Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Menhub Perintahkan Tutup Pelabuhan Ilegal di Sulteng

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi (@jaring.id)

PALU – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tak akan bermanis-manis lagi pada penyelenggara pelabuhan tanpa izin.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk segera menutup pelabuhan-pelabuhan tersebut.

”Besok saya perintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk mengirimkan surat ke pihak Kapolda atau Kapolri untuk menghentikan opersi pelabuhan-pelabuhan tersebut,” tegas Menhub dalam kunjungannya di Pelabuhan Pantoloan, Selasa (9/5).

Menhub menyebut, jumlah pelabuhan tak berizin ini sudah sangat menjamur di Indonesia. Bahkan, di Provinsi Sulawesi Tengah saja telah mencapai ratusan. Mereka beroperasi untuk melayani bongkar muat barang.

”Di wilayah sekitar Pelabuhan Pantoloan saja ada 42 pelabuhan, yang beroperasi tanpa izin. Tak ada izin operasional baik itu sebagai pelabuhan khusus ataupun umum,” keluh Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Angkasa Pura (AP) II itu.

Kondisi ini tentu tidak baik. Ada aspek vital yang dilanggar oleh penyelenggara pelabuhan tanpa izin ini. Yakni aspek keamanan dan ekonomi. Belum lagi, resiko dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk tindakan kriminal.

”Akan sangat berbahaya bila pelabuhan-pelabuhan tersebut digunakan untuk penyelundupan narkoba. Selain itu, kami tidak dapat menghitung potensi ekonominya, bisa jadi petumbuhannya sangat tinggi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sebelumnya, pemerintah telah memberi peringatan secara persuasif pada pelabuhan-pelabuhan yang beroperasi secara ilegal tersebut. Sayang, peringatan tidak diindahkan. Sehingga, kini akan ditempuh dengan upaya hukum.

Bila tak ingin berhadapan dengan hukum, ada dua opsi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, penutupan dilakukan secara mandiri atau penghentian operasional. Kedua, pengelolaan pelabuhan dengan kontrol oleh pemerintah.

”Misalnya, dengan menggabungkan 10 pelabuhan khusus menjadi 1 pelabuhan yang dikoordinir oleh swasta. Yang kemudian, dapat dikontrol oleh Kemenhub,” ujarnya. Dengan begitu, pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan dengan baik oleh Kemenhub.

Selain itu, Budi Karya turut meminta jajaran Kemenhub di daerah juga untuk secara proaktif melakukan upaya preventif dan represif guna mencegah beroperasinya pelabuhan-pelabuhan ini. ”Jangan menunggu sudah ada baru ditindaklanjuti,” tutur Menteri yang datang ke Palu menggunakan pesawat khusus itu. (mia/lib)

 

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.