Menyikapi Kontreversi Pernyataan Menko Marves untuk Kota Palu yang Lebih Baik

Oleh : Mohamad Rivani, S.IP., M.M. *)

- Periklanan -

KETIKA saya membaca pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves), Bpk Luhut Binsar Panjaitan atau yang akrab disapa “LBP”, tentang tidak dibolehkannya pembangunan Infrastruktur di Kota Palu 10 bahkan 12 tahun kedepan, sekaligus mendorong Pemerintah baik Pusat maupun daerah untuk tidak mengeluarkan Izin membangun karena kondisi tanah di Kota Palu Labil, maka saya berfikir tentang dua hal. Pertama, pernyataan tersebut tidak berdasarkan kajian yang dalam dan komprehensif karena hanya didasarkan pada data BMKG, hal ini jelas tertuang sebagaimana yang di wartakan oleh media online KOMPAS.com (4/3/2021).

Kedua saya ingin mengartikulasikannya sebagai sindiran kepada Pemerintah, Kalangan Akademisi dan para Asosiasi Jasa Konstruksi yang ada di Kota Palu untuk lebih berhati-hati dalam mengakselerasi pembangunan di Kota Palu yang sempat luluh lantah di terjang Gempa Bumi,Tsunami dan Likuifaksi pada 2018 silam.

Hal ini tidaklah berlebihan, karena sampai saat ini, saya juga belum pernah melihat hasil dari kajian akademik para akademisi, baik dari institusi perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kota Palu, tentang bagaimana pembangunan Gedung/Rumah tahan gempa yang harus diketahui dan diikuti oleh masyarakat umum ataupun Pemerintah, agar ketika membangun, mengikuti standar baku yang telah ditentukan dari hasil kajian akademik yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Karena kita ketahui bersama bahwa, Kota Palu dan Sulawesi Tengah merupakan wilayah rawan gempa dan masuk dalam zona Ring Of Fire (Cincin Api).

Olehnya menurut hemat saya, seharusnya para Akademisi yang ada di Kota Palu melakukan koreksi dan klarifikasi kepada Menko Marves, “LBP”, berdasarkan kajian ilmu pengetahuan yang telah terbukti secara empirik, tentang bagaimana membangun diatas tanah yang labil dan daerah rawan gempa, sebab kita ketahui bersama bahwa masyarakat Kota Palu hidup diatas patahan.

Jika ini dapat dilakukan, maka secara langsung dapat mematahkan stigma Menko Marves dan memberikan pencerahan buat beliau mengenai Kota Palu, anggaplah ini menjadi suatu tantangan (Chalenge) buat Pemerintah, kalangan Akademisi maupun Asosiasi Jasa Kontruksi yang ada di Kota Palu, karena menyikapi hal seperti ini tidak boleh berlebihan apalagi hanya berdasarkan kekesalan tanpa data dan fakta empirik yang kita kemukakan untuk mencounter pernyataan seorang pejabat Negara yang tentunya memiliki kekuasaan dan fasilitas untuk digerakkan.

Saya yakin sindiran pedas yang dikemukakan oleh seorang Menteri untuk pejabat dibawahnya pasti ada makna baik di belakangnya. Jawaban Walikota Palu dalam release beberapa hari yang lalu secara politik sudah benar, tinggal nanti didukung oleh penjelasan para akademisi yang menerangkan secara ilmiah berdasarkan kajian ilmu pengetahuan, bagaimana membangun Gedung/Rumah di Kota Palu yang menurut BMKG punya tanah labil dan rawan gempa.

- Periklanan -

Jika hal ini dapat terwujud maka secara tidak langsung akan membukakan mata pak Menko Marves “LBP” bagaimana sebenarnya membangun Kota Palu, serta secara politis dapat menaikkan posisi tawar Pak Walikota yang baru, karena punya solusi dan mampu menjawab kritikan dengan kerja dan kajian nyata. Sebagai contoh Gubernur DKI Jakarta “Anies Baswedan” yang hampir selalu bersilang pendapat dengan Menko Marves “LBP”, tetapi sang Gubernur selalu menjawab setiap kritikan pedas Pemerintah pusat dengan karya nyata, dan coba kita lihat, beliau selalu mendapatkan penghargaan dari dalam maupun luar negeri, nah inilah contoh yang harus diikuti, menjawab tantangan dengan karya dan bukan hanya kata. Dan kalau kita selalu mengikuti berita, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini bertemu dengan Menko Marves “LBP” untuk membicarakan penanganan Covid-19, Pariwisata dan Integrasi transportasi Jabodetabek. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena Pak “Anies Baswedan” Cerdas dalam menjawab seluruh kritikan Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada pemerintahannya, sehingga menimbulkan kekaguman dan penghargaan serta penghormatan dari pemerintah pusat, tentunya ini bisa menjadi salah satu motivasi buat pemerintah Kota Palu agar melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta “Anies Baswedan”.

Pertanyaan yang muncul saat ini, apakah kita bisa??? Jawabannya tergantung Pemerintah Kota Palu, bisa ya, bisa juga tidak, saran saya, coba sesekali meresmikan Gedung/Rumah tahan gempa yang diinisiasi oleh kalangan Akademisi bekerjasama dengan Pemerintah dan Asosiasi Jasa Kontruksi Kota Palu, kemudian mendatangkan Menko Marves “LBP” di Bumi Tadulako untuk melihat hasil karya tersebut, menurut saya itu sangat efektif, selain klarifikasi di media saat ini dengan menyertakan alasan yang rasional atas dasar kajian akademik mengenai pembangunan fisik di Kota Palu yang menurut pak Menko Marves tidak layak karena tanahnya labil dan rawan gempa.

Berani? Harus berani, karena Sumber Daya Manusia kita di Kota Palu juga luar biasa, hal ini bukan hanya isapan jempol belaka, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palu berada pada level 81,47 yang berarti masuk kategori sangat tinggi.

Dengan kategori demikian, sudah pasti masyarakat Kota Palu terlebih khusus Pemerintah, Akademisi ataupun Asosiasi Jasa Konstruksi, mudah menjawab tudingan pak Menko Marves “LBP” serta memberikan bukti nyata pembangunan Gedung/Rumah tahan gempa . Nah berbicara tentang IPM, sebenarnya IPM itu apa sih? IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healty life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Untuk apa IPM dan seberapa penting buat daerah? IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu Wilayah/Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Mudah-mudahan dengan nilai IPM yang masuk kategori sangat tinggi, semakin memotivasi Pemerintah Kota Palu, yang saat ini dipimpin oleh bpk “Hadianto Rasyid”, untuk terus mengenjot pembangunan, baik dari sisi SDM maupun Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Peta Zona rawan Gempa yang ada, serta menetapkan standar baku bagi bangunan Gedung/Rumah yang akan didirikan di Kota Palu demi keamanan dan kenyamanan bersama, kapan itu akan terwujud??? Kalau bisa segera.

*) Penulis adalah ASN BPS Provinsi Sulteng, dan Pemerhati masalah Sosial dan Ekonomi Sulawesi Tengah.

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.