Moh. Raslin : Rakyat Tidak Boleh Apatis dalam Bidang Politik

Imbau Opisisi Memahami Substansi

- Periklanan -

Imbau Opisisi Memahami Substansi///SUB
DONGGALA-Menyimak gejolak suhu panas politik saat ini antara legislatif dan eksekutif di DPRD Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), kini menjadi bahan perbincangan dan pergunjingan di media sosial (medsos), warkop, bahkan di media mainstream (media cetak) ataupun di media elektronik terkait kebijakan Bupati Donggala Kasman Lassa, yang menuai kontroversi, membuat Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Sulteng Moh. Raslin angkat bicara.

Kepada Radar Sulteng, Moh. Raslin menjelaskan, pemerintah yang baik adalah jika terdapat sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu yang berfungsi sebagai pengawas adalah rakyat.

“Oleh karenanya, sebagai bentuk pengawasan rakyat pada pemerintah adalah memberikan kritik pada pemerintah apabila terdapat kekeliruan atau suatu kebijakan yang dirasa kurang berpihak pada rakyat, “ kata Moh. Raslin, Selasa (27/7).

Selain itu, tambah Raslin, terdapat pedoman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik, melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlaq dengan sebaik-baiknya bertujuan membangun.

Menurut Raslin, terdapat beberapa tuntunan dasar seperti ketaatan kepada pemimpin sejalan dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, menunaikan amar makruf dan nahi mungkar, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, dan lainnya. Kesemuanya menunjukkan bahwa warga perlu mengkritik pemerintah apabila hal tersebut dibutuhkan.

“Pada hakekatnya, umat Islam diperintahkan untuk menaati pemerintah atau pemimpin. Firman Allah SWT “Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. QS. An-Nisa 4 ayat 59, “ ucap Raslin.

- Periklanan -

Aktifis kemanusiaan dan relawan Pasigala ini juga mengutip pendapat ulama besar Indonesia, Quraish Shihab, dalam tafsirnya, Al-Misbah, menyebutkan bahwa Uli adalah bentuk jamak dari Wali yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Sedangkan kata al-amr adalah perintah atau urusan. Dengan demikian Ulil amri adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan publik atau kaum muslim.

“ Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Karena tidak ada pemimpin terlahir secara kebetulan. Hal itu terjadi, atas campur tangan Allah begitu pula dengan Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa, SH., MH, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2019 yang lalu mampu mendulang suara signifakan 87 ribu suara di 16 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 158 Desa. Dengan luas wilayah 4.275,08 km persegi. Kasman Lassa terpilih menjadi Bupati Donggala periode 2019-2024 melalui sebuah proses demokrasi yang panjang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Drs Kasman Lassa, SH., MH, terpilih untuk periode kedua hal tesebut memberi signal bahwa masih besarnya tingkat kepercayaan publik di Kabupaten Donggala kepada dirinya, “ ulas Raslin.

Ia juga mengutip pendapat dari Yunahar Ilyas, dalam makalah yang dipresentasikan pada Halaqah Fikih Ulil Amri, 26 Oktober 2013, di Universitas Muhammadiyah Surakarta menyebutkan bahwa ulil amri dapat dikategorikan menjadi tiga, pertama, Umara dan hukam dalam pengertian yang luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas. Kedua, semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing. Ketiga, para Ulama baik perorangan ataupun kelembagaan seperti lembaga-lembaga fatwa.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, yang menjadi ulil amri adalah Pemerintah. Dengan demikian, rakyat wajib menaati pemerintah sepanjang tidak menyalahi syariat Allah. Jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk bermaksiat dan melanggar syariat Allah, maka kebijakan tersebut tidak boleh ditaati. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali ra,

“Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ketaatan hanya dalam hal yang makruf (HR. al-Bukhari). “

Dalam hadis yang lain disebutkan, dari Abdullah ra (diriwayatkan) dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai.”

Karena itu, FPK-B Sulteng menyarankan kepada segenap rakyat Donggala agar kritiknya jangan hanya berfokus pada dana Teknologi Tepat Guna (TTG), namun berbagai sumber pendanaan APBN, APBD, utang Bank Dunia dan dana hibah Rp 1,9 triliun yang telah dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Oktober 2019 yang lalu untuk pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca bencana Sulteng. Utamanya berkaitan dengan keterlambatan pemenuhan hak korban di semua aspek. “ Inilah masalah yang patut diusut, “ tegas Moh. Raslin.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.