alexametrics Merasa Dirugikan, Kontraktor Lapor PPK ke Kejaksaan – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Merasa Dirugikan, Kontraktor Lapor PPK ke Kejaksaan

Terkait Pembangunan M.Ts Negeri 1 Donggala

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Kontraktor CV. Bajiki Konstrukindo, selaku pemenang lelang proyek pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MTSN 1 Donggala mengadukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Kejaksaan Negeri Donggala, karena merasa dirugikan rencana pekerjaannya dibatalkan sepihak.

Meski sudah menang tender oleh Pokja portal laman LPSE Kemenag RI, pelaksanaan proyek bersumber dana APBN anggaran 2020 itu, justru dialihkan ke kontraktor lain. Demikian disampaikan Firman Kamal, Direktur CV. Bajiki Konstrukindo saat dikonfirmasi membeberkan pembatalan sepihak tersebut, seperti yang dikutip dari Rajawalipost.

Menurutnya, proyek dengan pagu anggaran Rp 2,4 miliar, berdasarkan hasil evaluasi dilakukan Pokja ULP menetapkan tiga perusahaan penawar yang memenuhi syarat.

” CV. Bajiki Konstrukindo sebagai penawar terendah dengan nilai penawaran Rp 2,052 miliar dan oleh Pokja ditetapkan sebagai pemenang,” katanya.
Sementara dua perusahaan lainnya, yang ikut melakukan penawaran lelang proyek tersebut, CV. Era Mustika Graha dengan nilai penawaran Rp 2,144 miliar dan Putra Tunggal Mandiri nilai penawarannya Rp 2,308 miliar yang diumumkan pada Portal SPSE .

” Celakanya, PPK proyek pembangunan ruang kelas baru MTSN 1 Donggala, alih-alih memperhatikan hasil evaluasi Pokja sudah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), tetapi justru memberikan pelaksanaan paket proyek itu ke Putra Tunggal Mandiri sebagai pemenang berkontrak,” urainya.

Lebih lanjut kata dia , surat pemberitahuan dikeluarkan PPK terhadap Pemenang Tender 1 CV. Bajiki Kostrukindo dengan Nomor B245/Mts.22.02.05/PP.00.5/09/2020 tanggal 01 September 2020, bertentangan dengan kondisi sebenarnya dan tidak memberi ruang dan waktu cukup kepada pihaknya selaku pemenang tender.

“Saya tidak diberi ruang dan waktu untuk memperlihatkan berkas perusahaan saat rapat persiapan penunjukan penyedia pada 1 Setember 2020 lalu. Padahal sebelumnya telah diperlihatkan juga keasliannya pada saat pembuktian kualifikasi dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dihadiri PPK, dinyatakan sah dan lengkap oleh Pokja Pemilihan, ” terangnya.
Firman menyayangkan, undangan PPK Nomor B243/Mts.22.02.05/PP.00.5/08/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, dianggap tidak sesuai dengan jadwal ditetapkan dalam Portal SPSE http://lpse.kemenag.go.id/eproc4/lelang/7720170/jadwal.

” Seharusnya proses Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dilaksakanakan tanggal 26 sampai 27 Agustus 2020 bukan tanggal 1 September 2020,” kesalnya.

Dia menambahkan, surat undangan rapat persiapan penunjukan penyedia dari PPK Nomor B-243/Mts.22.02.05/PP.00.5/08/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 itu, seharusnya mengacu kepada ketentuan dalam edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Covid-19.

Firman beralasan, selaku direktur CV. Bajiki Konstrukindo telah hadir dalam rapat persiapan penunjukan penyedia pada 01 September 2020 di MTSN 1 Donggala, namun saat itu menunggu kiriman dokumen keberlakuan Isian Kualifikasi dan Sertifikat Kompetensi di bandara Mutiara Palu, yang dalam perjalanan dikirim hari itu juga melalui pesawat dari Makassar ke Palu dan tiba siang hari 01 September 2020.

