Minyak dari Alat Berat Sudah Cemari Air Warga

FARP Minta Perusak Jembatan Poso Diproses Hukum

- Periklanan -

PALU – Satu Indonesia Peduli Danau Poso dan Forum Aksi untuk Rano Poso (FARP) mendesak aparat penegak hukum memeriksa Bupati Poso dan PT Poso Energy terkait dugaan pengrusakan jembatan Yondo Mpamona. Senin (25/11) perwakilan dari FARP meminta agar penegak hukum serius menangani kasus laporan tentang penyalahgunaan wewenang dan pengrusakan aset negara tersebut.

Disampaikan perwakilan FARP, Jan Richard Tandawuja, menyampaikan saat konferensi Pers di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, upaya yang dilakukan masyarakat satu tahun yang lalu, Pemerintah Kabupaten Poso sedang melakukan aktivitas dengan PT Poso Energy dengan dasar sebuah MOU nomor 130/pip/ENV/iv/2017, dasar itulah yang menguatkan pembongkaran dilakukan.

Menurut Jan Richard, adanya ancaman dan persoalan rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, pengrusakan objek sejarah dan hilangnya wilayah kelola rakyat yang seharusnya menjadi faktor yang terpenting untuk dijadikan bahan kajian serta masukan sebelum aktivitas pembongkaran jembatan dilaksanakan.

“Dalam proses sosialisasi yang dilakukan kurun waktu setahun berjalan, ada beberapa kali respon penolakan sebagai bentuk protes warga terkait dengan pembongkaran jembatan, akan tetapi langkah itu tidak diindahkan Pemkab Poso,” katanya.

Dirinya bahkan terkejut dengan langkah Pemkab Poso dan pihak perusahaan yang telah menyiapkan dua kapal berskala besar untuk mengeruk danau, sehingga kepentingan proyek tersebut seakan-akan milik Pemkab Poso, sebenarnya sesuai dengan pembahasan di DPRD Poso tidak pernah ada rencana yang dibahas tentang kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini menutup kedok kebutuhan air yang akan digunakan oleh PT Poso Energy untuk menjalankan beberapa konstruksi sebagai pembangkit, sehingga ini tidak elok apabila melalui prosedur yang maladministrasi,” kata Jen Richard.

- Periklanan -

Saat ini, menurut Jen Richard, pembongkaran jembatan masih ada terjadi polemik, dimana masyarakat dilarang untuk menolak pembongkaran karena status jembatan adalah aset. Sehingga itulah yang akan menjadi acuan masyarakat jembatan tersebut milik Pemkab Poso atau Provinsi Sulteng.

“Sehingga kami melakukan pelaporan ke Polres Poso tanggal 23 November 2019, dan ternyata tidak gampang prosesnya, dimana kami membutuhkan waktu tiga hari untuk mendapatkan laporan resmi ke Polisi, dan telah melaporkan Bupati Poso Darmin Sigilipu dan Ahmad Kalla PT Poso Eenergy di Polres Poso dengan nomor STTL/289/XI/YAN2.5./2019/Sulteng/Res Poso,” ujarnya.

Pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan Pemkab Poso dan PT Poso Energy, yaitu melanggar UU lingkungan hidup, UU Kepariwisataan, dan UU Cagar Budaya.

“Kita ketahui bersama jembatan satu itu merupakan zona satu dari Dinas Pariwisata, jembatan juga merupakan satu simbol sejarah masyarakat Poso yaitu Sintuvu Maroso, dan air terjun Sulewana yang ada plang pemberitahuannya sudah tidak ada plangnya sebagai objek wisata,” jelas Jen.

Kegiatan ini bahkan terkesan terburu-buru dilaksanakan, sehingga menjadi kecurigaan ada kepentingan apa yang sebenarnya akan didapatkan Pemkab Poso. Bahkan komunikasi sekarang sudah tidak bisa, karena Pemkab Poso sangat tertutup.

“Kondisi terakhir, untuk tiang pancang di proyek tersebut sudah selesai, dan tidak ada bekas lagi, semua bangunan jembatan sudah hilang, tersisa adanya tiang di ujung jembatan bagian kiri dan kanan. Bahkan warga saat ini sudah tidak bisa menggunakan air dari danau tersebut. Karena sekarang sudah keruh, serta polusi yang terjadi, yaitu ada minyak dari aktivitas alat berat sudah mencemari air warga,” tambahnya.

Olehnya dengan dasar temuan tersebut, mendesak agar aparat penegak hukum untuk memproses secara serius laporan FARP terkait dugaan pengrusakan dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan. Meminta agar hentikan segala bentuk intimidasi yang diduga dilakukan aparat Pemkab Poso, hentikan segala bentuk upaya dugaan menghalang-halangi penyampaian pendapat di depan umum oleh kelompok masyarakat yang menolak pengrusakan jembatan Yondo mPamona, sungai dan Danau Poso. “Itulah tuntutan kami yang akan disuarakan aksi besok ( hari ini, red),” katanya. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.