alexametrics Molor Perkerjaan Proyek di 19 Madrasah – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Molor Perkerjaan Proyek di 19 Madrasah

PB Alkhairaat Pusat Palu Angkat Bicara

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

SIGI-Merespon keluhan sejumlah tenaga pengajar atau para guru di sejumlah sekolah madrasah yang diduga “molor” di Kabupaten Sigi, antara lain pembangunan di M.Ts Swasta Alkhairaat Bobo, M.Ts Swasta Alkhairaat Desa Kaleke, M.Ts Swasta Alkhairaat Desa Balamoa, M.Ts Swasta Alkhairaat Desa Bangga, dan M.Ts Swasta Alkhairaat di Desa Pombewe.

Mewakili segenap Pengurus Besar (PB) Alkhairaat Pusat Palu, ustadz Khalid Ahmad Fallugah, mengecam keras para pihak (stakekholder) yang terkait atas lambannya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) Madrasah Alkhairaat di Kabupaten Sigi tersebut.

Ditemui di kediamannya di Jalan Anggur Kota Palu, ustadz Khalid mengungkapkan kekecewaannya dengan sistem penanganan pekerjaan madrasah yang lamban atau molor tersebut. Dia mengungkapkan, bahwa keterlambatan penanganan fasilitas pendidikan yang berorientasi kepada kemaslahatan anak didik madrasah merupakan suatu pelanggaran serius. Pihak-pihak terkait harus bertanggungjawab.

“ Saya akan menyurat ke Presiden RI Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar oknum–oknum yang terlibat dalam lambannya penanganan rehab rekon sekolah tersebut agar diberikan sanksi tegas. Karena ini menyangkut utang negara kepada Bank Dunia yang telah mengalokasikan dana Rp 37,4 miliar, “tutur ustadz Khalid.

“Setiap utang negara tentunya akan menjadi beban negara, utang itu dibayar pemerintah melalui pemasukan dari kegiatan ekonomi termasuk pajak, “ imbuh ustadz Khalid, yang juga membidangi Majelis Pemberdayaan Ekonomi Umat PB Alkhairaat Pusat Palu ini.

Sementara itu, Kepala Balai Permukiman Prasarana Wilayah Sulawesi Tengah Sahabuddin, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rahman, yang ditemui di ruang kerjanya di kantor BPPW Sulteng menjelaskan, bahwa beberapa kendala lapangan membuat keterlambatan pembangunan rehab dan rekon di wilayah Petobo dan di wilayah Kabupaten Sigi.

“ Salah satu kendalanya adalah beberapa sekolah bermasalah dengan pembebasan lahan, ditambah lagi masih mewabahnya pandemik Covid-19 yang berakibat pada terjadinya durasi panjang waktu pelaksanaan, karena saat itu terjadi adanya pembatasan pekerja di setiap titik lokasi sekolah, “ ungkapnya.

Relawan Pasigala Moh. Raslin, yang terus eksis memantau dan memonitoring pembangunan rehab rekon sekolah tersebut, mengatakan, keterlambatan proyek sekolah Madrasah Alkhairaat tersebut disebabkan karena adanya dugaan konspirasi dalam proses lelang.

Menurutnya, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum melakukan tender semestinya melakukan evaluasi terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan dengan aplikator teknologi Risha, guna melakukan pendataan kepada aplikator yang telah mendapatkan izin PKS. “ Kenapa aturan tersebut tidak diterapkan, “ tandas Raslin.

Sehubungan dengan reformasi birokrasi Kementerian PUPR melalui Peraturan Menteri (Permen) PUPR nomor 13 tahun 2020 tentang Reorganisasi dan Tata Kerja PUPR, maka Puslitbang Perumahan dan Permukiman menjadi Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan sesuai tugas dan fungsi (tusi) dalam Permen PUPR nomor 13 Tahun 2020.

Menyikapi perkembangan terakhir terkait kejadian bencana di Indonesia, dan dalam rangka optimalisasi dukungan teknologi, maka kami perlu melakukan evaluasi dan updating data aplikator yang telah melaksanakan kerjasama dengan Puslitbang Perumahan dan Permukiman maupun Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Dijelaskannya, hal ini sangat diperlukan dalam pemetaan aplikator mengenai lokasi perusahaan, lokasi workshop, jumlah cetakan dan kapasitas produksi termasuk stok komponen, jumlah SDM tersertifikasi, dan data penerapan teknologi yang telah ditetapkan baca (Surat Monev PKS Nomor CK 0405-Ct/87 Tahun 2020 Perihal Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Aplikator Teknologi Bidang Permukiman dan Perumahan tertanggal 28 Januari 2021.

Namun pada implementasi di lapangan, Relawan Pasigala Moh. Raslin menemukan sejumlah ketimpangan dan penyimpangan terkait penerapan regulasi Permen Nomor 13 Tahun 2020 dan Surat Monev PKS tersebut.

“ PT SMI selaku kontraktor pelaksana tidak memiliki izin PKS dari Puslitbang Perumahan dan Permukiman dari 47 daftar aplikator yang telah mengantongi izin PKS tersebut, yaitu Website Unit Kerja Direktorat Bina Teknik Permukiman, “ terang Raslin.

Pada kesempatan itu, Raslin, memberikan analisisnya secara blak-blakan menyoroti reformasi birokrasi di Kementerian PUPR nomor 13 tahun 2020 telah dihianati oleh oknum-oknum pemangku kepentingan dan terkesan merugikan aplikator lokal di Palu Sulteng, yang jauh-jauh hari telah mempersiapkan PKS sebagai syarat agar dapat diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan yang berteknologi Risha seperti PT. Konstrindo Putra Perkasa, PT. Labuan Putra Corporate, dan PT. Nusa Hamparan Abadi.

Relawan Pasigala Raslin, yang juga Pengurus Besar (PB) Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB) Sulteng berharap pemberitaan media Radar Sulteng mengenai belum selesainya pekerjaan bangunan madrasah di Kabupaten Sigi dapat ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“ Tulisan dan keluh kesah kami yang mewakili segenap warga terdampak bencana di Sulteng bisa dibaca oleh Presiden Republik Indonesia, bapak Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak Basuki Hadimuljono, “ pungkasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.