“Karena dalam surat undangan tersebut hanya menyebutkan pukul 09.30 Wita tanpa menyebutkan sampai jam berapa dan sanksinya jika terlambat. Jadi secara logis tidak dimungkinkan hadir tepat waktu karena penerbangan Makassar – Palu hanya ada subuh pukul 06.00 Wita, dan siang harinya pukul 13.45 Wita. Kami selalu melakukan kontak komunikasi melalui telepon dan percakapan WA dengan PPK agar bisa menunggu dulu, ”bebernya.

Akan tetapi saat balik ke MTSN 1 Donggala di Labuan dengan membawa dokumen perusahaannya, ungkap Firman, PPK justru menyerahkan surat kepada kami dengan Nomor B245/Mts.22.02.05/PP.00.5/09/2020 tentang Pemberitahuan Atas Ketidak Siapan Pemenang Tender hari itu juga tertanggal 01 September 2020.

“Ini tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan pihaknya telah mengikuti proses tender secara fair dengan mengeluarkan biaya, waktu dan berimplikasi merugikan perusahaannya yang dapat dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist, sebagaimana diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan Permen PU No. 14 tahun 2020, ” paparnya lagi.

Firman menduga, ada indikasi tindakan PPK pembangunan RKB MTSN 1 Donggala dengan menetapkan PTM sebagai pemenang berkontrak, berpotensi pemborosan keuangan negara sebesar Rp 255, 486 juta.

“Ini sudah saya laporkan ke Kejaksanaan Negeri Donggala, karena tindakan PPK itu berpotensi melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Bab II bagian Keempat pada pasal 7 huruf (f),” katanya.

Firman menegaskan, berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, secara resmi mengajukan pengaduan atas tindakan PPK pembangunan RKB MTSN 1 Donggala kepada penegak hukum. Dan minta untuk membatalkan pemenang berkontrak dan menunjuk CV. Bajiki Konstrukindo sebagai pemenang berkontrak secara sah.

Sementara itu, PPK pembangunan RKB MTSN 1 Donggala, Kaharudin, saat dikonfirmasi di sekolah berada di Labuan, Jumat (11/9) menjelaskan, pihaknya sudah menjalankan seluruh prosedur dan aturan sesuai petunjuk tehnis pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.

“Saya sudah jawab dan berikan klarifikasi terkait somasi dari CV. Bajiki Konstrukindo Nomor 02/TUC-IX/2020 tertanggal 05 September 2020 melalui surat jawaban dengan Nomor B-258/MTs.22.02.05/PP.00.5/09/2020 tertanggal 07 September 2020,” urai Kaharudin, sambil memperlihatkan dokumen dan surat-surat di mejanya.

Menurutnya, surat Nomor B245/Mts.22.02.05/PP.00.5/09/2020 tanggal 01 September 2020 di sampaikan ke CV. BK bukan surat penyataan tapi surat pemberitahuan atas ketidaksiapan pemenang tender. Karena pengertian antara surat pernyataan dan surat pemberitahuan sangat berbeda.

“Dalam rapat persiapan penunjukan penyedia waktu itu tanggal 1 September 2020 di sekolah ini, terjadi dialog antara saya dengan Firman Kamal, selaku direktur CV. BK. Saat kami konfirmasi, dia mengatakan tidak membawa dokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dan sudah kami minta dalam undangan dan catatan harus dibawa saat itu,” terang Kaharudin.

Akan tetapi, kata Kaharudin, Firman beralasan waktu itu dokumen asli perusahaannya masih dalam perjalanan dari Makassar ke Palu dan mau mengambil paket tersebut di Bandara SIS Aljufri Palu dengan meminta tenggat waktu kesempatan hingga pukul 12:00 Wita.

