gubernur mengaku tidak ada dana ADD tetapi akan dipolakan dari dana lain. “Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi akan membicrakannya dengan Pemerintah Kota, semua biaya dapat dibantu Provinsi, apalagi Ibukota Sulteng adalah Kota Palu. Makanya kabupaten tidak perlu merasa pemerintah provinsi mengistimewakan Kota Palu,” jelasnya. Selain itu, Kota Palu tidak punya desa sehingga tidak punya ADD yang ada hanya benar-benar bantuan kelurahan yang tidak signifikan jumlahnya.(umr)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.