Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Menyoroti Banyak Masalah di Buol

Pemerintah Daerah Perlu Buka Diri Agar Tidak Terkesan Feodal

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Salah seorang tokoh Kabupaten Buol, Ir. H. Syamsudin Salakea berdiskusi dengan Radar Sulteng, memberikan masukan dan pokok-pokok pikiran sebagai tokoh masyarakat di awal tahun 2021. Menurutnya, masukan ini sebagai bentuk membangkitkan semangat baru bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol secara keseluruhan dan masyarakat Buol saat ini.

Pada kesempatan itu, tokoh masyarakat Buol yang juga Majelis Tinggi di Pengurus Besar Ikatan Keluarga Indonesia Buol (PB. IKIB) berpendapat pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Buol harus mengedepankan pengayoman, motivasi dan karakter edukasi agar tidak terkesan feodalisme yang menghambat keterbukaan dan semangat gotong royong membangun jiwa dan ide-ide yang segar dan bermanfaat bagi percepatan pembangunan yang konprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Selain itu, mantan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Asisten 2 Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buol ini juga menyoroti masalah hukum di Kabupaten Buol saat ini. Intinya dengan adanya kelompok masyarakat maupun Kepala Desa (Kades) yang mengalami kasus hukum, Pemkab Cq Dinas terkait kurang maksimal memberikan bimbingan prosedural proses dan teknis, dan di satu sisi penyelenggara hukum selain sebagai eksekutor diharapkan juga sebagai advicer/pembinaan demi mencapai goal yang diharapkan.

Menurutnya, saat ini sudah memasuki era industry 4.0, tetapi justeru Kabupaten Buol masih banyak mengalami ketertinggalan.

“ Dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini, yang mengalami banyak masalah itu Kabupaten Buol, “ ungkap Syamsudin Salakea.

Dijelaskan Syamsudin, fungsi utama otonomi itu adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, kalau PAD itu meningkat maka pemimpin daerah itu dianggap sukses.

Diwacana, di sikon, di situasi milenial atau jaman modern sekarang ini masyarakat bukan lagi objek, tetapi subjek. Sebagai pelaku. Kalau dia pelaku, kemudian ada benang merah pelaku ini dibina oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan PAD, ini bisa terjadi percepatan PAD.

“ Sekarang kita lihat Buol PAD-nya berapa? Satu contoh, apakah sudah ada bongkar muat di pelabuhan Leok. Kalau intensitas kepadatan bongkar muat terjadi di Buol itu artinya ada produksi. Bagaimana masyarakat bisa berproduksi, sementara etos kerja dan etos bisnis mereka itu belum sampai 2 persen saja. Sudah barang tentu dengan adanya pandemik Covid-19 ini presentasenya menurun, “ bebernya.

Oleh sebab itu, tandasnya, pemerintah daerah wajib mengadakan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktifitas mereka melalui pembinaan peningkatan etos kerja dan etos bisnis. Supaya bisa berproduksi maksimal dan berkesinambungan, agar PAD naik meningkat, begitu juga pelemparan produksi meningkat, bongkar muat hasil produksi naik. Itu kuncinya dan diharapkan akan bergairah setelah wabah Covid-19 ini.

“Apa kesulitan untuk Buol? Akses masuk itu ada 3, yaitu darat, laut, dan udara. Kenapa Buol terkebelakang? Karena pada intinya, kalau pemimpin itu tidak bisa meningkatkan taraf hidup rakyat, tidak bisa membackup supaya rakyat ini bisa subjek. Yaitu yang benar-benar subjek. Maka dianggap pemimpin itu gagal, bila tidak memanfaatkan peningkatan produksi, pelemparan produksi yang berkesinambungan dan visioner, “ tegas Syamsudin.

Sebenarnya kata Syamsudin, pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Apabila pemimpin ini sudah dalam kapasitas dan pola pikir melayani masyarakat itulah yang disebut seorang pemimpin yang ingin maju.

Sejauh ini dirinya melihat tidak ada produksi yang signifikan di Kabupaten Buol. Tidak ada produksi yang bisa dilempar (ekspor, red). Contoh, ikan saja harus didatangkan dari Tolitoli. Beras didatangkan dari Kwandang Gorontalo. Dari dulu sampai sekarang daerah Buol hanya mendatangkangkan (mengimpor, red).

Syamsudin pada kesempatan itu memberi sebuah solusi. Bahwa untuk menghadapi mandegnya sektor produksi, harus diatasi dengan melibatkan berbagai tenaga ahli untuk mendampingi pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Kenapa di kabupaten dan kota lain bisa. Kenapa di Buol tidak bisa. “ Kenapa? Yah karena masih kurang motivasi, edukasi, dan pengayoman, “ sebutnya. Begitu juga DPRD, harus ada tim pendamping. Mengenai hal ini ada aturan yang mendukung.

Dirinya lalu membandingkan Buol dengan pembangunan yang saat ini terjadi di Kabupaten Morowali, yang pembangunan daerahnya sudah terlihat, dan sangat luar biasa. Kemudian, Buol jangan terlalu kaku dengan penanaman modal. Lihatlah, kalau tidak merusak kenapa tidak kita lakukan investasinya di Buol. Kan ada aturan-aturan untuk menyelamatkan lingkungan dan sebagainya, cuma jangan terlalu bersifat feodal yang melarang tidak bisa ini, dan tidak bisa itu.

Belum lagi, tambah Syamsudin, secara nasional kita bisa bekerjasama dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, yang sebentar lagi akan menjadi kawasan ibukota negara Republik Indonesia. Fungsikan itu para pemikir kita orang Buol yang cukup banyak doktornya untuk bergerak di ruang aplikasi ini.

“ Kesimpulannya, mari kita laksanakan dan terapkan pembangunan yang berkesinambungan di Buol dengan wawasan pelayanan, pengayoman, pembinaan dan edukasi yang efektif, berdaya guna dan berhasil guna demi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran daerah, “ ucapnya mengakhiri.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.