“Dia datang ke sini tidak bawa dokumen dan minta waktu jemput itu dokumen dibandara sampai pukul 12.00 siang. Itu ada saksinya dua orang yang mendengar ucapannya dan ada temanya dari pihak CV. BK. Saya selaku PPK memberikan kesempatan untuk mengambil dokumennya. Hingga batas waktu disepakati dia belum muncul dan kami masih menunggunya sampai pukul 14:30 Wita juga belum datang. Karena jam kantor sekolah sini sudah tutup pada pukul 14.30 Wita, jadi saya pulang lagipula saya banyak urusan lain di luar, ” ujarnya.

Kaharudin menyebut, pemberian kesempatan telah dilakukan, akan tetapi pihak CV. BK tidak pernah menyampaikan atau meminta tambahan waktu baik melalui dialog langsung dan komunikasi melalui telepon atau pesan whatssap agar bisa dipertimbangkan.

“Sehingga pasca waktu yang diberikan pukul 12.00 Wita dan sampai jam kantor sekolah berakhir pada pukul 14.30 Wita tidak ada permintaan tambahan waktu dari peserta perwakilan perusahaan CV. BK. Maka sesuai dengan dokumen pemilihan dan tata cara pembuktian nomor 31 sub 31.8 yang berbunyi, dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak, misal kan email atau nomor telepon tidak dapat dibuka dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta,” ulas Kaharudin.

Berdasarkan kronologi itulah, lanjutnya, pada pukul 14.15 Wita pihaknya mengirimkan surat Nomor B245/Mts.22.02.05/PP.00.5/09/2020 tanggal 01 September 2020 perihal pemberitahuan atas ketidak siapan pemenang tender. Kemudian, pihak CV. BK juga tidak ada respon balik atau permintaan untuk menjelaskan secara rinci permasalahan yang dihadapi perihal dokumen tersebut.

“Karena tidak ada tindaklanjut dari surat kami itu dari pihak pemenang tender, maka kami memutuskan pada pukul 14.30 Wita adalah jam keluar kantor di sekolah, menutup kegiatan lanjutan rapat persiapan penunjukan penyedia. Karena pihak perusahaan tidak dapat membuktikan keberlakuan data isian kualifikasi dan bukti sertifikat kompetensi personel manajerial perusahaannya, ” kata Kaharudin.

Soal undangan baru kami layangkan pada 31 Agustus 2020, karena merujuk pada dokumen pemilihan huruf H nomor 41 sub 41.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) itu baru diserahkan oleh Pokja pada Jumat 28 Agustus 2020. Jadi selaku PPK setelah menerima BAHP baru bisa mengundang penyedia untuk hadir dalam rapat persiapan penunjukan penyedia.

“Saya anggap pihak CV. BK itu tidak paham aturan, jadi setelah ada BAHP yang diserahkan Pokja saya selaku PPK baru bisa mengundang rekanan pemenang untuk hadir dalam rapat persiapan penunjukan penyedia pada 1 September 2020. Saya kirim ke dia melalui pesan WA di nomornya dan dia jawab siap hadir, ” ujar Kaharudin sambil memperlihatkan percakapan WA nya dengan Firman.

Sebelumnya, dia (Firman) malahan minta SPPBJ melalui pesan WA-nya, terang Kaharudin mengungkapkan, ini juga sudah melanggar aturan karena belum ada berita acara rapat persiapan penyedia CV. BK dan belum ada klarifikasi dan evaluasi dengan PPK tapi sudah minta SPPBJ.

“ Mengenai tuduhan pihak CV. BK yang menyatakan ada indikasi potensi pemborosan dan kebocoran keuangan negara itu sama sekali belum terbukti. Karena pemborosan dan kebocoran suatu anggaran atau uang negara bisa disimpulkan setelah ada hasil audit dari pihak auditor secara resmi, “ pungkas Kaharudin.

Amatan di lokasi proyek, tampak pelaksanaan kegiatan sudah dimulai, meskipun tanpa ada pendampingan atau Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dari pihak Kejaksaan sesuai dengan SEJA Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 dan Surat Edaran Jamdatun Nomor : 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.