Menyentuh, Ketua FPKS Sebut Tenda Tidak Layak untuk Kemanusiaan

- Periklanan -

PALU-Ketua Fraksi Paktai Keadilan Sejahtera (FPKS), Wiwik Jumatul Rofi’ah dalam pernyataannya di rapat dengar pendapat (RDP) antara Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Sulteng dengan Tim Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan mitra kerja serta OPD terkait sangat menyentuh sanubari. Pemimpin fraksi oranye ini berargumen dana penanganan Covid-19 begitu besar, mengapa harus menangani pasien Covid-19 di tenda-tenda yang panas.

“ Menurut saya kalau di tenda tidak manusiawi. Kenapa kita tidak sewa hotel saja, “ tegas Hj. Wiwik, dihadapan Satgas Covid-19 Sulteng, Senin (28/8).

Apa yang diusulkan oleh Bunda Hj. Wiwik ini direspon positif oleh peserta RDP untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi, antara lain Ketua DPRD Sulteng Dr Hj. Nilam Sari Lawira, Wakil Ketua H. Muharram Nurdin, Ketua Pansus Pengawasan Covid-19 Sonny Tandra yang memimpin jalannya RDP kemarin, Kapolda Sulteng Irjen Pol Abdul Rakhman Baso, Danrem 132 Tadulako Brigjen Farid Ma’ruf, dan peserta lainnya.

Apa yang diusulkan Bunda Wiwik sangat realistis dan masuk akal. Sampai-sampai Muharram Nurdin menyebut hotel maupun wisma dan penginapan yang tidak digunakan atau kurang pengunjungnya sebaiknya di lobby untuk segera dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat Covid-19 alternatif, sebagai upaya mengantisipasi membludaknya pasien Covid-19 varian delta yang mewabah saat ini.

“ Kasian kondisi para nakes kita. Sudah sakit di tenda lagi, “ ucapnya.

- Periklanan -

Selain mengusulkan agar hotel yang disewa, Bunda Wiwik juga memperjuangkan agar intensif nakes jangan dibayar telat apalagi tidak dibayarkan. Hal ini terkait warning dari Mendagri Tito Karnavian saat rapat dengan kepala daerah seluruh Indonesia beberapa waktu lalu yang mengatakan pembayaran insentif buat nakes selalu terlambat. Paling kecil realisasinya.

Bunda Wiwik juga merasa kecewa terhadap kinerja Satgas Covid-19 Sulteng yang terlihat bekerja tidak sesuai harapan. Meskipun sudah ada beberapa progress yang dirasakan saat ini.

Namun rencana aksi kedepan seperti apa, itulah yang ditunggu oleh Pansus, hingga keluarlah delapan rekomendasi dari Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Sulteng, yakni pertama, penanganan pasien yang terlalu bertele-tele. Kedua, insentif tenaga kesehatan (Nakes) di beberapa kabupaten diminta segera dibayarkan. Ketiga, merekrut nakes-nakes di beberapa kabupaten dan kota untuk dikontrak 3-6 bulan masa kerja (relawan). Keempat, Pemprov Sulteng segera melakukan kontrak kerjasama dengan pihak hotel yang sudah tidak beroperasi atau sepi pengunjung untuk dijadikan tempat-tempat pelayanan pasien Covid-19 dengan menyesuaikan standart pelayanan pasien Covid-19. Atau tempat-tempat lainnya seperti gedung olahraga, wisma, dan sport center.

Kelima, memperbaiki administrasi dan birokrasi cenderung yang lambat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang prosesnya cukup rumit mulai dari perencanaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan anggaran, mekanisme penyaluran dana, proses verifikasi dan sebagainya. Keenam, melakukan perencanaan atau kesiapan yang matang terkait perencanaan anggaran.

Ketujuh, mempercepat proses penyesuaian data masyarakat terdampak pandemik di lapangan akibat lonjakan kenaikan kasus Covid-19 varian baru ini sehingga jumlah warga terdampak pun bertambah drastis, diharapkan Pemda perlu memperbarui kembali data terkait kesehatan.

Kedelapan, adanya komitmen dari kepala daerah, SKPD, dan DPRD untuk melakukan perubahan agar tidak menghambat dari proses perencanaan, pelaksanaan, sehingga berimbas ke penyerapan.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.