Muhidin Said Serahkan Bantuan di Pesantren Al Istiqamah dan Warga Jln. Nangka Palu

- Periklanan -

PALU-Setelah tiba dari Jakarta di Kota Palu, anggota DPR RI H. Muhidin Muhammad Said langsung bergerak menemui masyarakatnya. Ada sejumlah agenda kerjanya di Kota Palu, kota yang pernah luluh lantak karena bencana alam, gempa bumi, dan likuifaksi itu. Pertama, Muhidin bertemu dengan kaum milenial kota di sebuah Café di Kota Palu untuk menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan mendapatkan sambutan hangat dari para mahasiswa yang datang dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta itu, Jumat (24/7).

Keesokan harinya, Sabtu (25/7) Muhidin Said bersama tim, dan pimpinan Bank Indonesia Moh. Abdul Madjid Ikram, SE., MBA, menuju kawasan Pondok Pesanttren Al Istiqamah Ngata Baru Kabupaten Sigi, sekira 15 kilometer dari arah Kota Palu, ibukota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), pada pukul 11.00 Wita. Bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqamah KH Moh. Siraj, Lc, beserta jajaran dan pengurus yayasan pondok pesantren. Muhidin Said dan Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulteng Moh. Abdul Madjid bersama rombongan disambut dengan hangat para santri dan pimpinan pondok, dan selanjutnya menyerahkan sejumlah bantuan.

Setelah dari Ngata Baru, H. Muhidin Said dan Kepala Bank Indoensia perwakilan Sulteng Moh. Abdul Madjid Ikram, berkenan memberikan bantuan paket sembako secara simbolis kepada warga di Jln. Nangka Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.

Dalam sosialisasinya, Muhidin Said, anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dasar hukum pembentukan Bank Indonesia adalah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undangNo. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

“Tujuan dibentuknya Bank Indoensia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, “ jelas Muhidin.

Muhidin Said menyebutkan, bahwa Komisi XI yang membidangi keuangan bermitra dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, BPKP, BPS, Sekretariat Jenderal (Setjend) BPK, LPS, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), BUMN (privatisasi), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

Diuraikan Muhidin, berdasarkan Undang Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, tugas Bank Indonesia mengatur wewenang Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Bank Indonesia mengatur pengelolaan cadangan devisa, dan dapat menyelenggarakan survey untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, kewenangan Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah serta peredarannya.

- Periklanan -

“Dengan adanya sosialisai bersama Bank Indonesia ini diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan kesempatan untuk memahami serta menggunakan sistem pembayaran di tengah perkembangan teknologi informasi dan kemajuan teknologi industri 4.0 finansial technologi dan sebagainya, “ pungkas Muhidin Said.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia, Moh Abd Majid Ikram, memaparkan tugas Bank Indonesia, terutama disektor pengawasan terhadap perbankan. Bahwa sektor keuangan tetap punya hubungan dengan Bank Indonesia menjaga nilai rupiah dan nilai tukar mata uang, dan nilai tukar mata uang lainnya.

Dikatakannya, sektor Pengawasan keuangan makro yang diemban Bank Indonesia berjalan intens dan baik, sedangkan pengawasan keuangan mikro dilaksanakan oleh OJK. Karena itu, dalam pola ini Bank Indoensia memiliki peta debitur yang akan berpengaruh luas di tengah masyarakat.

Komitmen Bank Indonesia, tandas Moh Abd Majid Ikram, berusaha mendorong para pengusaha yang ada di Sulteng, yang juga didukung oleh anggota DPR RI, H. Muhidin Said.

“Bank Indonesia pasti berusaha mendukung teman-teman pengusaha, tentu saja dengan dukungan dari bapak Muhidin Said di legislatif. Tinggal produknya apa, misalnya keripik, bawang goreng, atau produk industri rumah tangga lainnya, “ kata Kepala Bank Indonesia, Moh Abd Majid Ikram.

Pada kesempatan memberikan bantuan paket sembako baik anggota DPR RI, H. Muhidin Said maupun Kepala Bank Indoensia Moh. Abdul Majid, mengharapkan kiranya bantuan sembako yang baru saja disalurkan tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengurangi beban kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19.

Salah seorang penerima bantuan di Jalan Nangka menyatakan sangat berterima kasih. Keluarganya sangat terbantu dengan bantuan ini.

” Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Muhidin M. Said atas adanya bantuan ini karena keluarga saya benar-benar membutuhkan, ” ujarnya.

Seperti pada kegiatan sebelumnya, sasaran bantuan sembako ini ditujukan bagi masyarakat terdampak Covid 19. Terdiri dari beras 10 kg, gula pasir, minyak goreng, teh, susu, masker, sabun anti septik dan lain-lain.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.