alexametrics Miliaran DAK Buol Diintervensi Oknum Pejabat – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Miliaran DAK Buol Diintervensi Oknum Pejabat

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BUOL – Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 untuk satuan pendidikan, SD, SMP, SLB dan PAUD di Kabupaten Buol Provinsi Sulteng, diduga diintervensi oknum pejabat menyusul adanya pemeriksaan khusus (Pemsus) yang sedang dilakukan Inspektorat, serta pihak Tipikor Polres Buol.

Oknum pejabat Pemkab Buol dan seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) satuan pendidikan, termasuk diantaranya sejumlah pejabat teknis pengelola lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buol diperoleh informasi sementara diperiksa.

Pemeriksaan khusus (Pemsus) itu dilakukan sebagai tindak lanjut rekomondasi BPK RI Wilayah Palu terhadap Laporan Hasil Temuan (LHP) Nomor 10.B/LHP/XII.PLU/05/2021 tanggal 22 Mei 2021 terkait belanja swakelola yang bersumber dari DAK fisik reguler dan Afirmasi satuan pendidikan tahun 2020 sebesar Rp 31,6 miliar.

Permasalahan adanya proses pemeriksaan khusus yang dilakukan pihak Inspektorat dan Tipikor Polres Buol terhadap para Kepala Sekolah (Kepsek) dan sejumlah pejabat pengelola teknis pada Dinas Dikbud Kabupaten Buol, kini sudah menjadi rahasia umum. Menyusul munculnya sejumlah cuitan pedas pegiat media sosial (medsos) Facebook yang secara terbuka menyoroti soal pengelolaan DAK tersebut yang diikuti beragam pendapat dan komentar dari para nitizen lainnya.

Cuitan yang paling menggelitik publik itu munculnya dari salah seorang pegiat medsos di Kabupaten Buol Ismail S. Domut. Melalui akun pribadinya, mantan anggota DPRD Kabupaten Buol tahun 2014-2019, memaparkan cuitan pada postingan pertama, bahwa pengelolaan DAK reguler sebesar Rp 31,6 miliar sesuai petunjuk teknis, itu murni dilaksanakan oleh masing masing sekolah penerima DAK.

Namun diperoleh informasi, pengakuan dari sejumlah penerima DAK, dalam pengelolaanya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, diduga justru campur tangan melakukan intervensi.

Praktik itu, juga diduga dilakukan sejumlah oknum staf tehnis pada OPD tersebut. Namun herannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Buol Drs. MK, dinilai tidak mampu memberi sanksi kepada stafnya, tapi malah sebaliknya disinyalir justru melakukan pembiaraan. Akibat adanya intervensi, muncul temuan pihak BPK RI terkait pengelolaan DAK tersebut, dan para Kepala Sekolah selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan DAK terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan, terutama para Kepala SDN dan SMP.

Selanjutnya pada cuitan postingan kedua, Ismail S. Domut yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Buol itu melalui akun Facebook-nya, kembali memaparkan, bahwa terkait dugaan adanya intervensi, ia memuculkan istilah “eksekutor”, terkait pengelolaan DAK khusus satuan pendidikan SMP se-Kabupaten Buol.

Eksekutor yang ia maksud adalah oknum stap pada OPD tersebut berinisial M. Keberadaan oknum M itu lanjut Ismail, sudah tidak asing lagi di lingkungan Dinas Dikbud Kabupaten Buol, dan menyusul trekrecordnya tidak diragukan lagi. Sehingga dalam hal melakukan intervensi pengelolaan DAK tersebut, dia bekerja secara profesional, Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM).

Dimana oknum M itu tidak bekerja sendiri dan perlu bantuan oknum berinisial R. Oknum R itu dilibatkan karena kebetulan ia selaku pejabat yang membidangi urusan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Dan dalam prakteknya, keduanya berkolaborasi menemui para Kepala Sekolah SMP dengan dalih tugas Dinas dari atasan langsungnya pada OPD tersebut.

Namun agenda yang dibahas pada pertemuanya itu, adalah soal pengadaan rangka baja atap dan pengadaan mobiler sekolah yang intinya diminta dikerjakan oleh pihak Dinas dengan alasan agar pengadaanya bisa seragam terutama Mobiler. Dan dari hasil percakapanya dengan para Kepala Sekolah, selanjutnya oknum M, langsung membawa rekaman tersebut. Namun agenda yang dibahas pada pertemuanya itu, adalah soal pengadaan rangka baja atap dan pengadaan mobiler sekolah yang intinya diminta dikerjakan oleh pihak Dinas dengan alasan agar pengadaanya bisa seragam terutama Mobiler.

