alexametrics Minta KPK Usut Dugaan Penyimpangan Dana Rehab Rekon Tahap 1A – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Minta KPK Usut Dugaan Penyimpangan Dana Rehab Rekon Tahap 1A

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Kunjungan kerja (Kunker) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI diterima oleh Bupati Donggala Drs, Kasman Lassa, SH., MH, didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Rustam Efendi, S.Pd., M.Ap, di aula Kasiromu.

Tim KPK dipimpin Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Nike Ariati didampingi Fungsional Korsup Pencegahan Basuki Haryono dan Muslimin Ikbal. Dalam lawatannya lembaga anti rasua tersebut, Rabu (3/3) di kota antik Donggala dalam rangka audensi dan koordinasi terkait pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegritas di wilayah Kabupaten Donggala.

Dalam sambutannya Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Nike Ariati menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan penilaian standarisasi area intervensi meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan Dana Desa (DD).

Seiring hal tersebut Bupati Donggala Drs, Kasman Lassa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada tim KPK yang telah memberi masukan dalam program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi (8) delapan area tersebut.

“Upaya pencegahan melalui program Korsupgha KPK adalah hal yang harus ditindaklanjuti bersama, “ tuturnya.

Bupati juga berharap agar jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala untuk menjalankan program kegiatan yang telah disusun dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah yang dipimpinnya.

Sementara itu Relawan Pasigala bencana Sulteng, Moh. Raslin menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI dipandang perlu adanya untuk memantau, bahkan perlu memeriksa berbagai sumber pendanaan APBN, APBD, utang Bank Dunia dan dana hibah Rp 1,9 triliun yang telah dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Oktober 2019 yang lalu untuk pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca bencana Sulteng. Utamanya berkaitan dengan keterlambatan pemenuhan hak korban di semua aspek.

Kata Raslin, sudah memasuki tiga kali Ramadan para penyintas beragama Islam masih berpuasa di hunian sementara (huntara), dan belum mendapat kepastian kapan mereka akan pindah ke hunian tetap (Huntap).

Pemerintah menjanjikan pemulihan secepat-cepatnya melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Sulteng dan wilayah lainnya yang terdampak bencana, bahkan pemerintah pusat menyatakan sebelum tahun 2020 penyintas sudah harus menempati Huntap yang permanen.

“ Fakta di lapangan tidak menunjukan demikian. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka memasuki tiga kali Ramadhan penyintas masih berada di bilik huntara, “ ungkap Moh. Ralin.

Dalam rilis persnya yang dikirim ke redaksi, Raslin menilai pemerintah daerah telah gagal memenuhi komitmen pemerintah pusat yang kewenangannya telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan tiga kabupaten/kota terdampak, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala).

Dijelaskannya, sejauh ini Tim Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Sulteng antara lain Muh. Syarif, Moh Raslin, Ardin Silimpole, Faisal Munjunibi dan Afdal seorang jurnalis independen berharap kepada KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK- RI Nike Ariati dan Fungsional Korsup Pencegahan, Basuki Haryono dan Muslimin Ikbal kiranya dapat mengusut dugaan penyimpangan pembangunan rehabilitasi rekonstruksi tahap 1A yag melibatkan oknum-oknum BP2P, SN-VT, PPK, Kasatker serta pontraktor pelaksana terkait penggunaan aksesoris atau baut abal-abal dan panel tidak memenuhi standar kelayakan pada Huntap Kavaya Kabupaten Donggala dan Huntap Pombewe Kabupaten Sigi.

“Oknum-oknum stakeholder tersebut mulai dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, Satuan Non-Vertikal tertentu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara terang-terangan diduga meloloskan penggunaan aksesoris non galvanis (baut karatan) kepada kontraktor pelaksana huntap yang dibangun asal-asalan di daerah kami yang rawan gempa ini, “ pinta Moh. Raslin.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.