Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Menyingkap Tabir Praktik Politik Uang di Morowali Utara

Siapkan Dana Ratusan Juta Rupiah dan Sekelompok Orang Sebagai Peluncur

SEORANG calon legislatif di Morowali Utara menyingkap tabir politik uang di daerahnya. Ia yang bermodal tipis kalah telak, lalu meminta kembali dananya. Praktik ini katanya lumrah, meski lembaga pengawas Pemilu menyebar mencari bukti.

Ilham Nusi – Morowali Utara

PRIA bertampilan casual itu tak sungkan menutur kesaksiannya kepada Radar Sulteng. Kisah poltik uang ini menarik, sebab figurnya bukan orang biasa. Posisi wahid di partainya menjadi alasan mengulas praktik culas itu.

“Samarkan dulu identitas saya. Kisah ini bagian dari pembelajaran untuk semua pihak, termasuk warga yang mencari uang pada pelaksanaan pemilu,” katanya siang itu di Kolonodale, Petasia, Morut.

Jelang Pemilu serentak 2019, sumber mengaku menyiapkan dana ratusan juta rupiah. Sekelompok orang disiapkan sebagai peluncur. Mereka juga dibolehkan merekrut peluncur baru, tetapi tidak berhubungan langsung dengan sumber. Dana segar itu lalu disebar di sejumlah kecamatan.

Orang-orang kepercayaan sumber lantas menyasar wajib pilih. Selain mengantongi dana, mereka juga dibekali kartu nama. Peluncur juga wajib mencatat siapa saja penerima uang itu.

“Satu suara Rp200 ribu. Peluncur wajib mencatat nama-nama penerima uang. Pokoknya harus sesuai banyaknya dana yang keluar,” ujarnya.

Namun kemudian, petaka menghujam jantung pria itu. Harapan meraup suara banyak dari konversi dana harus sirna. Dia kalah modal. Lawan politik ternyata lebih berduit. Sungguh memilukan.

“Berdasarkan jumlah uang dan laporan peluncur, usaha saya pasti berhasil. Keyakinan ini ternyata buyar,” ujarnya masam.

Fakta perih itu diterima sumber beberapa jam setelah penghitungan suara. Gusar, dongkol dan segala macam rasa berkecamuk di kepalanya. Tapi dia tak habis akal. Dana yang dibagi lalu dimintanya kembali.

Pengembalian itu rupanya menjadi kesepakatan antara sumber dengan orang-orangnya. Meski enteng, tetapi ini musibah bagi si peluncur gagal target.

Sumber menyebutkan, sanksi ini sesungguhnya sebagai efek jera kepada mereka yang suaranya terbeli. Dengan begitu, masyarakat tidak menjadikan pesta demokrasi sebagai momen pengumpul uang para caleg.

“Kita kalah karena caleg lain memberi dana 500 ribu bahkan sampai Rp1 juta per kepala. Tetapi orang itu tidak boleh mengambil semua uang caleg. Artinya kembalikan uang kecil,” tandasnya.

Tiga hari pasca pungut hitung, ia mengaku berhasil mengambil Rp8 juta dari Rp80 juta yang dibagikan peluncur. Jika per kepala Rp200 ribu, maka ada 400 orang yang batal memilih sumber.

“Baru Rp8 juta dikembalikan. Saya taunya menagih kepada orang-orang saya saja,” ungkapnya.

Menurutnya, kesaksian ini sengaja dibuka agar lembaga pengawas Pemilu lebih bekerja keras dari sebelumnya. Selain itu, Morut masuk dalam daftar daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.

“Pilkada Morut sudah dekat. Sekarang bagaimana Bawaslu dapat mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu nanti,” harap sumber.

Di tempat yang sama, dua orang peluncur kepercayaan sumber tampak lesuh. Wajah keduanya sangat tak bersemangat. Raut kecewa tergurat jelas.

Salah satunya mengaku mencari suara di Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat. Dari 15 orang yang menerima uang, hanya tujuh yang komitmen. Sementara delapan orang lagi memilih caleg lain.