Dari hasil percakapanya dengan para Kepsek, selanjutnya oknum M, langsung membawa rekaman percakapanya dengan Kepala Sekolah sekaligus membuat daftar list untuk bahan laporanya kepada atasan langsungnya.

“Nah, praktik seperti ini sangat miris karena hal itu justru dilakukan oleh oknum ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, ” papar Ismail.

Akibat adanya praktek tak terpuji yang diduga dilakukan oleh oknum tersebut, akhirnya para Kepala SMP bersama, saat ini terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum di Tipikor untuk mempertanggung jawabkan praktek yang telah dilakukan oleh oknum staf OPD tersebut.

Karena berdasarkan data lanjut Ismail pada cuitanya, pagu anggaran DAK reguler SMP untuk kegiatan fisik tahun 2020 itu adalah sebesar Rp 12,9 miliar. Realisasi SP2D -BUD Rp 12,9 miliar atau sebesar 99,99 persen realisasi DAK yang murni diswakelola oleh sekolah.

Terkait masalah itu, lanjut Ismail, lewat cuitanya, kini gerakan bawa tanah sedang bekerja berupaya melakukan komunikasi agar para Kepala Sekolah yang saat ini menjalani pemeriksaan Tipikor segera “tutup mulut”. Tujuanya, untuk melindungi sang Pimpinanya. Karena logikanya, apa yang telah dilakukan oleh oknum M dan R, tidak mungkin tidak diketahui oleh atasan langsungnya.

“Kasian apa salah kami. Ini ada panggilan lagi dari Tipikor. Jangan-jangan kita jadi korban, ” keluh salah seorang Kepala SMP sebagaimana yang dipaparkan Ismail.

Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Kabupaten Buol, Drs. Moh Kasim yang dihubungi untuk konfirmasi, hingga saat ini belum berhasil. Pada Minggu (10/10) media ini mencoba kembali menghubunginya tapi teleponnya dalam posisi non aktif. Sementara, stap teknis pengelola DAK tahun 2020 pada Dinas Dikbud Kabupaten Buol, berinisial M melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada media ini mengakui, bahwa terkait masalah tersebut, saat ini dirinya bersama satuan pendidikan SD, SMP dan PAUD sedang menjalani proses pemeriksaan khusus oleh pihak Inspektorat berdasarkan LHP BPK RI.

Mengenai dirinya di pemsus itu hanya pengelola DAK satuan pendidikan. Begitupun pemeriksaan di Tipikor juga saat ini sementara berjalan, dan yang diperiksa adalah pihak sekolah.

“ Setelah selesai pemeriksaan pihak sekolah, juga kami menunggu panggilan lagi dari Tipikor, apakah dipanggil atau bagaimana. Saya diperiksa dalam kapasitas sebagai PPK yang menandatangani MoU dengan pihak sekolah tahun 2020. Untuk administrasinya ada di PPTK masing-masing Bidang. Untuk lebih jelasnya, silakan diklarifikasi ke PPTK Bidang masing-masing. PPTK untuk bidang SMP waktu itu Pak Rusdi, PPTK SDN Pak Amrin Tompo dan PPTK PAUD Ibu Ida Rasyid. Bagaimana hasil pemeriksaan khusus, kami tetap menunggu, “ pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf, Sp.OG, mengatakan, tahun 2021 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemeriksaan Keuangan (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, meminta kepada Inspektorat untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan khusus terhadap penggunanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan pengajaran (Dikjar).

“ Jadi BPK meminta kepada Inspektur Insopektorat sebagai abdi Auditor Pemeriksa Internal (APIP) untuk memeriksa DAK di Dinas Dikjar sebesar Rp 22 miliar. Bukan Rp 31 miliar yang digunakan oleh sekolah-sekolah, “ kata Bupati.

DAK yang digunakan oleh sekolah-sekolah ini adalah DAK dalam bentuk swakelola. Artinya apa, dana ini masuk ke rekening kepala-kepala sekolah dan kemudian kepala sekolah mengelola DAK tersebut.

“Kepala Sekolah yang mendapatkan dana DAK tersebut bertanggungjawab terhadap pengelolaan DAK. Oleh Kepala Sekolah mereka membentuk tim yang diketuai kepala sekolah, kemudian melaksanakan pekerjaan Rp 22 miliar, ‘’ urainya.

