alexametrics Muhidin Said dan OJK Literasi Keuangan di Tolitoli – Banyumas Cyber Team
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Muhidin Said dan OJK Literasi Keuangan di Tolitoli

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOLITOLI-Anggota Komisi XI DPR RI, H. Muhidin Said dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kerjasama literasi keuangan di Kabupaten Tolitoli.

“Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Komisi XI DPR RI mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap pinjaman online melalui SMS/ WhatsApp yang tidak terdaftar di OJK. Karena penawaran tersebut merupakan pinjaman online secara illegal, ” papar Kepala OJK Sulteng Troyono Raharjo.

Demikian satu kesimpulan dalam penyuluhan OJK kerjasama dengan Muhidin Said di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, Senin (08/08/2022).

Penyuluhan literasi itu dihadiri langsung oleh Kepala OJK Sulteng, Triyono Raharjo, di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan. Hadir dalam penyuluhan tersebut anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Komisi I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi, Risman, SE., MM, Kepala Desa (Kades) Kombo, dan Kepala Unit BRI Kecamatan Dampal Selatan.

Melalui buku saku yang dibagikan secara door to door Muhidin Said menguraikan beberapa upaya preventif yang telah dilakukan, misalnya, memaparan edukasi kepada masyarakat luas melalui sosialisasi dan penyuluhan seperti saat ini.

Selain itu, tindakan tegas dilakukan melalui Cyber Patrol sejak tahun 2018 telah memblokir atau menutup 3.193 aplikasi website pinjaman online illegal.

” Sudah seharusnya masalah seperti ini lebih diperhatikan dan masyarakat lebih waspada akan penipuan pinjaman online yang tidak berizin dan tidak berada di bawah pengawasan OJK, ” tegas Muhidin Said, seperti dikutip dari buku saku.

Sementara itu, Kepala OJK Triyono Raharjo menguraikan beberapa ciri pinjaman online Illegal.

” Ada beberapa ciri pinjol illegal misalnya, tidak memiliki izin resmi. Tidak ada indentitas dan alamat yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah hanya KTP, foto diri dan nomor rekening, bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas, akses seluruh data ponsel, ” urai Triyono.

Selain itu umumnya penagih memberikan ancaman berupa teror, penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebaran foto tidak senonoh, Triyono menguraikan secara detail.

Triyono memberikan tips agar terhindar dari pinjaman online illegal. “Misalnya masyarakat diimbau agar meminjam pada lembaga fintech yang terdaftar di OJK. Pinjam sesuai dengan kemampuan. Pinjam untuk kepentingan produktif dan pahami manfaat, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya apabila melakukan pinjaman online, “urainya dengan penuh semangat.

Seorang peserta penyuluhan, warga Desa Kombo, Ida (45) menanyakan bagaimana mungkin dia kena pinjaman online illegal padahal dia tidak punya HP.

Terkait pertanyaan itu, Trioyono Raharjo mengatakan, bahwa penyuluhan ini bersifat kewaspadaan dan kepedulian OJK dan Pak Muhidin agar masyarakat tidak terkena. Walaupun ibu Ida tidak punya hp tapi kemungkinan kena juga ada karena sasarran pinjaman ini illegal bagi orang yang butuh pinjaman acara cepat.

Selain Desa Kombo, penyuluhan dilakukan secara door to door oleh tim Muhidin Said di Desa Tampiala, Soni, Bangkir, Lempe, Dongko, Puse, Paddumpu, dan Ogotua, serta Bambapula di Kecamatan Dampal Utara yang melibatkan 550 orang.(dni)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.