Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Morowali Utara Mulai Terapakan e-Goverment

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Bupati Morut Aptripel Tumimomor (kedua dari kiri). (Foto: dok.)

MORUT – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara hampir nyata menerapkan sistem tata kelola pelayanan berbasis teknologi. Implementasi e-goverment dan pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik ini mulai dikerjakan selambatnya April 2017.

Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor mengatakan e-goverment merupakan sistem adopsi dari Pemerintah Kota Surabaya. Sebab tujuannya untuk meminimalisir potensi korupsi, aplikasi itu kemudian dimonitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“e-goverment ini adalah sistem yang sangat baik guna mendukung penyelengaraan pemerintahan yang bersih. Karena itu Pemkab Morowali Utara mau mengadopsinya dari Pemkot Surabaya,” ujar Bupati Aptripel di Jakarta saat dihubungi Radar Sulteng, Rabu (1/3).

Tidak hanya Morowali Utara, kata Aptripel, 39 kepala daerah lainnya juga sepakat mengadopsi e-goverment. Termasuk Sigi, Morowali dan Tojo Unauna. Sebagai langkah nyata, Aptripel memastikan sistem itu segera diterapkan tahun ini.

“Kita sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan e-goverment. Diupayakan sistem tersebut sudah terpasang selambatnya bulan depan,” tandasnya.

Terkait penerpan sistem tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara menggelar sosialisasi bersama salah satu provider penyedia jasa sistem dan internet, Rabu (1/3). Kegiatan itu dihadiri sejumlah SKPD setempat.

Kepala Diskominfo Mahfud Samir ditemui Radar Sulteng usai sosialisi menuturkan, implementasi e-goverment di lingkup Pemkab Morowali Utara masih menyasar tiga poin, e-planing atau e-musrenbang, e-badgeting serta perizinan terpadu berbasis elektronik.

Dia menjelaskan, e-planing nantinya melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Meliputi desa, kecamatan dan SKPD setempat lainnya.

Demikian pula pada e-badgeting yang meliputi desa, kecamatan dan SKPD lainnya. Sistem ini berada dibawah kendali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Sementara perizinan berbasis elektronik dibawah kewenangan Dinas Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

“Ketiga SKPD itu tinggal menjalankan sistemnya dan terintegrasi dengan pusat kendali atau server pada dinas kami,” kata Mahfud.

Pembatasan implemetasi sistem e-goverment, menurutnya, lebih disebabkan oleh ketersediaan anggaran pada Diskominfo bersumber APBD Morowali Utara 2017. Karena untuk memasang sistemnya butuh anggaran cukup besar. Apalagi sistem ini membutuhkan koneksi internet. Sementara Morowali Utara masih terbelakang atau kata lainnya tidak memeiliki jaringan kabel internet.

Agar tidak sia-sia, Mahfud memilih paket internet akses VSAT premium satu banding satu. Sewa jasa yang dibanderol Rp160 juta per bulan itu katanya mampu berjalan pada kecepatan 5 Mbps. Pemilihan paket itu karena sistem e-goverment Morowali Utara akan dimonitoring KPK.  Sehingga tidak ada alasan daerah untuk lambat mengirimkan informasi yang dibutuhkan lembaga tersebut.

“Kita tidak bisa menunggu sampai jaringan kabel internet masuk Morowali Utara. Karena itu VSAT menjadi pilihan paling wajar saat ini. Kalau kontrak kerjanya sudah ditandatangani, bulan ini sudah dikerjakan dan bisa diakses mulai bulan depan,” sebut Mahfud. (ham)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.