Dari hasil pemeriksaan tim inspektur Inspektorat ternyata memang ada temuan, adanya kelebihan volume perkejaaan, dan beberapa temuan-temuan lain yang berkonsekwensi pada pengembalian.

“Temuan-temuan tersebut di wilayah Inspektorat atau di wilayah pemerintah daerah itu tindakannya adalah mengembalikan. Itu wilayah Inspektorat. Kalau Inspektorat memeriksa sesuatu proyek yang kemudian di proyek itu kemudian ditemukan kelebihan volume, maka harus distor kembali, “ tandasnya.

Hasil sementara BPOK saya memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus. Temuan sementara, tetapi ini belum final ternyata ada penyimpangan, “ tegasnya.

Dalam perjalanannya pemeriksaan BPK kemudian muncul kasus. Ini kasus lain. Dimana beberapa pejabat di linkungan Dikjar itu dilaporkan oleh salah satu kontraktor. Karena mereka punya uang tidak dibayarkan oleh para pejabat.

Inikan menjadi lucu. Kenapa dana swakelola ternyata kontraktor yang kerja, Sekaligus pejabat-pejabat di lingkungan Kantor ini dan telah dilapor ke polisi.

“Kasusnya sekarang sedang bergulir. Kita belum tahu kesimpulannya, apakah itu benar atau sementara diperiksa, “ sebutnya. Tetapi kalau itu benar berarti telah terjadi penyimpangan.

Intervensi dari oknum-oknum di Dikjar terhadap proyek di sekolah. Kan mestinya tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dikontrakan karena ini diswakelola. Lalu kenapa ini ada kontraktor yang mengerjakan.

“Kenapa ada kontraktor yang mengerjakan dan mengapa nagihnya bukan ke sekolah tetapi naginya ditagih kepada pejabat-pejabat di Dikjar. Ini artinya yang pertama, diduga ada pejabat-pejabat di Dikjar yang mengintervensi proyek swakelola ini. Kedua, salahnya kenapa dikontrakan. Seharusnya ini swakelola wewennag penuh kepala sekolah.

“ Tetapi kalau ini benar, itu pasti salah. Kalau bisa dibuktikan di pengadilan. Benar telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu sanksi berat buat pejabat-pejabat ini. “Karena itu mereka semuanya serba salah, “ paparnya. Ada hubungan disiplin berat, sedang, dan ringan nanti dilihat mekanismenya.

Sekali lagi laporan itu benar, sudah sampai di pengadilan dan sudah diputuskan oleh pengadilan. Sekarang kan baru pengajuan kasus ini. Kita belum bisa menyimpulkannya. Apakah betul tiga orang pejabat di Dikjar itu terlibat. Apakah betul juga itu namanya kontraktor. Kalau itu benar maka dua-duanya salah.

“ Karena sekali lagi saya katakan ini merupakan wewenang kepala sekolah, dan tidak bisa dikontrakan. Dari pemeriksaan Inspektorat, ditengarai ada beberapa penyimpangan-penyimpangan, misalnya kelebihan pembayaran.

Secara aturan, kelebihan pekerjaan itu boleh kepala sekolah yang bersangkutan segera menyetorkan ke daerah. Sampai batas kapan, sampai batas Desember, harus diselesaikan semua. Kita sudah mau masuk dengan anggaran berikutnya.

Bila ditemukan bukti-bukti ada fee yang diberikan, tentu harus dilihat dulu bagaimana alurnya dana tersebut. Untuk mengejar pejabat-pejabat itu. Wilayah kita sebatas itu, mengamankan kerugian Negara.

“ Misalnya di sekolah A, ditemukan kelebihan pekerjaan oleh Isnpektorat Rp 10 juta. Tetapi kepala sekolah bilang kita tidak mau bayar, seharusnya dia bayar Rp 10 juta kan. Pak Inspektur, kenapa saya tidak mau bayar Rp 10 juta, karena Rp 5 juta saya sudah kasih kepada pejabat di Dikjar. Mana buktinya, ada kuitansinya. Ada bukti transfer dan segala macamnya. Kalau itu terjadi maka Inspektur mengatakan oke, kamu bayar Rp 5 juta, dan Rp 5 jutanya kita akan paksa pejabat-pejbat itu untuk membayar kembali, “ jelasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.