Menjelma Bagai Hakim

- Periklanan -

Oleh : Muhammad Khairil

SUARA keadilan seringkali diperjuangkan di ruang pengadilan. Mereka yang menuntut keadilan atas ketidakadilan yang dirasakannya akan menaruh harapan besar pada putusan seorang hakim yang akan menetapkan benar atau salah atas sebuah proses hukum yang diperjuangkan. Putusan perkara di pengadilan, benar atau salah, mendapat hukuman atau pembebasan sepenuhnya akan menjadi kewenangan seorang hakim yang memimpin jalannya proses peradilan.

Bagi mereka yang memenangkan perkara di pengadilan akan merasa bahwa sungguh negeri ini begitu adil. Sungguh keputusan sang hakim telah berpihak pada kebenaran. Sebaliknya, mereka yang kalah di meja pengadilan, seringkali menilai bahkan “berprasangka” berlebihan bahwa putusan pengadilan sungguh tidak adil. Mereka yang kalah, lalu seolah-olah tidak lagi percaya pada proses keadilan di negeri ini.

Tidak jarang hembusan issu dan mosi tidak percaya terhadap hasil putusan pengadilan disuarakan oleh mereka yang kalah dalam perkara hukum. Seolah “ada udang di balik batu”, tuduhan terhadap transaksi “jual beli” putusan pengadilan pun sering menjadi issu dalam menyuarakan keadilan. Walaupun kita juga tidak menutup mata bahwa ada saja fakta hakim yang “bermain di air keruh”.

Suka atau tidak suka, menerima atau menolak ketika sang hakim telah menetapkan proses putusan yang tertuang dalam putusan hakim, maka itulah nilai kebenaran yang harus diterima oleh siapapun. Keadilan harusnya dan idealnya akan berpihak pada mereka yang benar bukan pada pembenaran yang seolah-oleh benar di mata hukum.

Sebagai juru adil sebuah putusan akan didasarkan pada begitu banyak pertimbangan hukum walaupun tentu seorang hakim juga adalah manusia biasa, yang tidak sempurna dan kadang lalai juga khilaf dalam berbagai putusannya. Untuk menjaga netralitas dan putusan yang subjektif maka umumnya menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman itu adalah sekurang-sekurang 3 orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-undang menentukan lain ini misalnya saja jumlah hakim dalam Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal”.

Dalam berbagai putusan hakim, tidak jarang para hakim berbeda putusan dalam sebuah perkara hukum. Ditulis oleh Mayor Chk Salis A.W., S.H, bahwa dalam putusan hakim, dikenal setidaknya 3 istilah yaitu pertama, Unanimous diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut. Kedua, concurring opinion yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti /sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning)nya.

- Periklanan -

Pada aspek yang ketiga yaitu dissenting opinion yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.

Perjuangan terhadap nilai keadilan pun terkadang panjang, berliku dan terjal. Tidak sedikit bagi mereka yang menyuarakan keadilan membutuhkan waktu yang lama, juga biaya yang tidak sedikit. Mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkama Agung. Bagi mereka yang tidak merasa puas di pengadilan negeri maka dimungkinkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi bahkan sampai pada tingkatan Mahkama Angung andai mereka yang berperkara ingin mengajukan kasasi.

Suara keadilan yang diperjuangkan hingga “titik darah” terakhir tidaklah berakhir hanya dari hasil kasasi namun masih dapat terus diperjuangkan melalui pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri. Sungguh, begitu mahal dan bernilai makna dari sebuah keadilan untuk membuktikan perkara hukum benar atau salah.

Ironis rasanya, andai ada saja mereka yang ingin menjelma bagai hakim, begitu mudah menghakimi orang lain tanpa dasar dan fakta akhirnya berujung pada fitnah. Seringkali ego diri merasa paling benar, lalu seolah diberi “hak” untuk menyalahkan orang lain. Miris, seolah bangga mengumbar aib orang lain dan begitu angkuh diri dengan mempertontonkan popularitas karena harta juga kuasa, bagai manusia sempurna nan suci.

Issu yang sempat trending topic misalnya tentang sosok Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr, sang Gubernur yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Begitu mudah kita mengkonsumsi informasi media juga postingan status media sosial yang belum pasti kebenarannya, lalu dengan mudah kita menyebar, menyalahkan bahkan seolah olah menjelma bagai “hakim jalanan” yang memutus perkara.

Kisruh dinamika politik dalam konteks partai demokrat juga telah menambah riuh pemberitaan media saat ini. Adagium bad news is good news, kabar buruk itu adalah berita yang bagus menjadi lumrah demi kepentingan ekonomi politik media. Siapa yang punya media, dialah yang punya kepentingan untuk menggiring opini publik sesuai kepentingannya.

Atas dasar ambisi dan syahwat kekuasaan, kita pun dipertontonkan dengan debat ala politisi yang begitu mudah bermain kata dengan retorika argumentatif, menjelma bagai hakim yang diberi hak untuk saling menyalahkan satu dan yang lain. Pada akhirnya, mereka pun terdiam seolah tanpa kata ketika fakta dan nilai kebenaran terungkap di meja pengadilan.

Akhrinya, menjadi renungan diri bahwa don’t judge a book by its cover, jangan mudah menilai orang lain hanya karena penampilannya. Seolah mengenal “isi” padahal yang kita sentuh hanya “kulit”. Inilah fakta yang seringkali menjadi bagian dari dinamika sosial politik yang mungkin kita alami, kita rasakan bahkan tidak menutup kemungkinan kita adalah bagian dari orang yang menjelma bagai hakim.(*)

*)Penulis adalah Dosen Pada Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAD

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.