“Saya minta lagi uangnya. Karena dari awal komitmennya begitu,” katanya, meminta Radar Sulteng menutup identisanya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Morut Andi Zainuddin menyebutkan ada satu kasus pelanggaran pemilu yang sudah ditangani penyidik Gakumdu. Menurutnya, terlapor bernisial F itu diduga melakukan kampanye di dalam rumah ibadah.

“Terlapor melakukan kampanye di dalam rumah ibadah. Berkasnya sudah ditangan penyidik gakumdu,” kata Andi kepada Radar Sulteng pekan lalu.

Andi mengemukakan, selain kasus di atas, Bawaslu belum menemukan pelanggaran saat pelaksanaan pungut hitung Pilpres maupun Pileg.

Sementara satu laporan dugaan politik uang menyeret seseorang berinisial AH yang ditangani gakumdu sudah ditutup karena tidak memenuhi unsur.

“Laporan dugaan politik uang yang terkait AH tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilu,” ujarnya.

Terkait dugaan praktik politik uang, ia memastikan sudah ada beberapa laporan kasus yang masuk Bawaslu Morut. Namun tahapannya masih dalam proses penelusuran atau investigasi.

“Untuk laporan money politik, kami juga meminta bukti. Ada pula temuan Bawaslu. Jika pelanggaran itu mengarah ke pidana, berarti kita konsul dengan gakumdu,” jelasnya.

Andi menegaskan pihaknya akan berupaya optimal selama melakukan investigasi. Jika tidak juga memenuhi unsur, maka laporan terkait akan ditutup.

“Tapi kalau memang kita anggap tidak mampu menemukan unsur pelanggaran maka kasusnya kita tutup,” tandasnya.

Menanggapi maraknya isu praktik politik uang di wilayahnya, Andi menganggap hal itu menjadi nyata ketika ada bukti. Ia juga mengaku sudah mendengar isu tersebut.

“Itu (politik uang) kami dengar ada dari beberapa sumber, cuma pembuktinnya susah di kami,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selain dugaan pelanggaran pemilu berupa dugaan politik uang, Bawaslu Morut juga sementara menangani laporan terkait netralitas perngkat BPD hingga inntimidasi untuk memilih.

Bawaslu sendiri hanya memiliki waktu penanganan kasus baik dilaporkan atau ditemukan selama 14 hari setelah diketahui atau diregister.

“Kami memang belum merilis, maunya sih kalau sudah ada tersangkanya. Sekarang kami banyak pekerjaan rumah setelah hari H pemilu,” sebut Andi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU)Morowali Utara merilis hasil survei pencegahan money politik di daerah itu. Hasilnya, 88,16 persen dari 3.850 responden memilih menerima uang peserta Pemilu 2019.

Fakta mengejutkan tersebut, diungkapkan Ketua KPUD Morut Yusri Ibrahim dalam sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan kebijakan KPU kepada Stakeholder di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Kamis (23/2) lalu.

Yusri menyebutkan, sebanyak 88,16 persen atau 3.394 dari 3.850 orang responden berkeinginan menerima uang dari peserta pemilu atau caleg. Selebihnya 11,84 persen atau sebanyak 456 orang responden lainnya berkeinginan sebaliknya.

“Ini fakta yang kami temukan saat melakukan survei dalam rangka pencegahan money politik jelang Pemilu 2019,” ujar Yusri.

Survei ini tak berhenti disitu, lanjut Yusri. Sebab mereka menemukan fakta lain bahwa 3.113 orang dari 3.394 responden yang sama hanya menerima uang tetapi tidak memilih orangnya.

“91,72 persen dari 88,16 persen responden menyatakan menerima uang tapi tidak memilih orangnya. Artinya hanya 8,28 persen yang menyatakan menerima uang dan memilih orangnya,” jelasnya.

Bentuk kategori money politik menurut survei KPUD Morut ini berupa janji uang tunai antara Rp200 ribu sampai dengan Rp1 juta. Para responden jug mengakui money politik itu berbentuk bahan seperti tabung gas, beras, gula kopi, bahkan sertifikat tanah.

Selain itu, praktik tersebut juga berupa janji-janji pemayaran BPJS, beasiswa anak kuliah sampai jenjang S1, janji mengurus masuk PNS dan perawat, dan lain sebagainya.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa praktik ini adalah fakta yang harus kita cegah bahkan diberantas,” tandas Yusri.(*)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.